Kamis, 08 September 2005 - 06:13 AM

Jayapura, Meski penyaluran dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2005 ini, khusus untuk bidang pendidikan tersalur secara nasional sebesar 74 persen dari total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp Rp 13,489 triliun, namun untuk di Papua belum tersalurkan.

Belum tersalurkan dana BOS dan beasiswa untuk Papua sebesar Rp 55 miliar ini, menurut Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Jery Haurissa SE, MM disebabkan karena permasalahan transportasi dan komunikasi, bahkan daerah-daerah pedalaman sampai saat ini belum diketahui penyalurannya melalui mana, sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana BOS dan biasiswa tersebut.

"Kita telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas P dan P kabupaten/kota di Papua. Saya sudah minta kepala dinas untuk mengkoordinir sekolah-sekolah supaya persyaratan dan nomor rekening untuk segera dikasihkan ke kita. Disamping itu, keputusan gubernur mengenai Tim PKPS-BBM dalam proses, tapi kalau memang sudah ada, kita akan segera diselesaikan, sebab uangnya langsung diserahkan ke sekolah yang bersangkutan, bukan uangnya dibawa orang," ujar Haurissa di Gedung DPR Papua, Rabu (7/9) kemarin.

Disamping itu, kata Haurissa, masih diperlukan penyesuaian data karena data yang dikeluarkan dari pusat berbeda dengan data yang ada di kabupaten/kota sendiri, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing.

Ditanya berapa kabupaten yang sudah lengkap persyaratannya? Kepala Dinas P da P ini mengaku belum mengetahuinya secara persis karena sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan ini, karena ada tim yang menangani hal ini. Hanya saja, pihaknya tidak menginginkan adanya orang yang mengeluarkan dana tersebut tanpa sepengetahuannya.

Menurutnya, bagi kota/kabupaten yang sudah masuk, pihaknya langsung menyalurkan dana BOS sesuai dengan jatah yang ditetapkan.

Diungkapkan, plafon dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Papua sebesar Rp 55 miliar, sudah termasuk dengan dana untuk biasiswa, bagi SD, SMP dan SMA/SMK.

"Dana untuk PKPS BBM khususnya BOS ini, sudah ada disini. Saya sudah terima dia punya DIP dan Mendiknas sudah serahkan ke saya. Hanya saja, saya masih menunggu semua persyaratan dan rekening dari sekolah baru akan kita jalankan, disamping itu ada tim yang dibentuk dengan SK Gubernur untuk menyalurkan dana ini. Jadi, bukan saya kelola sesuai kemauan saya. Dan, saya memang sebagai pengguna anggaran, kuasa dari Mendiknas ke saya. Nanti, ada tim yang mengelola ini dan nanti saya tinggal mengontrolnya dengan Bawasda, Irjen, BPKP atau masyarakat ada pengaduan-pengaduan, ya saya serahkan untuk diperiksa," paparnya.

Namun, yang jelas pihaknya siap mencairkan dana BOS tersebut untuk disalurkan ke sekolah-sekolah yang berhak menerima dan pihaknya menargetkan sampai akhir bulan September 2005 ini sudah selesai disalurkan melalui Bank BRI.

Haurissa mengungkapkan, penerima dana BOS tersebut adalah murid yang ditentukan oleh masing-masing sekolah ditentukan Dinas P dan P kabupaten/kota, bukan pihaknya. Tetapi murid yang orangtuanya tergolong ekonomi lemah. Penerima dana BOS di Papua ini, ujar Haurissa, sebanyak 393.600-an siswa untuk SD, SMP sekitar ratusan ribu sedangkan untuk SMA tidak sampai seratus ribu.

Lebih lanjut, besarnya dana yang diterima sesuai aturan adalah untuk SD sebesar Rp 235.000/siswa dalam setahun, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 324.500/siswa dalam setahun. Jadi, uangnya bukan diserahkan ke anak, tetapi uangnya diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dikelola dalam kepentingan proses belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan.

"Jadi, bukan diserahkan kepada siswa dananya, itu dikeliru. Artinya, sekolah punya dana operasional sebesar itu dan yang dikelola sekolah tersebut, dan ini diketahui kepala sekolah, jika pelaksanaannya tidak sesuai maka dia bisa dihukum," jelasnya.

Disamping itu, katanya, pada waktu dana ini sudah berjalan maka tidak boleh ada pungutan-pungutan lagi dan tahun 2006 nantinya dana BOS tersebut langsung akan keluar melalui dana Dekon, sehingga pihaknya akan mendata secara baik sekolah-sekolah, misalnya SD, SMP dan SMA berapa orang yang berhak akan disampaikan ke pusat.

PT Pos dan PT Askes

Sementara itu, terkait permintaan pemerintah kepada PT Bank BRI dan PT Pos Indonesia untuk segera menyelesaikan penyaluran dana Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak(PKPS-BBM) tahun 2005 pada akhir September ini, Cenderawasih Pos mencobah memintah penjelasan dari Pihak PT Pos Indonesia, khusus Kanwil Pos XI Papua Maluku terkait realisasi Dana Konpensasi BBM di Papua.

