Kamis, 04 Agustus 2005
Terkait Rencana Kegiatan 15 Agustus Oleh Dewan Adat Papua
JAYAPURA-Rencana Dewan Adat Papua (DAP) yang akan melakukan aksi damai berupa pengembalian Otsus kepada pemerintah pusat serta penyampaian aspirasi kepada DPRP Senin (5/8) nanti, mulai diseriusi pemerintah dalam hal ini Polri selaku penanggung jawab Kamtibmas. Bahkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto telah meminta agar semua kegiatan itu dilakukan tetap dalam koridor hukum dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kapolri juga mengingatkan kepada masyarakat agar semua aktifitas seyogyanya tak melanggar norma-norma hukum yang ada. Jika toh ada aksi pemaksaan kehendak, Kapolri menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi agar kegiatan itu tidak menimbulkan ekses yang meluas yang tidak diharapkan.
Hal itu diungkapkan Kapolri menanggapi pertanyaan wartawan usai melakukan tatap muka dan pengarahan kepada para Pamen Polda Papua serta para Kapolres di jajaran Polda Papua dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jayapura, Rabu (3/8) kemarin.
Untuk upaya antisipasi berbagai ekses negatif terkait kegiatan 15 Agustus nanti, Lulusan Akpol Tahun 1973 itu juga menyatakan telah memerintahkan kepada jajaran Polda Papua untuk melakukan pengamanan dengan menggunakan semua kekuatan yang ada untuk menjamin ketertiban selama kegiatan itu berlangsung.
" Kita harapkan semua kegiatan ini tetap dalam wadah NKRI. Kita juga mohon mereka menyadari, bahwa kita sudah sepakat semuanya tetap berjalan dalam koridor hukum yang ada. Marilah kita bangun negara kita ini agar lebih damai sejahtera dan semua dapat merasakan manfaat," ungkapnya.
Disinggung jika nantinya terjadi konflik kepentingan pihak tertentu hingga terjadi benturan dengan aparat, termasuk digunakannya simbol bendara Bintang kejora dalam kegiatan itu, Sutanto minta agar semua itu tidak terjadi dan jangan sampai berbenturan dengan norma hukum.
" Ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Yang jelas kita sudah antisipasi kejadian seperti itu. Kita harapkan semua berjalan tetap dalam rambu-rambu," tuturnya ramah.
Secara terpisah, menyusul beredarnya isu rencana pengibaran bendera Bintang Kejora oleh 3000 massa dipimpin Komandan TPN/OPM Tadius Yogi di wilayah Kabupaten Paniai pada 15 Agustus nanti, ditepis oleh Kapolres Persiapan Paniai AKBP Anthon Diance. Menurutnya, hal itu hanya isu semata yang belum terbukti kebenarannya.
Meski begitu, Anthon tak mengelak jika di daerahnya masih terdapat kelompok TPN/OPM. Hanya saja, ia memastikan jika kelompok tersebut tidak akan membuat kegiatan yang bersifat makar apalagi menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
" Itu tidak benar. Buktinya masih aman-aman saja. Memang mereka itu ada tapi komandannya sendiri sudah saya temui dan ada kesepakatan untuk tetap menjaga keamanan. Mereka ngomong punya aspirasi tapi juga tak mau sampai ada pertumpahan darah," ucapnya saat ditemui, di Polda Papua, Rabu (3/8) kemarin.
Kendati ada kesepakatan tersebut, ia mengatakan pihaknya tetap mengantisipasi segala hal sesuai arahan Kapolri. Pihaknya juga mulai melakukan pendekatan-pendekatan termasuk penggalangan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas. Bahkan ia memastikan belum perlu adanya penambahan kekuatan Polri di wilayah kerjanya.
Ditanya apakah pihaknya tak melakukan tindakan penegakan hukum kepada kelompok TPN/OPM yang jelas-jelas memperjuangkan pemisahan diri terhadap NKRI, Anthon mengatakan hal itu akan dilakukan jika jelas unsur melawan hukumnya. Sepanjang keberadaannya tak mengganggu, maka tak ada alasan kuat dilakukan penindakan. "Mereka kan tidak buat rusuh atau penyerangan, jadi alasan apa kita tangkap. Tapi tentu terus kita awasi dan pantau," ucapnya sembari tersenyum simpul.
