Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

HAM

  • Danau Sentani Tercemar Limbah Domestik

    Ada apa lagi dengan Danau Sentani, katanya Limbah Domestik apaan tuh berikut berita ? http://id.news.yahoo.com/lptn/20110104/tpl-danau-sentani-tercemar-limbah-domest-9c562ac.html

  • Jangan Berantam SAUDARAKU

    SAUDARAKU dan MASYARAKATKU PAPUA, kenapa kamu berantam, perang antar kampung, Jika saudaraku seperti ini Bangsaku Papua tidak akan maju dan MERDEKA, Saudara kita dari Luar Papua sedang ketawa-tawa, wasit, dan sedang bertepuk tangan melihat kita sedang perang, kalau mau perang jangan sesama bangsamu tapi lawanmu, saya bersedih, satu orang meninggal rugi seribu orang saudaraku, TUHAN TOLONG BUKA MATA & MELIHAT BANGSAKU SEDANG NANGIS DARAH ? APAKAH TUHAN KERJASAMA DENGAN ORANG LUAR PAPUA UNTUK MENGHANCURKAN PAPUA ? TUHAN PAPUA adalah KANAANNYA DUNIA ? Salah satu dari Tanah Perjanjian sekalipun Tanah Papua tidak tersiratkan dalam INJIL (ALKITAB) ? Tuhan tolong Bukakan Mata Orang Papua, jangan mengutuk orang Papua TUHAN ?

    S E M O G A ................................................ AMIN

  • Masalah Papua

    Ada yang anda ingin mau baca tentang Masalah Papua silahkan klik yang berikut ini http://www.abc.net.au/ra/asiapac/programs/s1635608.htm Selain itu masih ada kaitan dengan itu adalah klik lagi yang berikut ini http://www.theage.com.au/news/national/west-papua-supporters-angry-at-treaty-plan/2006/05/21/1148150124476.html 

    Dari Pedro

  • Police acquitted of rights abuses in Papua

    Last Update: Saturday, September 10, 2005. 9:21pm (AEST)

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in Papua Province five years ago.

    The judges ruled a that senior commissioner was not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories in December 2000.

    The same court earlier cleared a local military commander of similar charges.

    One of five judges who presided over the case gave a dissenting opinion.

    He said he believed it was clear that the two defendants were guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International has said the acquittals demonstrated the failure of Indonesia's justice system.

     

    Sumber :  http://www.abc.net.au/news/newsitems/200509/s1457604.htm

    Last Updated 11/09/2005, 09:14:44
    Select text size:  
    Medium size textNormal size text

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in the easternmost province of Papua five years ago.

    Judges ruled the Senior Commissioner not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories at Abepura in December 2000.

    The same court also cleared the then local commander of the paramilitary police, of similar charges.

    One of five judges, Kabul Supriyadi, says he is the only dissenting opinions on the verdicts.

    He says he believes the two defendants are guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International says the acquittals demonstrate the failure of Indonesia's justice system.
     
    Sumber : http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1457585.htm 

     

  • Ex-President Joint Student Demo Outside Presidential Palace

    Jakarta (ANTARA News) - Former President Abdurrahman Wahid along with hundreds of university students staged a demonstration outside the presidential palace here Friday to protest several government policies.

    ANTARA reported they protested the government`s plan to raise fuel oil prices and the Helsinki agreement signed by the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM).

    Wahid or who is popularly called Gus Dur took part in the rally seated in a wheel-chair. He suffered s stroke at least two times in the past.

    Speaking with reporters. Gus Dur said the protest was not aimed at anybody nor was it an opposition movement. What the demonstrators wanted was to express their rejection of the peace agreement signed by the government and GAM in Helsinki on Aug 15. Gus Dur said the peace pact would only pave the way for Aceh to become an independent state.

    He also said if Aceh becomes an independent country six other provinces and areas, namely North Sulawesi, Minahasa, Maluku, North Maluku, East Kalimantan, and Papua would follow suit.

    Police kept guard over the demonstration which was held in conjunction with President Susilo Bambang Yudhoyono`s 56th birthday.

    Jakarta Police Chief Inspector Gen Firman Gani was also present to secure the protest.

    Echie, a protestor who was also spokesman of University of Indonesias Students Action Front, said the government`s plan to raise fuel oil prices again would trigger a spiral in the prices of basic commodities which in the long run would worsen the people`s life.(*)


    LKBN ANTARA Copyright © 2005 Terms of Use

    Sumber http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=6200

  • US, Indonesia almost back in step

    Ada yang ingin mau baca berita yang apa aja termasuk di dalam bahasa inggris silahkan download aja di bawah in  us_indonesia_inportent_papua.txt 

    JIAK

  • Pemerintah Perlu Segera Bentuk Majelis Rakyat Papua

    Kamis, 08 September 2005 - 06:24 AM
    Jakarta, Pemerintah sebaiknya segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk menyelesaikan masalah Papua.