Asisten Manager Penata Layanan Pos Kanwil XI Papua maluku Sulistiyono SE.Ak menjelaskan, selama ini penyalurannya melalui PT Pos, namun untuk tahun ini PT Pos khusus menangani bidang pendidikan saja, karena bidang kesehatan sudah diberi wewenang kepada PT Askes. Dan sektor pendidikan masih dipilah lagi, dimana sasarannya ke siswa dan ke sekolah yang dikenal dengan Bantuan Khusus Murid(BKM) dan Bantuan Operasinal Sekolah(BOS)

"Sesuai informasi dari pusat bahwa BKM ditanggung sepenuhnya oleh PT POS, sedangkan untuk BOS ditangani dua lembaga, yaitu Pos dan BRI, artinya belum ditentukan secara pasti oleh Pemerintah Provinsi, apakah nanti melalui PT POS ataukah melalui BRI, semua tergantung Pemda Provinsi Papua. Sedangkan secara Nasional yang melalui PT Pos baru 3 Provinsi yaitu, Jawa Barat, Bali dan Jawa Timur, lainnya lewat perbankan. Kami pernah mengajukan proposal ke Dinas P dan P namun tidak mendapat respon,"ungkapnya.

Dikatakan, PT Pos Papua baru menangani dana BKM, sedangkan BOS baru diusulkan. Dimana pihaknya telah menuntaskan dana BKM tahap pertama dan tahap ke II masih menunggu alokasi dari pusat. "Sampai sekarang belum ada informasi kapan disalurkan dan berapa besar jumlahnya kami belum tahu. Biasanya kalau sudah dicairkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pos langsung menyalurkan.

Mengenai prosedur penyalurannya, ia mengatakan dari departemen terkait diberikan kepada PT Pos pusat, selanjutnya langsung dialokasikan ke daerah-daerah sesuai data yang diberikan dari daerah masing-masing, dari daftar itulah maka pihak departemen akan membuat jadwal penyalurannya. Misalnya, dua minggu atau satu bulan sebelum pembayaran mereka sudah distribusikan ke masing-masing kantor pos terdekat, dan nanti dari pihak kantor pos akan menyalurkan sesuai data atau daftar yang dimiliki pada kantor pos. Dan penyalurannya ke tiap sekolah melalui kepala sekolah atau orang yang ditunjuk dari sekolah tersebut, jadi tidak diambil langsung oleh siswa bersangkutan di kantor pos.

Dikatakan, untuk penyaluran tahap pertama sudah dilakukan dan realisasinya 100 persen, dan sudah dilaporkan ke Pusat, namun besarnya angka yang terealisasi enggan disebutnya,karena tidak diketahui jumlahnya secara pasti.

Sementara itu dari PT Askes diperoleh keterangan, bahwa Dana Konpensasi sudah diterima oleh Askes sebagian dan khususnya Papua ini pihaknya sudah melayani peserta, baik melalui rumah sakit dok II dan Abepura serta puskesmas-puskesmas. Semua masyarakat miskin dilayani, baik yang punya kartu askes ataupun yang tidak mempunyai kartu askes dengan membawa kartu sehat atau surat keterangan dari distrik tanpa mengeluarkan biaya sepersenpun. Hal itu diungkapkan Manager Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin(PJK-MM) PT Askes Region Papua Maluku Artileri, kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya Rabu(7/9) kemarin.

Dikatakan,PT Askes sudah mulai menjalankan program tersebut sejak 1 Januari 2005 untuk melayani peserta miskin berdasarkan permintaan menteri kesehatan. Dan PT Askes membayar kepada puskesmas berdasarkan pernyataan sisa dana pkps bbmnya. Misalnya habis bulan Desember, maka askes dalam hal ini membayar kapitasi yaitu kepada dinas kesehatan mulai Januari sepanjang ada pernyataan dari kepala dinas atau pihak rumah sakit bahwasanya dananya habis pada bulan berapa,maka askes yang akan melanjutkan.

"PT askes menerima penugasan,jadi konpensasi BBM ini diberikan kepada kami untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Mengenai besarnya dana konpensasi, tergantung besarnya jumlah pasien pada tiap rumah sakit",tegasnya.(bat/cr-141)

(sumber: cepos)

Pengantar

Maaf-maaf saja karena penuliasn ini tidak berdasarkan UU No. 21 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), walaupun isi artikwl ini telah banyak diatur tapi kenyataan di lapangan berbeda karena masyarakat Pedalaman Papua terutama para guru maupun Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tidak mengenal karena hingga saat ini tidak ada sosialisasi walaupun sudah berjalan dua (2) tahun.

