Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

IPMANAB - Page 8

  • Masalah Papua

    Polda dan DAP Sepakat
    Kamis, 11 Agustus 2005

    Jaga Ketertiban dan Perdamaian 12 Agustus Besok

    JAYAPURA-Dimajukannya rencana aksi pengembalian Otonom Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP) dari tanggal 15 Agustus menjadi 12 Agustus besok, kontan saja membuat pihak penanggungjawab Kamtibmas, dalam hal ini Polda Papua cukup kerepotan. Alhasil, Rabu (10/8) kemarin, Polda memanggil para pentolan DAP. Hasilnya, disepakati untuk tetap bersama-sama menjaga Ketertiban dan perdamaian.

    Kesepakatan itu dicapai setelah melalui pertemuan tertutup antara DAP dengan jajaran Polda Papua dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Drs, D, Sumantyawan HS, SH di Aula Rupatama Polda Papua. Meski pertemuan itu dilakukan dalam suasana keakraban, namun ketegangan masih nampak terpancar dari wajah kedua pihak.

    Pasalnya, kendati sepakat untuk kondusifnta siatuasi di Papua, namun DAP tetap bersikeras melaksanakan hajatannya pada 12 Agustus besok. Di sisi lain, mereka masih terbentur perizinan lantaran Polda Papua belum menerbitkan STTP (Surat Tanda terima Pemberitahuan) dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di depan umum sesuai peraturan yang berlaku.

    " Pertemuan ini untuk menyambung hubungan baik yang sudah terjalin selama ini antara aparat kepolisian dengan Dewan Adat Papua. Memang mereka akan melaksanakan kegiatan 15 Agustus, namun karena beberepa pertimbangan sehingga dimajukan tanggal 12 Agustus. Dan kita sudah ada kesepakatan agar tetap dilaksanakan dalam koridor hukum dan kami aparat tetap menegakkan hukum dan UU tapi juga menghormati adat yang ada di Papua ini," ungkap Kapolda.

    Kesimpulannya, lanjut Kapolda, DAP dipersilahkan melaksanakan kegiatannya itu, namun dengan catatan dilakukan dengan cara yang tidak mengundang kerawanan kamtibmas, apalagi keresahan dan bernuansa anarkhi di seluruh wilayah hukum Polda Papua.

    Mengenai kegiatan 12 Agustus, sebagaimana disampaikan DAP, kata kapolda hanya untuk menyampaikan aspirasi mengenai evaluasi pelaksanaan Otsus dan itu akan disampaikan kepada DPRP. Soal Jumlah massa yang akan terlibat dalam kegiatan itu, Kapolda mengaku pihak DAP masih akan merundingkannya.

    " Tapi mereka berjanji akan memperhatikan agar jumlah ini tidak sulit dikendalikan. Kalau toh bentuknya jalan kaki, jumlahnya tidak banyak seperti long march, dan kalau mau gunakan kendaraan harus tertib. Dan itu masih akan dibahas oleh mereka. Yang pasti pada prinsipnya ada kesepakatan diantara kami agar penyampaian aspirasi ini disampaikan secara tertib," tambah Kapolda.

    Soal belum diterbitkannya STTP oleh pihak Polda, Sumantyawan mengatakan hal it lebih pada masalah teknis persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Apalagi dengan perubahan jadwal kegiatan, mestinya ada surat pemberitahuan kembali.

    " Prinsip kita silahkan sampaikan aspirasi tetapi dengan cara sesuai ketentuan UU dan kalau ada yang berkaitan dengan adat, akan kami perhatikan jangan sampai terjadi benturan antara kepentingan adat dengan hukum karena tugas kami menegakkan hukum tapi kami juga menghormati adat. Sepanjang itu tidak bertentangan tentu akan kita akomodir," tandasnya.