    Kalau MRP sudah terbentuk, maka pemerintah tidak boleh intervensi dan campur tangan dalam kerja MRP dalam menyelesaikan masalah Papua. MRP akan merekomendasikan apa saja tentang masalah Papua kepada pemerintah.

    "Dan, pemerintah harus percaya kepada MRP. Tidak boleh ada buruk sangka," kata salah satu penasehat Forum Papua, Harry Tjan Silalahi dalam acara deklarasi Forum Papua di Jakarta, Selasa (6/9).

    Selain Harry, yang turut mendeklarasikan forum tersebut adalah Albert Hasibuan (Ketua), Marzuki Darusman (Wakil Ketua), HS Dillon (Wakil Ketua), Tommy Legowo, Zumrotin K Susilo, Asmara Nababan, Fajrul Falaakh, Faisal Basri, Ny Tuty Herati Nurhadi, Bara Hasibuan, Fikri Jufri, Rizal Sukma, Sabam Siagian, Romo J Budi Hernawan OFM (Jayapura), Wiryono, Shanti Poesposoetjipto dan Syafi'i Ma'arif (penasehat).

    Harry menegaskan, pembentukan MRP merupakan amanat konstitusi. "Saya yakin kalau MRP dibentuk dan kerjanya tidak diganggu pemerintah, maka masalah Papua, beres," kata Wakil Dewan Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu.

    Dikatakan Harry, masyarakat Papua bergejolak sampai mengembalikan Otonomi Khusus Papua (otsus) yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, karena pemerintah tidak memperlakukan mereka sebagai manusia.
    Mereka hidup melarat, padahal sumber daya alam mereka kaya. "Perlakukan mereka sebagai manusia, maka semua persoalan akan beres," kata dia.
    Menurut Harry, keanggotaan MRP itu hanya 42 orang, namun bisa merepresentasi semua pihak di Papua. Seperti ada tokoh agama, masyarakat dan tokoh perempuan. Hal senada dikatakan Sabam Siagian. Ia menegaskan, program jangka pendek Forum Papua adalah mendesak dibentuknya MRP. "Jangan dulu pikir yang lain. Kalau MRP sudah terbentuk baru memikirkan yang lain," kata Sabam.
    Menurut Sabam, penyelesaian masalah Papua oleh pemerintah selalu mengulur-ulur sejak pengakuan kedaulatan Kemerdekaan RI oleh Belanda, Desember 1949. Dalam pengakuan kedaulatan waktu itu, kata dia, Belanda mengakui bahwa wilayah Indonesia adalah semua wilayah jajahan Belanda, kecuali tanah Papua akan diselesaikan setahun kemudian.
    Namun, komitmen setahun itu tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia waktu mentargetkan penyelesaian Papua dalam waktu 12 tahun kemudian, namun gagal, sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto. Untuk itu, tegas Sabam, sudah saatnyalah sekarang pemerintah menyelesaikan masalah Papua.
    Albert Hasibuan mengatakan, Forum Papua bertujuan untuk memajukan pengertian yang luas dan mendalam mengenai persoalan Papua kepada masyarakat Indonesia umumnya dan pemerintah khususnya. Selain itu, mengindentifikasi dan mengangkat persoalan-persoalan masyarakat Papua antara lain tuntutan keadilan dan perlindungan hak hidup.
    Dikatakan Albert, peristiwa pengembalian Otonomi Khusus Papua yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, merupakan indikasi kekecewaan masyarakat Papua terhadap otonomi khusus Papua oleh Pemerintah Pusat yang dianggap kurang membawa kemajuan dan manfaat apa-apa. (E-8)


    (sumber: pembaruan)

  • Reaching out beyond the barriers

    Duncan Graham, Contributor, Surabaya

    It is probably one of the most difficult jobs on the diplomatic circuit in Indonesia: To get United States policies, values and lifestyles understood by people who have never been to America.

    For some, it is the great democracy; for others it is the great Satan. Demolishing myths and substituting facts is no task for the weak-willed.

    The latest recruit to this "challenging task" -- as she prefers to label the assignment - is the energetic Claire Pierangelo; marathon runner, linguist, economist and now U.S. consul general in Surabaya.

    "There's a lot of interest but not a whole lot of knowledge about the U.S. in Indonesia," she said. "Its important for people to meet face to face in order to form their own opinions on issues beyond the simple headlines of the day.

    "Nor was there much depth of knowledge of Indonesia in America until the terrible tragedy of the tsunami. That's now changing. One in five Americans donated to the tsunami victims.

    "A priority in my job is community outreach. By that I mean getting to know Indonesian people and help them develop their own ideas of what America is and what it means. Of course, it was easier to do that in the old days."

    Indeed. Now there are real obstacles to add to the cultural, historical and language differences. Since Ms Pierangelo took up her post in July the consulate's high steel fences have been shielded so the lovely old Dutch house can no longer be seen by passersby or the queues of visa applicants.

    There is always a heavy police presence outside waiting for the next demo, and the roadside barriers in Jl Dr Sutomo have been strengthened.

