Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

- Page 2

  • Presiden: Tak Ada Manipulasi Sejarah di Papua

    Selasa, 16 Agustus 2005 - 03:33 PM

    Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tidak ada satu hal pun dalam hukum internasional yang dapat meragukan keabsahan Papua sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Menurut kepala daerah, sejarah Papua sebagai bagian dari NKRI sangat jelas. Sejak berunding dengan Belanda, mulai Perjanjian Linggarjati hingga KMB tidak pernah luput agenda pembicaraan pengembalian Irian Barat (Papua) sebagai wilayah Indonesia.

    Presiden menambahkan, tidak satu pun program kabinet di zaman revolusi dan zaman demokrasi parlementer yang tidak mencantumkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Tidak ada manipulasi sejarah yang perlu diluruskan, dunia menjadi saksi setiap perundingan pengembalian Irian Barat hingga terlaksananya Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di bawah pengawasan PBB tahun 1969," ujar presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

    "PBB telah mengakui hasil Pepera dan sampai hari ini tidak pernah mempersoalkannya, dengan demikian dilihat dari sudut hukum internasional, tidak ada yang perlu diragukan mengenai keabsahan Papua, sebagai bagian integral wilayah kedaulatan NKRI," tambah kepala negara.

    Pemerintah menyatakan akan menuntaskan permasalahan di Papua secara damai dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif. "Masalah di Papua adalah masalah dalam negeri kita sendiri, kita menolak campur tangan asing dalam menyelesaikannya," demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


    (sumber: kompas)

    Informasi terkait dengan masalah Papua dapat download dibawah ini

    dubes_as_penuhi_undangan_nu.doc 

     

  • Berkaitan Dengan Masalah Papua

    Berikut salah satu perikan berita yang dirilis oleh pada kalimat terakhir diHelshinki Finlandia.

    http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2005/08/14/indonesia_aceh_rebels_set_for_peace_pact/ 

    Experts say the peace deal could help defuse separatist tensions that have threatened to tear Indonesia apart since the ouster of dictator Suharto in 1998 and East Timor's secession a year later. It also would provide a blueprint for resolving another secessionist crisis in Papua, at the other end of Indonesia's vast archipelago.

    Sumber : http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2005/08/14/indonesia_aceh_rebels_set_for_peace_pact/ 

    Berkaitan dengan itu situs lain merilis seperti dibawah ini dengan judul berita  : Local WW II veterans describe dropping of atom bombs By Steve Ferris, Herald-Standard 08/14/2005

    He said his role in the war was less dangerous than that of combat troops, but the island bases where he worked were not immune from Japanese air attacks.

    During a bombing raid on a base on Biak, off the New Guinea coast, a bomb hit a tent behind Petro's tent, and 63 people were killed in that raid, he said.

    Gerry Blaney of Wharton Township was a tail gunner on a B-29 and flew in 23 missions over Japan. He said he believes that dropping the atomic bombs was a better alternative than invading Japan.

    "We had enough trouble in Iwo Jima. We would have lost thousands if we invaded Japan," Blaney said.

    He said most troops believed that an Allied invasion of Japan was likely and that it would have been a difficult fight based on their experiences with the Japanese at places like Iwo Jima.

    "Everywhere we went they were dug in. The only way to get them out was to burn them out. We lost a lot of soldiers in the Pacific."

    Blaney said the results of bombing missions over Japan were comparable to the results of the atomic bombs.

    "One raid on Tokyo probably killed as many as an atom bomb," Blaney said. "Two hundred planes dropping bombs and burning the city did the same thing."
    He said he was returning to his base on Guam from a night bombing run over Tokyo when Japan surrendered.

    "The war was over 15 minutes before we landed in Guam," Blaney said.