    Terkait dengan kegiatan itu, pihak Polda Papua nampaknya mulai memperiapkan segala hal yang berkaitan dengan upaya pengamanan. Bahkan dari sumber Cenderawasih Pos di Polda papua menyebutkan, rencananya hari ini Kamis (10/8) Polda papua akan menggelar apel siaga bertempat di Lapangan PTC Entrop. Kegiatan itu akan digelar sekitar pukul 09.00 WIT dengan inspektur upacara langsung oleh Kapolda Papua.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum DAP, Leonard Imbiri usai bertemu Kapolda kepada wartawan menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan melaksanakan kegiatannya 12 Agustus besok. Ia juga kembali menyerukan kepada masyarakat adat Papua yang akan terlibat dalam kegiatan nanti agar tidak terprovokasi dan terlibat kegiatan anarkhis yang dapat menghancurkan upaya damai yang telah dibangun bersama.

    " Kami berharap aksi ini bisa dilaksanakan semua pihak yang ikut dengan cara-cara damai, demokratis dan bermartabat serta tidak mengganggu hak-hak orang lain di atas Tanah Ini. kami juga bersama-sama pihak kepolisian berkomitmen menjaga agar aksi ini bisa berjalan baik dan aspirasi rakyat bisa disampaikan sesuai harapan," tuturnya.

    Leonard juga mengingatkan agar masyarakat dalam kegiatan nanti tidak membawa alat-alat tajam serta simbol-simbol yang melanggar hukum " Kami himbau agar tidak mengibarkan bendera bintang kejora atau simbol politik lain yang dapat mengacaukan komitmen damai yang telah kita bangun," ucapnya.

    Disinggung soal pertemuan para tokoh adat di Papua dengan presiden di Jakarta, Leonard menegaskan bahwa sesuai rapat pleno khusus DAP, pihaknya telah sampaikan bahwa tidak ada delegasi DAP yang hadir dalam pertemuan itu. Alasannya, mereka ingin pikiran-pikiran yang disampaikan ke presiden adalah pikiran yang murni dibangun dari masyarakat.

    " Kami mau apa yang disampaikan itu dibangun dari resapan apa yang berkembang di tengah masyarakat dan kami menghindari adanya penyampaian-penyampaian informasi yang tidak riil," ujarnya.(sh)


    Solidaritas Mahasiswa Tegaskan Sikap Netral

    Kamis, 11 Agustus 2005

    SEMENTARA itu, Rencana Dewan Adat Papua (DAP) untuk mengembalikan Otsus kepada pihak pemerintah lantaran dicap gagal pada 12 Agustus besok, nampaknya telah menimbulkan pro dan kontra. Menyikapi hal itu, kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (SMPRP)menyatakan sikap netralitasnya. Mereka melihat, perlu ada dialog antara DAP dan pemerintah untuk mencari solusi terbaik.

    Para mahasiswa itu menegaskan bahwa sikap netralitas mereka sebagai wujud keprihatinan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat khususnya di Papua. Mereka berharap agar kegiatan DAP tersebut tidak sampai membuat keresahan di tengah masyarakat, namun sebaliknya juga minta agar pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua agar membuka diri untuk berdialog.

    Hal itu seperti diungkapkan para pengurus Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di RM Cari Bundo, Rabu (10/8) siang kemarin. Mahasiswa juga minta agar masyarakat tetap tetang dan tak terprovokasi isu-isu yang tak bertanggungjawab.

    " Kami harapkan agar semua kegiatan pada 12 Gustus nanti bisa berjalan secara damai. Kami dari solidaritas mahasiswa menyatakan netral dan tak memihak baik DAP maupun pemerintah. Yang jelas aspirasi rakyat itu hal yang wajar namun tentu harus disalurkan sesuai aturan hukum yang berlaku dan pemerintah harus lebih responsif membuka diri, bukan saatnya lagi mengesampingkan suara rakyat," tutur Lakhar Sekjen SMPRP Yan P. Mandenas, kemarin.

    Ia berpendapat, dengan dialog merupakan jalan keluar yang lebih kondusif bagi penyelesaian berbagai penyelesaian masalah di Papua. Selama ini menurutnya, walaupun melalui UU No.21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan berupa otonomi khusus bagi provinsi Papua namun hasilnya dirasa belum maksimal.