    It is an annoying impediment to the free flow of traffic and Pierangelo will not comment on when or if it will be removed. By comparison, within a couple of kilometers the French consulate runs an open-door policy with free access to a substantial library, exhibitions and regular film nights.

    If the average Indonesian cannot saunter into the U.S. consulate, then the staff have to get out to meet the people. Ms Pierangelo has already visited a pesantren in Malang and has been confronted with questions about her country's attitude toward independence in Papua.

    The issue has been made more sensitive by reports that some members of the U.S. Congress have proposed a bill questioning the validity of Papua's inclusion in the Republic in the 1969 so-called Act of Free Choice.

    "I said we continue to support the territorial integrity of Indonesia but we are concerned about some human rights issues," Ms Pierangelo said. "Members of Congress are free to discuss international issues and propose legislation, but that doesn't mean they become law."

    Her colleagues visit schools and other education institutions to explain how the U.S. works, and distribute information on exchange programs and fellowships. More than 11,000 Indonesians have utilized these in the past 50 years. (The figure for Australian government scholarships over the same period is 8,000.)

    The Pesantren Leaders Program gives educators the chance to study in public and private schools in the U.S. and meet religious leaders of all faiths. This is part of a US$ 157 million four-year educational aid package for Indonesia.

    The U.S. has had a consulate in Surabaya since 1896. With a staff of about 50 locals and 10 expatriates it is the largest foreign mission in Indonesia's second-largest city. This is despite the fact that probably fewer than 2,000 Americans live in the consulate's coverage area. This extends east from central Java across to Papua.

    Australia, the country next door, has no office in Surabaya even though Western Australia has a "Sister-State" relationship with East Java.

    Pierangelo said her country recognized the importance of the East Java capital and its significance to Indonesian business, industry and politics. "I want as many people as possible to get to know America," she said.

    "It's not my role to dictate. I want Indonesians to know and understand us. I'll have succeeded if they've met a variety of people and been exposed to a variety of opinions -- and they remember the effort we've put into that ambition."

    Her previous overseas posting was in Vietnam where she worked on trade issues. She joined the U.S. State Department in 1985 after studying international relations at Johns Hopkins University where she graduated with a master's degree.

    She has also studied at the National Defense University and has served in Britain, Haiti, Malta and Italy -- the birthplace of her grandparents. Her linguistic abilities include Italian, French, Spanish, Haitian Creole and Vietnamese.

    With this background, it is not surprising that she has yet to encounter any great culture shock.

    After being offered the Surabaya job she studied Indonesian intensively in Washington, but finds limited opportunities to practice her skills now she is in Indonesia, such are the security concerns. It also hampers chances of running marathons, which she did in Washington.

    Operating under tight security is not the best way to meet the people but so far Ms Pierangelo seems to have done a reasonable job if comments in the small foreign community are any guide.

    Her predecessor Philip Antweiller had a low-profile reputation -- his successor is said to be more direct and outspoken -- an analysis she found amusing.

    While sipping tea served by men, she rejected local gossip that she had been chosen for the job to show a predominantly Muslim nation that in the West women can rise to high administrative positions. She also dismissed the idea that she might give the job a soft touch.

    "Gender is not a criterion for selection," she said. I was offered the position. Who wouldn't want to come to Indonesia?"

  • Giliran Nabire Penyitaan Anak Panah dan Alat Tajam lainnya

    Berita ini sama dengan kemarin yang turunkan dalam bahasa Mapia alias bahasa inggris, kejadiannya sekarang di Nabire.
     
    Mungkinkah ini merupakan Hak Asai Manusia (HAM)-kah yang sedang dilakukan oleh Aparat Keamanan di Seluruh Kabupaten se Papua.
     
    Hari malam ini tanggal 08 Agustus 2005 giliran untuk Kabupaten Nabire - Papua terjadi penyitaan Alat tajam dan sejenisnya termasuk anak panah dari rumah ke rumah terjadi di Nabire dengan alasan yang tidak jelas.
     
    Semoga kejadian ini tidak terjadi korban jiwa, karena masyarakat Kabupaten Nabire sudah di timpa Bencana Alam Gempa Bumi akhir 2004 tahun lalu. Jika keadaan ini masih berlanjut maka apa yang akan terjadi kami tidak tahu.
     
    Bagaimana komentar dan tindakan kita bagi kita yang sedang berada di luar Papua terutama di P. Jawa ...>>><<<... 
     
    Jack Dogomo 

  • There is what on the otherhand

    In order to be know and there is what on the  othehand  only God and aparaat security knowing.
     
    Kith of just Papua  of where reside in, and also  all raider with i glorify anywhere you reside in, expandedly is political issue in Papua.

    In Papua start this the day and start tonight the date of 07 August 2005, aparat of security start to confiscote dart, big knife and all house too house  keen appliance. That  confiscation is ill define is reason of. 

    How your responce with this occurance ?

    Jack