Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

Hukum

  • Konspirasi: John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

    Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

    Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

    Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

    Lisa-PeaseSaat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

    Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

    Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

    http://forum.viva.co.id/politik/1005502-konspirasi-john-f-kennedy-sukarno-suharto-dan-freeport.html

  • Prihatin

    Saya hanya masyarakat biasa yang tak artinya bagi Bangsa Indonesia yang menghuni di Bumi Borneo tapi sangat Prihatin dengan Kondisi yang menimpa Bangsa ini.

    Kelihatannya sangat SEMRAWUT, AMBURADUL dan SEJENISNYA.....

    Lebihnya orang berkuasa di bangsa ini ikut terlibat dalam Permasalahan tersebut, Angkap saja Partai Domokrat yang sedang selama dua Periode tapi Ikut terlibat dalam Korupsi Mega Project di Tanah Air ....

    Nanti kisahnya akan kita ikuti berikut ini ...........

  • DOA ANAKMU DARI TANAH BORNEO BUAT BAPAK LUKAS Y. DOGOMO (ALM) DI NABIRE PAPUA

    Bapak LYD, Selamat Jalan, Banyak Hal Positif maupun Negatif yang Bapak Lakukan selama Bapak masih di Bumi ini, Sekarang Bapak telah di tiada menuju ke Rumah Abadi di Surga, Semua hal negatif yang bapak lakukan dapat di ampuni oleh Yang Maha Kuasa dan Hal positif yang bapak lakukan menjadi jembatan ke rumah Bapak di surga. Doa anakmu akan selalu menuntun ke rumaha Bapak di Rumah di Surga. Selamat Jalan Bapakku......................... Saya tidak kuasa menahan kucuran air mata pak sekalipun air mata satu tetapun tak keluar pak, Hatiku sangat sakit pak

    Saya sangat bangga mempunyai ayah seperti bapak.......

     

    KARENA ADANYA LIDAH, KARENA ADANYA TANGAN & KAKI, OTAK DAN SEMUA ILMU YANG BAPAK MILIKI, PADA SAAT INI SATU PULAU PAPUA INI PASTI ADA YANG JADI PEJABAT DAERAH.

     

    CUMA BAPAK YANG BISA BUAT SEJARAH DI MAPIA, MERUPAKAN KEBANGGAAN BAPAK DAN ANAK-ANAKMU.

     

    Sekali lagi KAMI SELURUH KELUARGA BESAR MENGHANTAR BAPAK LEWAT DOA AGAR BAPAK DAPAT DI TERIMA DISISI KANAN ALLAH BAPAK YANG MAHA KUASA AMIN

     

    SEDIH RASANYA PAK JIKA KEPERGIAN BAPAK ANAKMU TIDAK MENGHADIRI UPACARA PEMAKAMAN NAMUN APA MAU DI KATA, PERMASALAHANNYA ANTARA NASIB MASA DEPAN, TARUHAN MEMPERTAHANKAN HIDUP DENGAN KEMATIAN ? 

    MAAFKAN SAYA PAK JIKA BULAN TERAKHIR  JULI 2011 INI TIDAK MENGIRIMKAN KERINGAT ANAK BUAT BAPAK ?

     

    SELAMAT JALAN PAK, DOA KAMI SELURUH KELUARGA BESAR MENGHANTARKAN BAPAK KE RUMAH BAPAK DI SURGA DAN JANGAN LUPA PAK KIRIMKAN ROH KEKUATAN DIATAS KAMI UNTUK MELINDUNGI SELURUH LANGKAP HIDUP KAMI. 

     

    PAK, SAYA SANGAT SENANG DENGAN KATA-KATA BAPAK TERAKHIR LEWAT ADIKKU MAGA DOGOMO, SEKALIPUN ANAK MABI TIDAK PERNAH MERASAKAN UANG PENSIUNAN BAPAK TAPI ANAK MABI MERASA MAMPU UNTUK MENCARI UANG SENDIRI PAK, ANAK MABI SANGAT SEDIH PADA KETIGA ADIKKU DAN SEMUA SEPUPU DAN KEPONAKANKU PAK DAN ITU MENJADI SUATU BEBAN BAGI ANAK MABI INI. JANGAN RAGU PAK DENGAN ANAK MABI INI PAK KARENA ANAK MABI AKAN MENGGANTIKAN POSISI BAPAK UNTUK MEMPERHATIKAN SEMUA ADIK2KU, KEPONAKAN BESERTA SEPUPU.

