Jum'at, 24 Juni 2005 - 06:23 AM

Jakarta, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se-Indonesia dalam aksi demonya di Jakarta, Kamis, berhasil masuk ke dalam areal Departemen Dalam Negeri, dan mengancam menginap di Depdagri jika pemerintah tidak membebastugaskan sementara para pejabat Papua yang dituding terlibat korupsi.
Delegasi mahasiswa Papua itu diterima Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman, dan terjadi dialog yang panas yang diwarnai ancaman bermalam di Kantor Depdagri. Sementara itu, para mahasiswa Papua lainnya tetap melakukan orasi di halaman depan Depdagri, tempat masuk ke ruang kerja Mendagri.
Delegasi mahasiswa itu meminta pemerintah pusat membebaskan sementara para pejabat yang terlibat korupsi dari jabatannya, serta adanya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dalam wujud nyata.

Mereka menyebutkan aksi mereka itu bukan sebagai bentuk gerakan separatisme, namun sebagai Warga Negara Indonesia, aksi itu merupakan dukungan moral kepada pemerintah untuk memberantas korupsi di daerah Papua.

Selain itu, mereka juga meminta KPK tidak diskriminatif dalam memberatas korupsi di Papua.
Sementara itu, aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Jakarta Pusat, Kombes S Dahlan, melakukan penjagaan ketat di halaman Depdagri.

Menurut Progo, DPRD Papua seharusnya bertindak dalam mengatasi korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah di Papua.

Dalam siaran persnya, Ketua KP BE Mahasiswa Papua se- Indonesia, Yan Matuan, menyebutkan para pejabat Papua yang tercatat dalam KPK melakukan korupsi di antaranya adalah Gubernur Papua JP Salossa, Bupati Jaya Wijaya David Huby, dan Bupati Nabire AP Youw.

Ia juga menyebutkan militer diperlukan namun bukan militerisme, dan Papua dikembalikan bentuk semula, yakni satu provinsi.

(sumber: media indonesia)