Kamis, 04 Agustus 2005

Terkait Rencana Kegiatan 15 Agustus Oleh Dewan Adat Papua

JAYAPURA-Rencana Dewan Adat Papua (DAP) yang akan melakukan aksi damai berupa pengembalian Otsus kepada pemerintah pusat serta penyampaian aspirasi kepada DPRP Senin (5/8) nanti, mulai diseriusi pemerintah dalam hal ini Polri selaku penanggung jawab Kamtibmas. Bahkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto telah meminta agar semua kegiatan itu dilakukan tetap dalam koridor hukum dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapolri juga mengingatkan kepada masyarakat agar semua aktifitas seyogyanya tak melanggar norma-norma hukum yang ada. Jika toh ada aksi pemaksaan kehendak, Kapolri menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi agar kegiatan itu tidak menimbulkan ekses yang meluas yang tidak diharapkan.

Hal itu diungkapkan Kapolri menanggapi pertanyaan wartawan usai melakukan tatap muka dan pengarahan kepada para Pamen Polda Papua serta para Kapolres di jajaran Polda Papua dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jayapura, Rabu (3/8) kemarin.

Untuk upaya antisipasi berbagai ekses negatif terkait kegiatan 15 Agustus nanti, Lulusan Akpol Tahun 1973 itu juga menyatakan telah memerintahkan kepada jajaran Polda Papua untuk melakukan pengamanan dengan menggunakan semua kekuatan yang ada untuk menjamin ketertiban selama kegiatan itu berlangsung.

" Kita harapkan semua kegiatan ini tetap dalam wadah NKRI. Kita juga mohon mereka menyadari, bahwa kita sudah sepakat semuanya tetap berjalan dalam koridor hukum yang ada. Marilah kita bangun negara kita ini agar lebih damai sejahtera dan semua dapat merasakan manfaat," ungkapnya.

Disinggung jika nantinya terjadi konflik kepentingan pihak tertentu hingga terjadi benturan dengan aparat, termasuk digunakannya simbol bendara Bintang kejora dalam kegiatan itu, Sutanto minta agar semua itu tidak terjadi dan jangan sampai berbenturan dengan norma hukum.

" Ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Yang jelas kita sudah antisipasi kejadian seperti itu. Kita harapkan semua berjalan tetap dalam rambu-rambu," tuturnya ramah.

Secara terpisah, menyusul beredarnya isu rencana pengibaran bendera Bintang Kejora oleh 3000 massa dipimpin Komandan TPN/OPM Tadius Yogi di wilayah Kabupaten Paniai pada 15 Agustus nanti, ditepis oleh Kapolres Persiapan Paniai AKBP Anthon Diance. Menurutnya, hal itu hanya isu semata yang belum terbukti kebenarannya.

Meski begitu, Anthon tak mengelak jika di daerahnya masih terdapat kelompok TPN/OPM. Hanya saja, ia memastikan jika kelompok tersebut tidak akan membuat kegiatan yang bersifat makar apalagi menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

" Itu tidak benar. Buktinya masih aman-aman saja. Memang mereka itu ada tapi komandannya sendiri sudah saya temui dan ada kesepakatan untuk tetap menjaga keamanan. Mereka ngomong punya aspirasi tapi juga tak mau sampai ada pertumpahan darah," ucapnya saat ditemui, di Polda Papua, Rabu (3/8) kemarin.

Kendati ada kesepakatan tersebut, ia mengatakan pihaknya tetap mengantisipasi segala hal sesuai arahan Kapolri. Pihaknya juga mulai melakukan pendekatan-pendekatan termasuk penggalangan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas. Bahkan ia memastikan belum perlu adanya penambahan kekuatan Polri di wilayah kerjanya.

Ditanya apakah pihaknya tak melakukan tindakan penegakan hukum kepada kelompok TPN/OPM yang jelas-jelas memperjuangkan pemisahan diri terhadap NKRI, Anthon mengatakan hal itu akan dilakukan jika jelas unsur melawan hukumnya. Sepanjang keberadaannya tak mengganggu, maka tak ada alasan kuat dilakukan penindakan. "Mereka kan tidak buat rusuh atau penyerangan, jadi alasan apa kita tangkap. Tapi tentu terus kita awasi dan pantau," ucapnya sembari tersenyum simpul.

Menariknya, Anthon juga mengaku bahwa saat masuk ke daerah kelompok TPN/OPM tersebut pada 1 Mei 2005 lalu, jumlah mereka cukup banyak sekitar 500 orang dengan senjata tradisional seperti panah dan tombak. Namun ia membantah jika kelompok itu berniat melakukan penyerangan pada 15 Agustus nanti.