    Sumber berita :

    http://www.heraldstandard.com/site/news.cfm?newsid=15032089&BRD=2280&PAG=461&dept_id=480247&rfi=6

    Disamping berita diatas ada juga yang menulis :

    Cole said that after the treaty was signed, the airlift began with the C-54s. "I made four round trips and was never on the ground in Japan for more than an hour," Cole said. "I went back to the island of Biak and stayed there and did ferrying of the troops and brought them back to the states," he said. Cole said he talked with many former Japanese prisoners who said they were kept separated in the prison camps and were not allowed to communicate with each other. Cole recalled talking to one prisoner who said he was captured during the Battle of Coral Sea, which took place in early May 1942 and he was unaware of what was happening throughout the rest of the war. Those who weren't serving overseas still remember V-J Day. "On the exact day, my mother, father, myself and a girlfriend that lived across the street walked downtown and saw all the people throwing the papers," said Pat Magut, 71, of Milford. "As it got to be very late, my parents told us that we had to go home and of course we didn't want to, but they told us the celebration for the end of World War I lasted for three days so we could always come back."

    Sumber berita :

    http://www.connpost.com/news/ci_2942076

  • Berkaitan Dengan Masalah Papua

    Berikut salah satu perikan berita yang dirilis oleh http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2005/08/14/indonesia_aceh_rebels_set_for_peace_pact/ pada kalimat terakhir diHelshinki Finlandia.

    Experts say the peace deal could help defuse separatist tensions that have threatened to tear Indonesia apart since the ouster of dictator Suharto in 1998 and East Timor's secession a year later. It also would provide a blueprint for resolving another secessionist crisis in Papua, at the other end of Indonesia's vast archipelago.

    Sumber : http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2005/08/14/indonesia_aceh_rebels_set_for_peace_pact/ 

  • Foto: FRMP Long March Menuju Gedung DPR/MPR

    medium_papua_demo_1.3.jpgJakarta, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Revolusioner Mahasiswas Papua (FRMP) melakukan aksi long march menuju Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (15/8/05).

    Aksi ini dilakukan sebagai dukungan mahasiswa Papua terhadap pengembalian UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)Papua.

    Pengunjuk rasa mengusung keranda menuju Gedung DPR/MPR

    medium_papua_demo_2.jpg

    Mereka menilai Otsus hanya membawa penderitaan bagi masyarakat dan menguntungkan pejabat daerah

     

     

     

    medium_papua_demo_3.jpg

     

    Aksi salah satu perserta unjuk rasa dengan hiasan wajah asli Papua

    Sumber www.infopapua.com

  • Nasionalisme

    Nationalism should be more than just flag-raising ceremonies

    As people across the country prepare to celebrate the nation's 60th Independence Day on Wednesday. The Jakarta Post asked a number of young people from different provinces their views about the celebration.

    Robert Wanggai, a church activist in Papua:

    The celebration of Independence Day has long been an annual observance for every country in the world, including Indonesia.

    In my opinion, efforts to strengthen brotherhood and unity within the nation should not only be made through the Independence Day ceremony but it will be better achieved through government' efforts to ensure equality and welfare for its people. The government needs to pay attention to improve the country's education and health sectors.

    Currently, the sense of nationalism had been eroded among the young generation. They are more proud of using attributes of other countries. They are more pleased to see the U.S., British or other countries' flags than our red-and-white flag.

     

     

    Sumber : Jakarta Pos
  • ENAM TUNTUTAN DAP/MAP

    Sabtu, 13 Agustus 2005

    DPRP Janji Salurkan Aspirasi DAP ke Pusat

    SEMENTARA itu, menyusul aksi damai ribuan masyarakat adat Papua dibawah Dewan Adat Papua (DAP), Jumat (12/8) kemarin ke DPRP dengan agenda penyampaian aspirasi dan tuntutannya, termasuk pengembalian Otsus ke Pemerintah pusat, langsung ditanggapi pihak DPRP. Bahkan Ketua DPRP Jhon Ibo berjanji akan menyalurkan aspirasi DAP tersebut melalui mekanisme dewan dan secara prosedural.

    Bahkan Jhon Ibo mengatakan bahwa apa yang disuarakan rakyat Papua juga merupakan suara dewan. Karena dewan merupakan wakil representatif dari rakyat Papua. Perjuangan atas hak kesejahteraan rakyat Papua juga menjadi tugas dan kewajiban DPRP sehingga tuntutan DAP akan sangat diperhatikan untuk ditindaklanjuti. " Saya berkata atas nama Tuhan bahwa apa yang disampaikan DAP hari ini saya terima dan saya berjanji akan menyalurkannya melalui mekanisme dewan yang ada. Tentu untuk memperjuangkan ini tak mudah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada DAP yang memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama memperjuangkannya,"ucapnya di harapan ribuan massa yang menduduki kantor DPRP, kemarin.