    Juga belum memberikan perubahan signifikan di kalangan masyarakat Papua terutama di berbagai aspek sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang diangkat sebagai persoalan mendasar masyarakat Papua. Hal itulah kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam menikmati pembangunan di era Otsus.

    " Tak heran bila saat ini timbul evoria masyarakat di Papua termasuk rencana kegiatan 12 Agustus dan isu lain yang meresahkan masyarakat. Untuk itu kami mahasiswa tak mau semua itu berakhir dengan terjadinya kekacauan apalagi kekerasan. Kami harapkan semua yang tercakup dalam komponan bansa ini khususnya di Papua bisa lebih berpikir jernih dan bijaksana dalam melihat setiap persoalan," terangnya panjang lebar.

    Menyikapi kondisi itu, pihaknya kemarin juga mengeluarkan 6 pernyataan sikap. Pertama, mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat agar tetap menjaga kebersamaan antara suku agama serta multi etnis yang ada di Papua. Kedua, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang hanya ingin mengorbankan takyat Papua, tanpa memberikan hasil yang baik bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat Papua di masa yang akan datang.

    Ketiga, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar dapat disampaikan dan diperjuangkan secara damai serta mengikuti aturan yang berlaku di dalam NKRI. Keempat, menghimbau kepada pemerintah agar dapat melaksanakan amanat UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus secara sungguh-sungguh dan konsekuen sehingga pada akhirnya dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua.

    " Kelima, kami mohon kepada pemerintah daerah agar dapat membuka diri dan dapat berdialog secara langsung dengan sekomponen rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat Papua sehingga diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara mendasar dan menyeluruh dan keenam," ujarnya.

    Dan terakhir, ia menyakan bahwa untuk menciptakan suasana yang damai maka Solidaritas Mahasiswa mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengikuti himbauan para tokoh lintas agama dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menjurus pada timbulnya konflik antara masyarakat di tanah Papua.

    Dalam kesempatan itu salah satu pengurus Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Iniyap Papua Syors Kaiba juga sependapat jika Otsus gagal, namun bukan berarti gagal total, sehingga harus dilihat secara obyektif. Ia juga setuju jika tuntutan kesejahteraan rakyat Papua itu harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan.

    Namun ia menyampaikan kritikan dimana dana otsus saat ini lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sifatnya mubazir ketimbang untuk kesejahteraan rakyat secara langsung. Ia minta agar pemda harus terbuka dalam penggunaan dana Otsus. " Kita jangan hanya melihat sebuah kesalahan itu lebih besar dari hasil yang sudah dicapai. Perlu cara pandang yang proporsional. Masalahnya kalau otsus dikembalikan, lalu apa lagi yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Papua, itu juga harus dipikirkan," ucapnya.

    Dalam pernyataan sikap Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua itu juga ditandatangani beberapa komponen mahasiswa dari Asosiasi Mahasiswa Papua yakni Frengklin Wahei, MPM Uncen Yan P. Mandenas, Ketua MPT STIH Umel mandiri Yulianus Heluka, SMPT Uniyap Syors Kaiba dan Stikom Jayapura Warius Warpo.

    Sementara itu, pihak Senat Mahasiswa Se- Jayapura, Rabu (10/8) kemarin juga menyampaikan himbauan dan pernyatakan sikap yang sama. Dari press release yang diterima Cenderawasih Pos, mereka menyerukan 5 poin himbauan yang ditujukan baik kepada pemerintah pusat, DAP, masyarakat Papua dan para mahasiswa.

    Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka minta agar bersikap bijak dan aspiratif menerima aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui DAP. Sekaligus menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan dan menarik kembali pengiriman pasukan TNI dan Polri dalam jumlah besar ke Papua.

    Di samping itu kepada masyarakat adat dan DAP dihimbau agar dalam penyampaian aspirasi secara damai dan bermartabat serta menghindari berbagai upaya-upaya yang mengarah pada konflik horizontal dan vertikal. Dan kepada seluruh masyarakat Papua dan non Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab di luar agenda DAP.

    Khusus bagi para mahasiswa, dihimbau untuk memposisikan diri secara intelektual dalam mendorong proses demokrasi yang bermartabat.