     

    ANAK TIDAK KUASA MENAHAN AIR MATA PAK, HATIKU TERASA SEDIH PAK TAPI APA BOLEH BUAT PAK, YANG TERJADI SUDAHLAH TERJADI .........

     

    KEBANGGAAN BAPAK ADALAH KEBANGGAAN ANAK MABI - KEBANGGAAN ANAK MABI ADALAH KEBANGGAAN BAPAK JUGA. 

     

    APA YANG BAPAK LAKUKAN, APA YANG BAPAK PERBUAT BELUM TENTU ORANG LAIN BISA LAKUKAN BEGITUPUN ORANG LAIN LAKUKAN ATAU PERBUAT BELUM TENTU BAPAK BISA LAKUKAN MAKA ITU MANUSIA MEMPUNYAI PERBEDAAN SIFAT DAN WATAK YANG  ADA PADA MANUSIA.

     

    APA YANG BAPAK LAKUKAN MENJADI KEBANGGAAN ANAK MABI DAN SELURUH KELUARGA BESAR YANG DI TINGGALKAN. SEKALI LAGI SELAMAT JALAN PAK PINTU SURGA TELAH DIBUKAKAN BUAT BAPAK LUKAS YOHANES DOGOMO MENUJU KE RUMAH BAPAK DI SURGA.

     

    KAMI ANAK2MU BANGGA MENINGGAL DAN MENGHADAP KE RUMAH BAPAK TANPA SAKIT APAPUN, TANPA NGELUH APAPUN. BAPAK PASRAH DAN MENGHADAP SALING KHALIK DENGAN TENANG TANPA SAKIT APAPUN.

     

    KAMI SEMUA ANAK2MU DAN SELURUH KELUARGA BESAR PASRAHKAN KEPERGIAN BAPAK KE T4 PERISTIRAHATAN TERAKHIR DAN BANGKIT ROHNYA MENGHADAP BAPAH DI SURGA.....

     

    DEMIKIANLAH DOA DAN KATA2 TERAKHIR ANAKMU MABI DAN SELURUH KELUARGA BESAR, JIKA ADA KATA YANG SALAH MOHON DI MAAFKAN DAN DOA DAN KATA2 INI DAPAT BERMANFAAT BUAT BAPAK DALAM PERJALANAN MENUJU RUMAH BAPAK DI SURGA AMIN.

    KOHAA IWETAI NOU ETE. KEE ADAMAPAI KOHAA NOUUUUUUUUUUU......... KAGAAA NOUUUUU

     

    BAPAK, PUTRA DAN ROH KUDUS AMIN

  • Danau Sentani Tercemar Limbah Domestik

    Ada apa lagi dengan Danau Sentani, katanya Limbah Domestik apaan tuh berikut berita ? http://id.news.yahoo.com/lptn/20110104/tpl-danau-sentani-tercemar-limbah-domest-9c562ac.html

  • Selesaikan Masalah Papua dan IJB, Tim Pusat Kembali ke Manokwari

    Kamis, 08 September 2005 - 06:22 AM

    Manokwari, Tim Kecil bentukan pemerintah pusat yang dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) Laksda TNI Djoko Sumaryono beranggotan pejabat Depdagri, Mabes Polri dan TNI kembali akan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.

    Pertemuan atau dialog yang direncanakan digelar di Gedung DPRD, Kamis (8/9) tidak saja dihadiri Pjt Gubernur IJB Timbul Pudjianto, Ketua DPRD IJB, Rektor Unipa Prof Dr Frans Wanggai, Hermus Indow yang merupakan tim kecil dari Prov IJB serta Ketua KPUD IJB Ny Regina Sauyai, tapi juga diharapkan kehadiran para bupati/wali kota, ketua DPRD dan anggota muspida kabupaten/kota se-Prov IJB.