    Lebih jauh, ia mengatakan DPRP sebagai bagian dari DPR RI di Papua merupakan pengejawantahan rakyat. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dewan untuk menerima setiap aspirasi yang berasal dari rakyat walau hanya 1 orang sekalipun. Dengan begitu tak ada alasan bagi dewan menolak aspirasi rakyat.

    " Saya menghargai kearifan DAP yang meminta dilakukan dialog, tentu kita akan berdialog untuk membicarakan semua permasalahan yang berkaitan dengan Otsus. Kita telah berjuang untuk Otsus dan hal ini sedang berjalan sebagai suatu proses. Kalau memang ada kesalahan pemerintah pusat, maka saya bertanggungjawab untuk mempertanyakannya ke pusat," ungkapnya yang diikuti aplaus massa.

    Ia mengatakan bahwa saat ini Provinsi Papua tetap berada dalam wadah NKRI. Dan Otonomi khusus diberikan pemerintah pusat sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah di Papua guna menata dan membangun kehidupan dan kesejahteraan orang Papua. Ia mengaku bahwa Otsus memang belum maksimal dalam pelaksanaannya namun tentu tak bisa menutup mata atas berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai berkait Otsus.

    " Kalau memang DAP memvonis Otsus gagal, maka kita harus bicara dan berdialog dimana letak kegagalan itu, lalu kita perbaiki. Karena pelaksanaan otsus baru berjalan 3 tahun, dan masih berproses," ujarnya.

    Menariknya saat menyinggung soal dana Otsus yang banyak dituding masyarakat telah diselewengkan oleh sejumlah pejabat, termasuk oknum anggota Dewan, Jhon Ibo terlihat sempat emosi. Dengan nada tinggi ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak mengelola dana Otsus. Dana itu diberikan langsung melalui Mendagri ke Gubernur dan telah disalurkan ke setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

    " Satu senpun tidak jatuh ke DPRP. Yang kami kelola seperti telah diketahui hanyalah dana APBD yang diatur lewat Perda. Oleh karena itu saya minta saudara saudara melakukan audit jika memang ada. Kami selama ini telah berjuang untuk mendapatkan apa yang rakyat inginkan melalui Otsus, tapi sekarang datang kepada kami lalu katakan Otsus gagal," ucapnya dengan suara lantang. Pernyataan itupun kontan saja sempat menyulut reaksi massa yang tak setuju.

    " Jika toh dana APBD ada yang disalahgunakan oleh dewan, silakan laporkan dan adili kami ke pengadilan melalui hukum yang ada, supaya bisa menjawab semuanya siapa yang lakukan korupsi di sini, kalau perlu masyarakat bangkit bertindak untuk memproses hukum koruptor-koruptor agar kita tahu siapa yang menipu rakyat," tandasnya.

    Untuk itu terkait berbagai praduga soal penyalahgunaan dana Otsus, ia menyerukan kepada aparat penegak hukum yang berwewenang dan memiliki urgensi dalam proses hukum untuk menerima aspirasi rakyat guna melakukan audit terhadap pemerintah agar dapat dibuktikan secara hukum.

    Jhon Ibu juga menegaskan bahwa upaya DPRP untuk memperjuangkan suara rakyat juga telah dilakukan tanpa batas. Bahkan pada Selasa (9/8) lalu, DPRP kembali menemui Predisen Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat selama ini. Hal itu telah dirumuskan dalam suatu pernyataan sikap dan permohonan kepada presiden untuk menseriusi dan menjawab permasalahan yang terjadi di Papua.

    Beberapa permintaan itu diantaranya pertama, berdasarkan dengan putusan MK soal keberadaan UU No.45 Tahun 1999 tentang pemekaran sejumlah provinsi di Papua agar segera dilaksanakan, kedua, menghentikan segala kegiatan politik dan pemerintahan di provinsi Irian Jaya barat, ketiga, minta ada keputusan penggabunggan anggota DPRD Irian Jaya Barat ke DPRP.