Sudah setengah abad lebih Papua masuk di Dalam Bingkai Negara Republik Indonesia (NKRI) masuk dalam alam kebebasan (kemerdekaan) secara politik dari tangan Penjajah Hindia Belanda. Menurut bukti dari kebebasan itu tidak mencapai puncak kenikmatan yang paling atas. Jika itu usia manusia sudah pasti punya cucu bahkan cicit dan buyut. Menganpa hal ini terjadi, mungkin ada faktor penghambat, barangkali kurang percaya diri (PD) sebagai bangsa yang merdeka atau Pendidikan sejarah Bangsa Indonesia yang kurang tepat antara praktek dan teori yang menduasehingga mutu generasi muda bangsa Indonesia semakin terpuruk, dan yang jelas kami bukan pelaku sejarah tetapi kami sebagai pelaku pendidikan dan penerus bangsa yang sedang namun hanya sebagai penonton Pembangunan dan masa mendatang jikalau suatu saat waktu berkata lain untuk meneruskan pembangunan ini.

Kalai tidak salah menilam nasib dunia pendidikan kian terpuruk saja mutunya, siburuk Ibu Christien dari Pedalaman Papua yang hanya berperan sebagai "Pekerja Bakti di kebin tradisional" terhadap Bngsa yang besar ini. Menurut survey PBB pada tahun 2003 yang kalau tidak salah ingat, mutu pendidikan Indonesia menduduki rangking 174 dari 209 negara pada hal tetangga kita yang dulunya kita menjadi gurunya Malaysia di posisi 61, Thailand 67, Pilipina 77, da Brunei di urutan ke 32, kalau dengan Singapura ibarat Langit dan Bumi alias tidak setara.

Menurut kami generasi Era Milenium tiga ini melihat keadaan pendidikan Indonesai seperti diatas maka kami mengambil kesimpulan untuk mengatasi pembahasan sebagai berikut :

Yang pertama, Bangsa yang besar adalah Menilai "Diri Sendiri" perjalanan hidup yang pernah ada akan pengalaman pahitnya "kemudian" mengakui dan menginsafi lalu "memperbaharui" dalam tahap tindakannya.

Yang kedua, untuk memunculkan generasi yang berkwalitas dan berkwantitas sesuai tuntutan zaman maka penguasaan Ilmu Pengetahuan adalah pengenalan diri, keluarga, tetangga, masyarakat, kampung desanya, kecamatannya, kabupatennya, propinsinya, negaranya dan dunia secara luas bukan dari Jawa ke Papua atau dari Amerika ke Indonesia seperti bawa seember air pegangan didasar embernya atau dianggap teoritis terus oleh pihak asing.

Yang ketiga pembuatan kurikulum semuanya bermuatan Budaya P. Jawa dan apa yang ada di Jawa. Logikanya apa di Pedalaman Papua ada Kereta Api sehingga anak-anak Sekolah pulang sekolah naik Kereta Api ? Apa orang Batak ada yang namanya Budi atau Wati paling Ucokc

Yang keempat, para negarawan dan pemimpin Bangsa yang bermentak materi ketimbang spiritual dan pola penerapan industrialisasi yang tidak sesuai dengan raktay Indonesia

Dan yang kelima, pola penerapan pendidikan lebih bersifat ilmu-ilmu sosial daripada ilmu-ilmu alam serta pembunuhan mentalk sptiritual perkembangan anak-anak Papua di bangku SD, SLTP dan SMU dapat dibatasi baik dalam bentuk kreativitas yang berkembangan Berbasiskan Budaya Lokal Papua.

JIAK

Rabu, 01 Juni 2005 - 03:09 PM

Manokwari, Tim Unesco menilai kualitas pendidikan dan mutu belajar para siswa di Papua tergolong rendah dan masih menghadapi kendala seperti upaya peningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas belajar murid.

Persoalan klasik tersebut dikemukakan tim Unesco dalam laporannya yang diperoleh di Manokwari, Rabu.

Tim Unesco yang berjumlah empat orang itu berada di Manokwari dan mengunjungi salah satu sekolah menengah umum setemat.

Dua di antaranya merupakan pendamping dari Indonesia, yaitu Widarni dan Kartini. Dua lainnya adalah Mrs. Chiku dari Jepang dan Mr. Aliser dari Uzbekistan.

Wardini kepada pers di Manokwari, mengatakan kedatangan tim ini untuk melihat langsung program pendidikan yang sedang berjalan di papua melalui semua jenjang pendidikan usia dini.

Dikatakan pendidikan usia dini bagi anak-anak maupun jenjang pendidikan tinggi, siswa SMU yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Sementara itu, perwakilan Unesco Papua, Supriyanto, mengatakan, kunjungan ini akan menjadi bekal untuk tim unesco mengkaji dan menilai sejauh mana berjalannya program pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi di tanah Papua. "Selanjutnya menjadi pedoman dalam penentuan dan pelaksanaan program-program Unesco selanjutnya di Papua," katanya.

(sumber: media indonesia)

http://id.she.yahoo.com/mengapa-perselingkuhan-wanita-lebih-berbahaya.html

http://id.she.yahoo.com/bagaimana-mencari-tahu-saat-pasangan-sedang-berbohong.html