Di samping itu, kesiapan pengamanan aparat terkait kegiatan 15 Agustus nanti yang akan dipusatkan di Kota Jayapura, juga dilakukan oleh jajaran Polresta Jayapura. Hal itu untuk menepis segala isu miring bersifat provokatif terhadap masyarakat tentang akan terjadinya chaos (kekacauan) nantinya.

" Ya isu-isu itu sudah kami ketahui termasuk isu akan datangnya pejabat dari PBB, saya pikir itu semua tak benar karena pemerintah sudah memberikan pernyataan yang sangat jelas. Kami harapkan masyarakat tetap tenang melakukan aktifitas seperti biasa," ujar Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti acara tatap muka oleh Kapolri di Polda Papua, kemarin.

Untuk pengamanan, Kapolresta menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan maksimal khusunya di tetempat-tempat yang akan dijadikan lokasi kegiatan oleh pihak DAP seperti Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II, Kantor DPRP dan Lapangan Trikora Abepura.

" Kita juga lakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga pihak penyelenggara agar tak terjadi ekses di lapangan. Bagaimana cara penyampaian aspirasi itu supaya tidak berbenturan dengan aturan hukum dan kami coba membuka komunikasi, kalau memang masih ada yang tidak jelas kami coba menjawabnya," tuturnya.

Ia juga menyatakan pihaknya belum menetapkan status siaga I, namun tak menutup kemungkinan tergantung perkembangan situasi di lapangan nantinya. " Saya himbau ikuti aturan secara normatif, selaku aparat kita coba beri pelayanan terbaik," ucapnya

Sementara itu, menyinggung soal kegiatan Operasi Hutan Lestari (OHL) terkait aksi pembalakan kayu liar di Papua yang telah dilaksanakan Mabes Polri beberapa waktu lalu, kembali ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto bahwa operasi tersebut akan terus berlanjut sebagai salah satu tugas Polri. " Tetap kita laksanakan karena kita juga tak mau hutan kita rusak. Dan ini bukan hanya saja di Papua tapi di daerah lain seperti Kalimantan yang memang rawan terhadap pencurian kayu," ujarnya.

Bahkan Kapolri juga menyatakan ia akan menindak tegas bagi oknum anggota Polri termasuk di jajaran Polda Papua yang terbukti terlibat kasus ilegal logging. Mengenai adanya dugaan beberapa perwira Polda Papua yang beberapa waktu lalu disinyalir terlibat, Sutanto menegaskan proses penyidikan masih berjalan. " Akan kita tindak jika ada bukti itu," ucapnya singkat.

Di sisi lain, menyoal sejumlah rekening anggota polri yang dicurigai bersumber dari dana-dana siluman, Kapolri di Jayapura mengatakan pihaknya secara konsisten dan kontinyu telah bekerjasama dengan lembaga terkait seperti PPATK untuk menelusuri kebenarannya. " Kita ingin penegak hukum di Indonesia ada kerjasama, Karena yang kita tangani ini bermacam-macam selain Ilegal logging, ilegal manning, penyelundupan sampai korupsi. Dan untuk mengungkap ini tak mudah karena mereka tentu menggunakan jasa perbankan, tapi ini yang mau kita ungkap," tandasnya.

Menariknya, meski sebelumnya pihak Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Aryanto Boedihardjo telah menyatakan adanya beberapa perwira yang diindikasikan memiliki rekening mencurigai, namun para jajaran petinggi Polri di lingkungan Polda Papua nampaknya bisa berlega hati.

 

Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html 

Kamis, 04 Agustus 2005

 

*Modusnya Menyebarkan Isu Lewat Selebaran

SEMENTARA itu Els-HAM Papua menilai perkembangan situasi politik di Papua pada empat bulan terakhir ini semakin memanas. Bahkan, menjelang 15 Agustus sebagai tanggal yang diagendakan Dewan Adat Papua (DAP) untuk mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat di Jakarta, telah mengundang banyak isu yang meresahkan seluruh rakyat Papua.

Demikian disampaikan Ketua BPH Els-HAM Papua, Drs Allosysius Rewarin, SH kepada wartawan pada acara konferensi pers di Kantor Els-HAM Papua, Rabu (3/8) kemarin. Ia mengatakan, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi di Papua segaja memperkeruh suasana dengan menyebarkan sejumlah selebaran di seluruh Tanah Papua.