    Keempat, pemerintah pusat harus menginventarisir kewenangan-kewenangan Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan dana otsus. Kelima. Segera melaksanakan Pilkada di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.

    " Itu karena semua kabupaten itu tak bermasalah dan aturan Pilkada di IJB berbeda dengan di Provinsi Papua, apalagi semua kabupaten itu masih masuk dalam Provinsi Papua," urainya.

    Keenam, Pemerintah pusat harus mendukung pemerintah daerah di Papua untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dalam rangka mempercepat pembentukan MRP. Ketujuh, setelah MRP terbentuk, selanjutnya pemerintah pusat harus memfasilitasi dan melindungi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

    Kedelapan, terkait dengan agenda-agenda politik tersebut kami DPRP minta kepada presiden untuk mensuport dan menindaklanjuti pokok-pokok permintaan kami itu paling lambat 2 bulan setelah kami sampaikan. Kesembilan, DPRP juga minta kepada presiden untuk mengkondisikan pertemuan baik presiden, para menteri dan Pemerintah Provinsi Papua guna membahas dan mengkaji masalah-masalah yang terjadi di Papua termasuk soal pemekaran wilayah-wilayah di Provinsi Papua agar sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

    " Tentu perjuangan melalui apa yang kami sampaikan ini belum selesai sampai disini, akan terus kita perjuangkan bersama rakyat. Tapi harus dipahami bahwa Papua tetap dalam wadah NKRI, sehingga jika Otsus dikembalikan maka rakyat juga harus mau menerima konsekuensinya jika nantinya pemerintah menerapkan kebijakan lain berupa perundang-undangan untuk menjalankan pembangunan di Papua," lontarnya.

    Penyampaiannya itu kemudian ditanggapi juga secara langsung oleh pihak DAP. Melalui sekretaris DAP Fadal Alhamid nampaknya ngotot minta agar salah satu tuntutannya dijawab yakni kapan batas waktu bagi DPRP untuk menggelar sidang paripurna khusus guna meneruskan tuntutan DAP ke Pemerintah pusat.

    Tak pelak hal itu membuat Jhon Ibo sempat naik darah. Iapun dengan nada lantang minta agar masyarakat memahami situasi dan kondisi yang tak memungkinkan untuk diambil keputusan. Lantaran harus melalui mekanisme dewan yang berlaku. Massapun sempat tegang.

    Akhirnya Sekretaris Umum DAP Leonard Imbiri menengahi dan minta agar massa tenang serta mau memahami situasi. Namun Leo mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan DAP tak akan berubah, dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Akhirnya, kegiatan DAP itupun ditutup dengan doa sekitar pukul 15.00 WIT. Kemudian massa dengan damai meninggalkan gedung DPRP secara tertib.

    Usai menerima pernyatan sikap DAP, Jhon Ibo kepada wartawan dalam jumpa pers di ruangannya kembali menegaskan bahwa sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, pihaknya akan menyampaikan aspirasi DAP kepada pihak yang berkopeten sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

    " Kami sadari bahwa sosialisasi soal beberapa pasal dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua belum disosialisasikan secara baik. Ada faktor historis dimana Otsus diterima dalam kondisi masyakatar seperti itu. Banyak yang belum dipahami rakyat soal Otsus. Namun kami telah berupaya maksimal. Mestinya rakyat mendukung kami untuk memperjuangkan Otsus, karena di dalamnya telah diatur soal hak-hak orang Papua," jelasnya.

    Ia juga tak menampik juka nantinya DPRP mempertimbangkan untuk dibentuknya tim Pansus guna menampung dan menindaklanjuti aspirasi DAP tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa semuanya harus melalui mekanisme aturan yang berlaku di DPRP.

    Dalam kesempatan itu pula, Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame secara terang-terangan menuding bahwa pemerintah pusatlah yang menyebabkan situasi bagi orang Papua seperti diadu domba. Pemerintah pusat juga ikut bertanggungjawab atas belum maksimalnya pelaksanaan Otsus di Papua.