    Tentang pernyataan sikap mereka, ada 4 poin penting, diantaranya pertama Senat Mahasiswa se-Jayapura menyatakan mendukung proses demokrasi yang dilakukan Masyarakat Adat Papua melalui DAP pada 12 Agustus 2005. Kedua, menolak dengan tegas segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang telah, sedang dan akan terjadi terhadap masyarakat sipil di atas tanah papua oleh siapapaun. Ketiga, dengan tegas meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuka diri melakukan dialog dengan rakyat Papua untuk mencapai penyelesaian berbagai masalah di atas Tanahh Papua dan keempat, menegaskan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa agar tidak membawa atribut dan peralatan yang dapat menimbulkan konflik pada 12 Agustus nanti. Pernyataan itu sendiri ditandatangani 8 Ketua Senat Mahasiswa se-Jayapura diantaranya Ketua SMPT Uncen Jan Pieter Bosawer, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Uncen Decky Alex Ovide, Ketua BEM/BLN Poltekes Jayapura Yulianus Dwaa, Ketua SMPT STFT-Fajar Timur Rudolf Renyaan, Ketua SMPT STT I.S. Kijne Isak Ayemi, Ketua Sema STIH Umel Mandiri Amos F. Kareth, Sema Fakultas Ekonomi Uncen Max Etrison Mandacan dan Ketua Sema Fakultas Teknik Uncen Frumen Kelen.(sh/cr-144)

    Pengembalian Otsus, Tak Selesaikan Masalah
     *Presiden Janji Akan Bentuk Tim ke Papua

    Kamis, 11 Agustus 2005

    JAYAPURA- Keputusan Dewan Adat Papua (DAP) akan mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) ke Pusat, rupanya juga mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY).

    Menurut Presiden mengembalikan Otsus ke pusat dinilai tidak akan mengatasi persoalan. Presiden mengatakan kalau memang Otsus belum berjalan, dirinya minta masukan-masukan untuk membenahi dan memperbaiki kekurangaan yang masih ada. Demikian diungkapkan Gubernur Papua DR JP Solossa M.Si kepada Cenderawasih Pos semalam, mengutip ulang hasil pertemuannya dengan Presiden SBY.

    Sebagaimana diketahui, untuk menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Provinsi Papua, termasuk didalamnya rencana Dewan Adat Papua (DAP) yang akan mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) ke Pemerintah pusat pada 12 Agustus besok lewat aksi damai ke DPRP, Selasa (9/8) malam Gubernur Papua DR. JP Solossa, M.Si, pimpinan DPRP dan anggota DPRP dan sejumlah tokoh adat menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta.

    Gubernur Solossa saat dihubungi Cenderawasih Pos membenarkan adanya pertemuan Presiden SBY dengan masyarakat adat di Istana Negara. Menurut Solossa, pertemuan yang penuh keakraban dan kebersamaan itu, membicarakan dan menyikapi persoalan-persoalan yang berkembang tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua belum konsisten maupun tentang kesimpangsiuran informasi masalah pelaksanaan Otsus itu sendiri bagi masyarkat.

    " Terkait dengan pelaksanaan Otsus bagi Provinsi Papua Presiden SBY pada pertemuan malam itu kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat akan bersungguh-sungguh melaksanakan Undang-undang Otsus secara konsisten," kata Gubernur Solossa saat dihubungi Cenderawasih Pos, tadi malam.

    Menurut Solossa, guna mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan Otsus, termasuk juga adanya kesimpangsiuran informasi terkait pelaksanaan Undang-undang tersebut, nantinya masalah-masalah itu akan segera dirumuskan presiden untuk selanjutnya dibahas dan dikaji lebih lanjut.

    " Jadi untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Provinsi Papua Presiden akan membentuk sebuah tim yang akan langsung dipimpinnya. Namun sebagai pelaksana harian, tim itu akan dipimpin Wakil Presiden dengan beranggotakan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam. Tugas dari tim ini adalah merumuskan berbagai upaya-upaya penanganan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," paparnya.