    Pertemuan untuk mencari solusi terbaik antara tim kecil pemerintah pusat dan tim kecil Prov IJB mengenai sejumlah permasalah antara Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat terkait dengan pelaksanaan Pilkada serta pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua) ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Manokwari. Dan diharapkan, Sesmenkopolhukam dan rombongan akan tiba di Manokwari pagi ini, Kamis (8/9) sekitar pukul 08.00 WIT dengan menumpang pesawat Merpati dari Jakarta.

    Kabag Humas Setdaprov IJB, Marthen Kaleb Suruan SH ketika dikonfirmasi Manokwari Pos, Rabu membenarkan rencana kedatangan tim kecil pemerintah pusat dipimpin Seskomenkopolhukam tersebut. Bahkan kemarin staf sekretariat DPRD IJB telah menyiapkan ruangan untuk digunakan sebagai tempat pertemuan. ''Ini ada radiogram dari Mendagri mengenai penugasan Seskomenkopolhukam untuk datang berdialog di Manokwari. Tempat sudah disiapkan,'' tukas Suruan.


    Radiogram Mendagri mengenai upaya penanganan masalah di Papua dan IJB berklarifikasi segera dengan nomor 094/2238/SJ itu ditujukan bukan saja untuk Pjt Gubernur Irian Jaya Barat tapi juga untuk Gubernur Papua, para bupati/walikota se Prov Papua dan IJB. Dalam radiogram itu disebutkan, tim pusat dipimpin Sesmenkopolhukam akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan masalah Papua khususnya terkait dengan proses pembentukan MRP dan sosialisasi Otsus.

    Berdasarkan RDG Mendagri tersebut lanjut Kabag Humas, rombang Sesmenkopolhukam dalam upaya mencari solusi terbaik mengenai Papua, tidak saja melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov IJB di Manokwari, tapi juga dengan Pemprov Papua di Jayapura. Akan digelar tiga kali pertemuan secara berturut-turut, di Manokwari, Jayapura dan terakhir di Timika. (lm)

    (sumber: cepos)

  • Nasionalisme

    Nationalism should be more than just flag-raising ceremonies

    As people across the country prepare to celebrate the nation's 60th Independence Day on Wednesday. The Jakarta Post asked a number of young people from different provinces their views about the celebration.

    Robert Wanggai, a church activist in Papua:

    The celebration of Independence Day has long been an annual observance for every country in the world, including Indonesia.

    In my opinion, efforts to strengthen brotherhood and unity within the nation should not only be made through the Independence Day ceremony but it will be better achieved through government' efforts to ensure equality and welfare for its people. The government needs to pay attention to improve the country's education and health sectors.

    Currently, the sense of nationalism had been eroded among the young generation. They are more proud of using attributes of other countries. They are more pleased to see the U.S., British or other countries' flags than our red-and-white flag.

     

     

    Sumber : Jakarta Pos
  • ENAM TUNTUTAN DAP/MAP

    Sabtu, 13 Agustus 2005

    DPRP Janji Salurkan Aspirasi DAP ke Pusat

    SEMENTARA itu, menyusul aksi damai ribuan masyarakat adat Papua dibawah Dewan Adat Papua (DAP), Jumat (12/8) kemarin ke DPRP dengan agenda penyampaian aspirasi dan tuntutannya, termasuk pengembalian Otsus ke Pemerintah pusat, langsung ditanggapi pihak DPRP. Bahkan Ketua DPRP Jhon Ibo berjanji akan menyalurkan aspirasi DAP tersebut melalui mekanisme dewan dan secara prosedural.