    Ia menyebutkan ada beberapa faktor penyebab. Pertama, belum seriusnya pemerintah pusat melaksanakan Otsus terbukti dengan adanya UU. No.45 Tahun 1999 tentang pemekaran yang diperkuta Inpres No.1 Tahun 2003, meski akhirnya digugurkan melalui putusan mahkamah Konstitusi. Namun ia menilai putusan itu belum dieksekusi sehingga mengambang apalagi Provinsi IJB pada kenyataannya tetap berjalan..

    Kedua, lambannya pengesahaan Peraturan Pemerintah mengenai MRP. Ini juga menurutnya membuktikan pemerintah tak serius. Ketiga, adanya Surat keputusan bersama (SKB) Menteri yang menjadwal ulang pengucuran dana Otsus. Keterlambatan itu telah mengakibatkan kemunduran pelaksanaaan Otsus.

    " Saya rasa ada skenario untuk mengadu domba orang Papua, mulai soal Otsus, IJB sampai soal aspirasi M termasuk berbagai kebijakan-kebijakan yang keliru untuk pembangunan di Papua. Dan ini sudah terjadi," ungkapnya.

    Soal aspirasi DAP, Yance mengaku dirinya selaku Ketua Komisi A dan juga Pansus Otsus mengatakan segera akan membahasnya melalui panita musyawarah sesuai mekanisme dewan untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat melalui presiden.(sh/mud/cr-140)

     

     

     

    ENAM TUNTUTAN DAP/MAP

    1. Mendesak DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan proses pembentukan MRP yang tidak mencerminkan representase kultural Papua dan mendorong pemerintah pusat melaksanakan, evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua dan segera menggelar dialog damai dan adil bagi Tanah Papua berdasarkan kerangka acuan dialog yang disepakti semua pihak.

    2. Mendesak Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda dan PBB melalui DPRP Provinsi Papua untuk segera melakukan klarifikasi sejarah Papua Barat, agar masyarakat Papua tidak lagi menjadi korban pelanggaran hak Azasi manusia, bahkan hak hidupnya diambil oleh tindakan-tindakan represif militer hanya karena penafsiran sejarah oleh rakyat Papua berbeda dengan penafsiran sejarah oleh pemerintah seperti pada kasus penculikan dan pembunuhan They Hiyo Eluay.

    3. Dalam rangka perlindungan terhadap hak hidup masyarakat adat Papua, maka penempatan pasukan kecuali dalam keadaan darurat harus atas persetujuan DPRP Provinsi Papua. Hal itu harus diatur dalam suatu peraturan pemerintah dan dijabarkan dalam peraturan daerah mengenai kewenangan DPRP menata dan mengawasi militer dan Polisi.

    4. DAP minta kepada Presiden agar segera mengeluarkan izin untuk memerikswa Gubernur Provinsi Papua DR. JP Solossa MSi dan semua pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan dana-dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

    5. MAP melalui Presiden mendesak Kapolri, Kejaksaan dan KPK untuk segera menyelidiki sampai pada tingkat pengadilan yang tuntas mengenai dugaan tindak pidana korupsi atas dana masyarakat melalui kebijakan Otsus, sehingga masyarakat Papua mendapat rasa keadilan dari impunitas kebijakan dan pemanfaatan dana-dana Otsus secara transparan oleh Gubernur Provinsi Papua dan pejabat pemerintah terkait.

    6. Mendesak DPRP Provinsi Papua untuk sepakat dengan masyarakat adat Papua tentang batas waktu/jadwal penyelesaian terhadap tuntutan-tuntutan MAP dan mendorong semua pihak untuk secara rinci dan jelas mempelajari hasil-hasil pleno terbuka. (*)

    Sumber : Cenderawasih Pos

  • HUT ke 48 Sesepuh IPMANAB

    Hari  minggu tanggal 14 Agustus 2005, merupakan hari kebahagian bagi Sesepuh IPMANAB Se - Jabotabek, bapak Drs. Alpius Pakage genap berumur ke - 48 tahun. Sementara dia menyampaikan kisahnya yang panjang sewring kali dia mengusapkan airmasih yang membasahi pipihnya.
     