    Sedangkan pembentukan tim ditingkat pemerintah Provinsi lanjut Solossa, akan dipimpin langsung Gubernur dan Wakil Gubernur. Tim yang akan dibentuk di pemerintah pusat maupun di daerah, juga mempunyai tugas lain yakni membicarakan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut Otsus, MRP maupun soal pemekaran wilayah dan maupun membicarakan mengenai penanganan papua kedepan.

    " Dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai pengaturan-pengaturan Sumber Daya Alam (SDA), jika dilakukan pemekaran wilayah, termasuk juga mengenai penanganan masalah Irian Jaya Barat (IJB). Jadi persoalan-persoalan yang ada ini, nantinya dalam penanganannya akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak," jelasnya.

    Solossa mengatakan, dalam pertemuan itu juga, Presiden SBY minta dan mengajak kepada seluruh Rakyat Papua agar dalam menyikapi setiap persoalan maupun dinamika yang berkembang di masyarakat, harus disikapi dengan baik dan penuh martabat dan menghindari cara-cara kekerasan apapun bentuknya.

    Sementara itu salah seorang tokoh Adat Papua, Sefnat Ohee yang ikut dalam pertemuan itu saat dihubungi Cenderawasih Pos mengungkapkan, kedatangannya ke Jakarta untuk menemui Presiden SBY dalam rangka untuk mengkounter pernyataan-pernyataan Gubernur yang dinilai sepihak dalam menilai Otsus.

    " Jadi dalam pertemuan saya mengatakan bahwa implementasi Otsus selama tiga tahun ini tidak berhasil. Indikator yang saya katakan ini adalah sampai saat ini masyarakat adat masih hidup dalam penuh penderitaan yang berkepanjangan. Pada hal uang Otsus yang sudah turun di daerah ini mencapai triliunan rupiah, tapi sampai sekarang ini kehidupan masyarakat masih hidup dalam penderitaan," tandasnya.

    Selaku masyarakat dari kalangan adat, Sefnat Ohee di depan Presiden minta agar pemerintah pusat harus menerima kajian kritis tentang evaluasi Otsus. Alasannya kata Sefnat, pemerintah selama ini selalu mendengungkan informasi kepada masyarakat Papua bahwa pelaksanaan Otsus di Papua telah ada hasilnya dan bisa dirasakan oleh rakyat.

    " Supaya presiden tidak hanya menerima laporan evaluasi dari pemerintah Provinsi, maka Presiden harus juga menerima kajian-kajian kritis soal Otsus dari versi masyarakat adat. Sebab kita ingin pelaksanaan Otsus ini harus disampaikan secara transparan dan obyek, baik dari segi negatifnya maupun positipnya," jelasnya.

    Terkait dengan pengunaan dana Otsus lanjut Sefnat, Presiden dalam pertemuan itu juga membicarakan rencana pembentukan tim audit. Namun sebelumnya, SBY terlebih dahulu meminta berbagai masukan -masukan dari sejumlah menteri untuk selanjutnya dirumuskan dan dibahas. Karena menurutnya, hal itu adalah sebagai upaya untuk menangani berbagai persoalan-persoalan yang ada di Papua terkait pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua. (mud)

    Sumber Cenderawasih Pos

  • Forum Diskusi Seputar Papua

    Kolom ini dikhususkan untuk Forum Diskusi Seputar Papua

  • Giliran Nabire Penyitaan Anak Panah dan Alat Tajam lainnya

    Berita ini sama dengan kemarin yang turunkan dalam bahasa Mapia alias bahasa inggris, kejadiannya sekarang di Nabire.
     
    Mungkinkah ini merupakan Hak Asai Manusia (HAM)-kah yang sedang dilakukan oleh Aparat Keamanan di Seluruh Kabupaten se Papua.
     
    Hari malam ini tanggal 08 Agustus 2005 giliran untuk Kabupaten Nabire - Papua terjadi penyitaan Alat tajam dan sejenisnya termasuk anak panah dari rumah ke rumah terjadi di Nabire dengan alasan yang tidak jelas.
     