    Bahkan Jhon Ibo mengatakan bahwa apa yang disuarakan rakyat Papua juga merupakan suara dewan. Karena dewan merupakan wakil representatif dari rakyat Papua. Perjuangan atas hak kesejahteraan rakyat Papua juga menjadi tugas dan kewajiban DPRP sehingga tuntutan DAP akan sangat diperhatikan untuk ditindaklanjuti. " Saya berkata atas nama Tuhan bahwa apa yang disampaikan DAP hari ini saya terima dan saya berjanji akan menyalurkannya melalui mekanisme dewan yang ada. Tentu untuk memperjuangkan ini tak mudah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada DAP yang memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama memperjuangkannya,"ucapnya di harapan ribuan massa yang menduduki kantor DPRP, kemarin.

    Lebih jauh, ia mengatakan DPRP sebagai bagian dari DPR RI di Papua merupakan pengejawantahan rakyat. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas dewan untuk menerima setiap aspirasi yang berasal dari rakyat walau hanya 1 orang sekalipun. Dengan begitu tak ada alasan bagi dewan menolak aspirasi rakyat.

    " Saya menghargai kearifan DAP yang meminta dilakukan dialog, tentu kita akan berdialog untuk membicarakan semua permasalahan yang berkaitan dengan Otsus. Kita telah berjuang untuk Otsus dan hal ini sedang berjalan sebagai suatu proses. Kalau memang ada kesalahan pemerintah pusat, maka saya bertanggungjawab untuk mempertanyakannya ke pusat," ungkapnya yang diikuti aplaus massa.

    Ia mengatakan bahwa saat ini Provinsi Papua tetap berada dalam wadah NKRI. Dan Otonomi khusus diberikan pemerintah pusat sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah di Papua guna menata dan membangun kehidupan dan kesejahteraan orang Papua. Ia mengaku bahwa Otsus memang belum maksimal dalam pelaksanaannya namun tentu tak bisa menutup mata atas berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai berkait Otsus.

    " Kalau memang DAP memvonis Otsus gagal, maka kita harus bicara dan berdialog dimana letak kegagalan itu, lalu kita perbaiki. Karena pelaksanaan otsus baru berjalan 3 tahun, dan masih berproses," ujarnya.

    Menariknya saat menyinggung soal dana Otsus yang banyak dituding masyarakat telah diselewengkan oleh sejumlah pejabat, termasuk oknum anggota Dewan, Jhon Ibo terlihat sempat emosi. Dengan nada tinggi ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak mengelola dana Otsus. Dana itu diberikan langsung melalui Mendagri ke Gubernur dan telah disalurkan ke setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

    " Satu senpun tidak jatuh ke DPRP. Yang kami kelola seperti telah diketahui hanyalah dana APBD yang diatur lewat Perda. Oleh karena itu saya minta saudara saudara melakukan audit jika memang ada. Kami selama ini telah berjuang untuk mendapatkan apa yang rakyat inginkan melalui Otsus, tapi sekarang datang kepada kami lalu katakan Otsus gagal," ucapnya dengan suara lantang. Pernyataan itupun kontan saja sempat menyulut reaksi massa yang tak setuju.

    " Jika toh dana APBD ada yang disalahgunakan oleh dewan, silakan laporkan dan adili kami ke pengadilan melalui hukum yang ada, supaya bisa menjawab semuanya siapa yang lakukan korupsi di sini, kalau perlu masyarakat bangkit bertindak untuk memproses hukum koruptor-koruptor agar kita tahu siapa yang menipu rakyat," tandasnya.

    Untuk itu terkait berbagai praduga soal penyalahgunaan dana Otsus, ia menyerukan kepada aparat penegak hukum yang berwewenang dan memiliki urgensi dalam proses hukum untuk menerima aspirasi rakyat guna melakukan audit terhadap pemerintah agar dapat dibuktikan secara hukum.

    Jhon Ibu juga menegaskan bahwa upaya DPRP untuk memperjuangkan suara rakyat juga telah dilakukan tanpa batas. Bahkan pada Selasa (9/8) lalu, DPRP kembali menemui Predisen Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat selama ini. Hal itu telah dirumuskan dalam suatu pernyataan sikap dan permohonan kepada presiden untuk menseriusi dan menjawab permasalahan yang terjadi di Papua.