    Banyak kesan dan pesan yag disampaikan oleh Bapak Alpius Pakage, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun yang ke 48 ini. Banyak yang dia lakukan diantaranya adalah mengikut berbagai organisasi baik dikalangan Gereja maupun di berbagai lembaga sosial salah satunya yaitu Binterbusih bersama Alm. Bapak Drs. Lukas Karl Degey. 
     
    Beberapa pesan yang dia sampaikan adalah untuk generasi muda sekarang sebagai generasi yang akan melanjutkan tongkat dan estafet pembangunan jangan lupa mengikuti berbagai organisasi, organisasi apa saja, (Pemuda Gereja) maupun organisasi lain), disamping itu jangan lupa dengan Pendidikan (kuliah).
     
    Banyak hal yang dia sampaikan bertepatan dengan HUT ke - 48 ini, namun selama hidupnya dia juga tidak luput dari kekurangan, kelemahan, hambatan, rintangan, yang dia lalui bersama keluarga dan anak tercinta dia.
     
    Untuk itu Kami Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire - Papua (IPMANAB) Se - Jabotabek, megucapkan selamat  Berulang tahun yang ke 48, selalu sehat, masih diberikan panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberikan kedamaian didalam keluarga.
     
    Jack Dogomo

  • Pelatihan Pendidikan Usia Dini (PAUD)

    Dalam waktu dekat ini ada salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire (IPMANAB) Se-Jabotabek dan Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Sebagai Koordinator akan mengadakan kegiatan seabgai lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang diadakan di Yogyakarta awal tahun ini juga.
     
    Untuk itu siapa saja akan mengikuti kegiatan ini kami akan mengirimkan dan mengupdate di sini maka kepada rekan-rekan sekalian yang mau ikut kegiatan ini dapat mengdownload artikel yang berikut, setelah kami dapat jadwal dan jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh Panitia. 
     
    Sementara yang berhubungan dengan kepanitian pada beberapa hari yang lalu telah dibentuk, yang diketuai oleh saudara Simon Degey
     
    Sekian 
     
    Jack A. Dogomo 

  • Lanjutan Kompetisi untuk masuk Devisi 2 PSSI

    Turnamen yang diadakan di Timika dalam rangka HUT Pangdam XVII di Timika, yang masuk semifinal , tidak termasuk yang keluar sebagai juara I, antara Juara II, III dan Juara IV sedang melakukan pertandingan lanjutan untuk masuk Devisi II PSSI, Tanggal 10 Agustus 2005 yang Persinab Nabire ditahan imbang 2-2 oleh PS Halmahera, sementara kemarin antara PS. Pegunungan Bintang lawan PS. Halmahera dimenangkan oleh Pengunungan Bintang 2-1. Sementara untuk PS. Pegunungan Bintang melawan Persinab Nabire akan dimainkan ini hari di lapangan Mandala Jayapura.
     
    Siapa akan mengumpulkan nilai paling banyak akan mengikuti jejak PS Biak yang lebih duluan lolos karena pada turnamen sebelumnya di timika keluar sebagai juara. Siapa yang lolos berarti PS tersebut lebih bagus kualitas dari yang lain.
    Kita tunggu info selengkap hari ini juga,  yang akan masuk ikut Devisi II.
     
    Doma 

  • Pengembalian Otonomi

    Hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2005 menjadi bersejarah bagi seluruh Penduduk Papua, Karena dengan niat baiknya mereka mengembalikan Otonomi Khusus yang diberikan tahun 2001 dari Pemerintah Pusat kepada Propinsi Papua, namun kini menjadi cerita lama. Bagaimana Tanggapan orang pusat tunggu informasi lanjutan.
     
    Namun yang jelasnya bahwa kata Sekrerariat Negera yang juga Manatan Menteri HAM dan Perundang-Undangan ini menyatakan akan dicari jalan keluar minimal dengan dialog, kita tunggu informasi lanjutan dari bagaimana dengan tanggapannya akan diambil dari beberapa sumber yang dipercaya.
     
    Jumlah Masyarakat yang melakukan demo dengan mengarakan masa ini kurang lebih sekitar 6000 orang. Dalam melakukan demo ini selalu aman-aman saja tanpa ada gangguan yang signikan.
     
    Doma