    Semoga kejadian ini tidak terjadi korban jiwa, karena masyarakat Kabupaten Nabire sudah di timpa Bencana Alam Gempa Bumi akhir 2004 tahun lalu. Jika keadaan ini masih berlanjut maka apa yang akan terjadi kami tidak tahu.
     
    Bagaimana komentar dan tindakan kita bagi kita yang sedang berada di luar Papua terutama di P. Jawa ...>>><<<... 
     
    Jack Dogomo 

  • Jabatan WAKAPOLRES Nabire - Paniai di Copot dari Jabatan

    Ini hari tanggal 08 Agustus 2005, Wakil Polres Nabire - Paniai di copot dari jabatan oleh Kapolda Papua dan ini perintah langsung dari Kapolri dengan alasan menghalangi para mahasiswa melakukan aksi demontrasi pada tanggal 01 Agustis 2005 yang lalu.
     
    Tujuan  utama para pendemo yang menyatakan dirinya Aksi Mahasiswa Kabupaten Nabire Se - Indonesia untuk Pembaharuan Pembangunan Nabire yang dikomandoi oleh Mathias Butu kemarin tanggal 1 Agustus 2005. Tuntutannya ada tiga hal penting yaitu 1). Mengenai Penerimaan Pegawai Sipil (PNS) 2005, karena dalam penerimaan tidak sama dengan Rekap Pemerintah Pusat.  2).  Illegal Logging, sebenarnya di Nabire banyak PT yang mempunyai HPH tetapi tidak pernah membayar kepada masyarakat pemilik dusun. sementara pemerintah sendiri juga mengalami kerugian milayaran rupiah karena pemilik HPH tidak membayar pajak. 3). Masalah Dana Pendidikan, selama ini Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memperhatikan secara serius di bidang Pendidikan sementara dalam Laporan ke pemerintah Pusat dana pendidikan terlalu beasr. Kenyataan dilapangan hanya seperempat dana yang dianggar yang diberikan kepada Pelajar dan Mahasiswa baik yang sedang belajar di Papua maupun yang sedang belajar di luar Papua.
     
    Dengan kelakukan dan tindakan yang dilakukan oleh Wakapolres dan anak buahnya dengan sendirinya mematikan dan menginjak-injak Undang-Undang yang mengatur mengenai "menyampaikan aspirasi didepan umum" salah satu butirnya.
     
    Barangkali kami mengharapkan jangan cuma Wakapolres yang jabatannya dicopot tetapi semua jajaran pemerintah juga diperintah karena ini perintah langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Nabire.
     
    Semoga harapan masyarakat Kabupaten Nabire seluruhnya sedang mengharapkan Hukum segera ditegakkan.>><< 
     
    Jack Dogomo 

  • 14 SIKAP WANITA YANG DIBENCI PRIA

    Ada teman mengirimkan artikel lewat frienster.com untuk dibaca oleh kawula muda khususnya jenis kelamin laki-laki yang sedang menantikan dan menjajaki seseorang cewe, sebagai tip yang bisa digunakan dalam mencari awewe (cewe) idaman sejati.

    1. Akumulasi "Kamu kan sudah punya baju hitam, sayang." Pria tidak habis pikir mengapa wanita memerlukan suatu benda atau barang lebih dari satu.

    2. Sahabat Karib, Pria juga punya sahabat baik dan mereka juga berdiskusi seperti wanita. Tapi yang tidak bisa dimengerti pria tentang wanita adalah, wanita menceritakan apa saja terhadap sahabat karib, termasuk tentang diri si pria itu. Seringkali disertai embel2, "Jangan cerita lagi kepada siapapun, saya hanya menceritakan kepadamu." Kalau takut diceritakan lagi kenapa harus cerita.

    3. Menggerutu Yang juga tidak bisa dimengerti pria adalah, wanita menghabiskan satu sore menggerutui seseorang.

    4. Menangis Pria paling tidak suka melihat wanita menangis. Hal ini membuat mereka merasa bersalah sekaligus bingung, apa yang membuat wanita menangis. Pria tidak bisa membedakan air mata kesedihan karena telah terjadi sesuatu yang benar2 menyedihkan. Karena film sedih pun bisa membuat wanita menangis. Selain itu ada rasa iri
    pada pria, mereka tidak bisa menangis seperti wanita walaupun sesekali mereka ingin melakukannya.