    Beberapa permintaan itu diantaranya pertama, berdasarkan dengan putusan MK soal keberadaan UU No.45 Tahun 1999 tentang pemekaran sejumlah provinsi di Papua agar segera dilaksanakan, kedua, menghentikan segala kegiatan politik dan pemerintahan di provinsi Irian Jaya barat, ketiga, minta ada keputusan penggabunggan anggota DPRD Irian Jaya Barat ke DPRP.

    Keempat, pemerintah pusat harus menginventarisir kewenangan-kewenangan Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan dana otsus. Kelima. Segera melaksanakan Pilkada di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.

    " Itu karena semua kabupaten itu tak bermasalah dan aturan Pilkada di IJB berbeda dengan di Provinsi Papua, apalagi semua kabupaten itu masih masuk dalam Provinsi Papua," urainya.

    Keenam, Pemerintah pusat harus mendukung pemerintah daerah di Papua untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dalam rangka mempercepat pembentukan MRP. Ketujuh, setelah MRP terbentuk, selanjutnya pemerintah pusat harus memfasilitasi dan melindungi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

    Kedelapan, terkait dengan agenda-agenda politik tersebut kami DPRP minta kepada presiden untuk mensuport dan menindaklanjuti pokok-pokok permintaan kami itu paling lambat 2 bulan setelah kami sampaikan. Kesembilan, DPRP juga minta kepada presiden untuk mengkondisikan pertemuan baik presiden, para menteri dan Pemerintah Provinsi Papua guna membahas dan mengkaji masalah-masalah yang terjadi di Papua termasuk soal pemekaran wilayah-wilayah di Provinsi Papua agar sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

    " Tentu perjuangan melalui apa yang kami sampaikan ini belum selesai sampai disini, akan terus kita perjuangkan bersama rakyat. Tapi harus dipahami bahwa Papua tetap dalam wadah NKRI, sehingga jika Otsus dikembalikan maka rakyat juga harus mau menerima konsekuensinya jika nantinya pemerintah menerapkan kebijakan lain berupa perundang-undangan untuk menjalankan pembangunan di Papua," lontarnya.

    Penyampaiannya itu kemudian ditanggapi juga secara langsung oleh pihak DAP. Melalui sekretaris DAP Fadal Alhamid nampaknya ngotot minta agar salah satu tuntutannya dijawab yakni kapan batas waktu bagi DPRP untuk menggelar sidang paripurna khusus guna meneruskan tuntutan DAP ke Pemerintah pusat.

    Tak pelak hal itu membuat Jhon Ibo sempat naik darah. Iapun dengan nada lantang minta agar masyarakat memahami situasi dan kondisi yang tak memungkinkan untuk diambil keputusan. Lantaran harus melalui mekanisme dewan yang berlaku. Massapun sempat tegang.

    Akhirnya Sekretaris Umum DAP Leonard Imbiri menengahi dan minta agar massa tenang serta mau memahami situasi. Namun Leo mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan DAP tak akan berubah, dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi. Akhirnya, kegiatan DAP itupun ditutup dengan doa sekitar pukul 15.00 WIT. Kemudian massa dengan damai meninggalkan gedung DPRP secara tertib.

    Usai menerima pernyatan sikap DAP, Jhon Ibo kepada wartawan dalam jumpa pers di ruangannya kembali menegaskan bahwa sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, pihaknya akan menyampaikan aspirasi DAP kepada pihak yang berkopeten sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

    " Kami sadari bahwa sosialisasi soal beberapa pasal dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua belum disosialisasikan secara baik. Ada faktor historis dimana Otsus diterima dalam kondisi masyakatar seperti itu. Banyak yang belum dipahami rakyat soal Otsus. Namun kami telah berupaya maksimal. Mestinya rakyat mendukung kami untuk memperjuangkan Otsus, karena di dalamnya telah diatur soal hak-hak orang Papua," jelasnya.

    Ia juga tak menampik juka nantinya DPRP mempertimbangkan untuk dibentuknya tim Pansus guna menampung dan menindaklanjuti aspirasi DAP tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa semuanya harus melalui mekanisme aturan yang berlaku di DPRP.