Menariknya, Anthon juga mengaku bahwa saat masuk ke daerah kelompok TPN/OPM tersebut pada 1 Mei 2005 lalu, jumlah mereka cukup banyak sekitar 500 orang dengan senjata tradisional seperti panah dan tombak. Namun ia membantah jika kelompok itu berniat melakukan penyerangan pada 15 Agustus nanti.
Di samping itu, kesiapan pengamanan aparat terkait kegiatan 15 Agustus nanti yang akan dipusatkan di Kota Jayapura, juga dilakukan oleh jajaran Polresta Jayapura. Hal itu untuk menepis segala isu miring bersifat provokatif terhadap masyarakat tentang akan terjadinya chaos (kekacauan) nantinya.
" Ya isu-isu itu sudah kami ketahui termasuk isu akan datangnya pejabat dari PBB, saya pikir itu semua tak benar karena pemerintah sudah memberikan pernyataan yang sangat jelas. Kami harapkan masyarakat tetap tenang melakukan aktifitas seperti biasa," ujar Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti acara tatap muka oleh Kapolri di Polda Papua, kemarin.
Untuk pengamanan, Kapolresta menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan maksimal khusunya di tetempat-tempat yang akan dijadikan lokasi kegiatan oleh pihak DAP seperti Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II, Kantor DPRP dan Lapangan Trikora Abepura.
" Kita juga lakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga pihak penyelenggara agar tak terjadi ekses di lapangan. Bagaimana cara penyampaian aspirasi itu supaya tidak berbenturan dengan aturan hukum dan kami coba membuka komunikasi, kalau memang masih ada yang tidak jelas kami coba menjawabnya," tuturnya.
Ia juga menyatakan pihaknya belum menetapkan status siaga I, namun tak menutup kemungkinan tergantung perkembangan situasi di lapangan nantinya. " Saya himbau ikuti aturan secara normatif, selaku aparat kita coba beri pelayanan terbaik," ucapnya
Ilegal Logging ///
Sementara itu, menyinggung soal kegiatan Operasi Hutan Lestari (OHL) terkait aksi pembalakan kayu liar di Papua yang telah dilaksanakan Mabes Polri beberapa waktu lalu, kembali ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto bahwa operasi tersebut akan terus berlanjut sebagai salah satu tugas Polri. " Tetap kita laksanakan karena kita juga tak mau hutan kita rusak. Dan ini bukan hanya saja di Papua tapi di daerah lain seperti Kalimantan yang memang rawan terhadap pencurian kayu," ujarnya.
Bahkan Kapolri juga menyatakan ia akan menindak tegas bagi oknum anggota Polri termasuk di jajaran Polda Papua yang terbukti terlibat kasus ilegal logging. Mengenai adanya dugaan beberapa perwira Polda Papua yang beberapa waktu lalu disinyalir terlibat, Sutanto menegaskan proses penyidikan masih berjalan. " Akan kita tindak jika ada bukti itu," ucapnya singkat.
Di sisi lain, menyoal sejumlah rekening anggota polri yang dicurigai bersumber dari dana-dana siluman, Kapolri di Jayapura mengatakan pihaknya secara konsisten dan kontinyu telah bekerjasama dengan lembaga terkait seperti PPATK untuk menelusuri kebenarannya. " Kita ingin penegak hukum di Indonesia ada kerjasama, Karena yang kita tangani ini bermacam-macam selain Ilegal logging, ilegal manning, penyelundupan sampai korupsi. Dan untuk mengungkap ini tak mudah karena mereka tentu menggunakan jasa perbankan, tapi ini yang mau kita ungkap," tandasnya.
Menariknya, meski sebelumnya pihak Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Aryanto Boedihardjo telah menyatakan adanya beberapa perwira yang diindikasikan memiliki rekening mencurigai, namun para jajaran petinggi Polri di lingkungan Polda Papua nampaknya bisa berlega hati.
Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html