Isinya selebaran itu menurut dia, mencoba memprovokasi rakyat Papua untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mengarah kepada konflik SARA, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso. Termasuk konflik politik seperti yang terjadi di Aceh antara TNI dan GAM. "Isu-isu tersebut, seperti tanggal 15 Agustus 2005 akan dilaksanakan referendum bagi bangsa Papua untuk menentukan apakah rakyat Papua tetap bergabung dengan NKRI atau berdiri sendiri. Bahkan isu yang dihembuskan adalah adanya pasukan PBB akan tiba di Papua tanggal 12 Agustus 2005," kata A Rewarin.

Selaian itu, lanjutnya, dikatakan bahwa Tom Beanal telah bertemu dengan Kongres Amerika Serikat untuk meminta referendum bagi bangsa Papua Barat pada bulan Agustus, juga muncul selebaran yang isinya memuat tentang kalender perjuangan Papua yang di dalamnya memuat tentang kemerdekaan Papua pada tanggal 15 Agustus 2005.

Dikatakan, dari hasil monitoring relawan Els-HAM di seluruh Tanah Papua juga melaporkan bahwa berbagai isu dan selebaran sudah sangat meresahkan seluruh rakyat yang hidup di tanah ini, baik itu orang pendatang (non Papua) maupun orang Papua asli sendiri.

Isu-isu ini, kata A Rewarin, kemudian menjadi alasan pembenaran bagi TNI/Polri, untuk menggelar ribuan pasukan dari Pantai Utara, Pengunungan Tengah, Pantai Selatan Papua hingga wilayah perbatasan NKRI dan PNG. "Hal ini diikuti dengan operasi-operasi penyamaran intelejen yang sudah merambah ke kampung-kampung di seluruh Tanah Papua, termasuk juga dengan latihan-latihan milisi di lokasi trasmigrasi di Manokwari," katanya.

Dikatakan, belum dipastikan berapa jumlah pasukan yang hadir di Papua. Tapi sumber Els-HAM di Timika melaporkan bahwa kehadiran militer di Timika diperkirakan sudah mencapai 5000 personel militer.

Terkait dengan situasi politik di Papua sejak tiga bulan terakhir dan menyikapi agenda 15 Agustus 2005, Elesham Papua menyeruhkan delapan poin seruan. Adapun delapan poin seruan yang dibacakan oleh Diaz Nwijangge antara lain; pertama, kepada semua rakyat Papua dan non Papua agar tetap menahan diri dan tidak terpancing berbagai isu provokatif yang segaja dibuat untuk memacing konflik horizontal maupun vertikal Papua.

Kedua, masyarakat diharapkan agar jangan mudah menelan berbagai isu-isu yang tidak resmi, selain yang disampaikan media resmi yang ada. Poin ketiga, kepada semua warga Papua dan non Papua diharapkan tetap menjaga Papua sebagai negeri yang damai. Keempat, kepada setiap komponen yang terlibat dalam Dewan Adat Papua (DAP) agar memberikan informasi yang bernar kepada masyarakat adat Papua.

Kelima, kepada TNI dan Polri yang bertugas di Papua diharapkan mengedepankan pendekatan persuatif dan kemanusian dalam melaksanakan tugasnya di Papua. Keenam, pemerintah Jakarta segera menarik semua pasukan non organik dari wilayah Papua. Ketujuh, segera lapor ke polisi bila ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memprovokasi warga untuk membuat kerusuhan.

Dan poin kedelapan, Gubernur Provinsi Papua DR JP Solossa, M.Si dimohon memberikan pernyataan yang tidak provokatif, sebaiknya sebagai kepala daerah harus memberikan pernyataan yang menetralisir yang sedang memanas.(ito)

Sumber - http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html

Bapak Yulius Degey, Ketua Dewan Adat Wilayah Kabupaten Naire meninggal dunia di rumah Sakit Timika. Sosok yang disegani masyarakat Kabupaten Nabire khususnya dan Propinsi Papua secara umum telah menghadap ke Sang Pencipta di Rumash Sakit (RS) Timika Kabupaten Mimika.

Telah lama menderita sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dan selanjutnya di bawah oleh Romo Nato Gobay menuju ke Timika, namun usaha baik dari Romo tidak tertolong. Motif meniggalnya sang Dewan Adat Kabuaten Nabire kami baru mencari tahu sekaligus lewat informan kami di Timika maupun di Nabire.

Bapak Almarhum Yulius Degey meninggal seorang istri dan empat (4) orang anak yang masih belia, yang sulung baru berumur 10 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Banyak hal yang dia lakukan dengan cara melawan secara terbuka untuk pembaharuan pembangunan Kabupaten Nabire dan memang dikenal sangat vokal dengan Pembangunan.

Beberapa aksi protes yang dia lakukan adalah dapat dilihat link dibawah ini.