    Dalam kesempatan itu pula, Ketua Komisi A DPRP Yance Kayame secara terang-terangan menuding bahwa pemerintah pusatlah yang menyebabkan situasi bagi orang Papua seperti diadu domba. Pemerintah pusat juga ikut bertanggungjawab atas belum maksimalnya pelaksanaan Otsus di Papua.

    Ia menyebutkan ada beberapa faktor penyebab. Pertama, belum seriusnya pemerintah pusat melaksanakan Otsus terbukti dengan adanya UU. No.45 Tahun 1999 tentang pemekaran yang diperkuta Inpres No.1 Tahun 2003, meski akhirnya digugurkan melalui putusan mahkamah Konstitusi. Namun ia menilai putusan itu belum dieksekusi sehingga mengambang apalagi Provinsi IJB pada kenyataannya tetap berjalan..

    Kedua, lambannya pengesahaan Peraturan Pemerintah mengenai MRP. Ini juga menurutnya membuktikan pemerintah tak serius. Ketiga, adanya Surat keputusan bersama (SKB) Menteri yang menjadwal ulang pengucuran dana Otsus. Keterlambatan itu telah mengakibatkan kemunduran pelaksanaaan Otsus.

    " Saya rasa ada skenario untuk mengadu domba orang Papua, mulai soal Otsus, IJB sampai soal aspirasi M termasuk berbagai kebijakan-kebijakan yang keliru untuk pembangunan di Papua. Dan ini sudah terjadi," ungkapnya.

    Soal aspirasi DAP, Yance mengaku dirinya selaku Ketua Komisi A dan juga Pansus Otsus mengatakan segera akan membahasnya melalui panita musyawarah sesuai mekanisme dewan untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah pusat melalui presiden.(sh/mud/cr-140)

     

     

     

    ENAM TUNTUTAN DAP/MAP

    1. Mendesak DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan proses pembentukan MRP yang tidak mencerminkan representase kultural Papua dan mendorong pemerintah pusat melaksanakan, evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua dan segera menggelar dialog damai dan adil bagi Tanah Papua berdasarkan kerangka acuan dialog yang disepakti semua pihak.

    2. Mendesak Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda dan PBB melalui DPRP Provinsi Papua untuk segera melakukan klarifikasi sejarah Papua Barat, agar masyarakat Papua tidak lagi menjadi korban pelanggaran hak Azasi manusia, bahkan hak hidupnya diambil oleh tindakan-tindakan represif militer hanya karena penafsiran sejarah oleh rakyat Papua berbeda dengan penafsiran sejarah oleh pemerintah seperti pada kasus penculikan dan pembunuhan They Hiyo Eluay.

    3. Dalam rangka perlindungan terhadap hak hidup masyarakat adat Papua, maka penempatan pasukan kecuali dalam keadaan darurat harus atas persetujuan DPRP Provinsi Papua. Hal itu harus diatur dalam suatu peraturan pemerintah dan dijabarkan dalam peraturan daerah mengenai kewenangan DPRP menata dan mengawasi militer dan Polisi.

    4. DAP minta kepada Presiden agar segera mengeluarkan izin untuk memerikswa Gubernur Provinsi Papua DR. JP Solossa MSi dan semua pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan dana-dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

    5. MAP melalui Presiden mendesak Kapolri, Kejaksaan dan KPK untuk segera menyelidiki sampai pada tingkat pengadilan yang tuntas mengenai dugaan tindak pidana korupsi atas dana masyarakat melalui kebijakan Otsus, sehingga masyarakat Papua mendapat rasa keadilan dari impunitas kebijakan dan pemanfaatan dana-dana Otsus secara transparan oleh Gubernur Provinsi Papua dan pejabat pemerintah terkait.

    6. Mendesak DPRP Provinsi Papua untuk sepakat dengan masyarakat adat Papua tentang batas waktu/jadwal penyelesaian terhadap tuntutan-tuntutan MAP dan mendorong semua pihak untuk secara rinci dan jelas mempelajari hasil-hasil pleno terbuka. (*)

    Sumber : Cenderawasih Pos