    5. Rasa ingin Tahu Yang Besar, Termasuk ingin tahu, "Kenapa sih, sayang? kok diam saja?", tanya wanita, jika melihat kekasih atau suaminya berdiam diri. Kalau tidak dijawab si wanita akan terus bertanya, "Sedang memikirkan apa sih?", Padahal terkadang pria hanya ingin berdiam diri saja dan benar2 tidak memikirkan apa2. Kalau si pria bilang tidak memikirkan apa2, wanita tidak percaya, "Ah bohong! Kalau tidak kok diam saja?" Dan wanita masih nekat saja. Baru berhenti kalau pria benar2 sudah marah.

    6. Bertanya tentang Gemuk atau tidak Pria paling tidak suka ditanya, "Sayang, saya gemuk atau kurus? Menurut kamu, saya tambah gemuk nggak?" Atau pertanyaan lain yang sejenis, misalnya "Perut saya gendut ya? Atau pinggul
    saya makin besar nggak?" Ini merupakan pertanyaan yang menjebak dan paling sulit dijawab pria. Tapi sekali wanita bertanya pria merasa tidak bisa melepaskan diri. Kalau pria bilang tidak, si wanita akan bilang bohong, kalau ia si wanita tidak senang. Satu2nya cara pria untuk menghindari hal ini adalah pura2 sibuk atau lari.

    7. Busana. Pria benar2 tidak bisa melihat perbedaan antara acrylic skivvy dari DKNY atau kain warna hitam lainnya dari Zambesi. Apa lalu jika masih kuat?, Dan kenapa mesti beli lagi?

    8. Cemburuan. Yang ini juga cukup rumit untuk dipahami pria. Di satu sisi wanita bilang tidak suka pada pria yang overprotective dan penuh prasangka. Tapi pada saat yang sama, wanita cemburu melihat mata prianya terbelalak ketika menonton adegan seksi atau melihat wanita lain.

    9. Cinta Pria memegang prinsip bahwa mereka cukup sekali saja mengatakan "I Love You". Dan ini akan terus berlaku sampai dia menampakkan perubahan. Jadi pria tidak pernah bisa mengerti, mengapa wanita terus bertanya, apakah masih cinta padahal ia belum berubah. Sederhananya jika 2+2=4, mengapa masih harus bertanya? Kalau wanita terus mendesak paling2 dia akan "Sekarang saya kan masih sama kamu. Lalu kamu kira itu karena apa?"

    10. Menu. Yang juga membingungkan pria adalah, saat makan diluar, si wanitanya berkeras tidak mau makan udang goreng mentega, tidak mau spaghetti atau kue keju dan sebagainya. Tapi sesudah si pria memesan untuk dirinya sendiri, sepanjang makan si wanita terus ambil dari piringnya. Jika dia merasa terganggu dan tanya, kenapa tadi tidak pesan apa2, si wanita akan menjawab "Tadi kan saya tidak merasa lapar!" atau "Ah, saya kan makannya hanya untuk iseng saja." Dalam hati mungkin si pria berkata, "isengnya kok gangguin orang makan".

    11. Tak Punya Baju. Pria tidak habis pikir, baju wanita selemari penuh, dengan belasan pasang sepatu. Tapi si wanita tetap saja bilang tidak punya baju untuk pesta.

    12. Pria juga tidak mengerti pada wanita mengapa baju yang sudah dipakai ke satu pesta tidak boleh dipakai ke pesta yang lainnya. Atau merasa salah tingkah jika bertemu dengan orang tersebut pada kesempatan lain tapi masih pakai baju yang sama.

    13. Permainan bertanya. Pria takut dengan permainan bertanya yang disukai wanita, "Kapan pertama kali kamu merasa sayang pada saya?" "Waktu itu saya pakai baju apa?" Dimana kita ciuman untuk pertama kalinya?" Jika si pria salah menjawab biasanya wanita akan marah. Kalau dia lupa, wanita menganggapnya kurang perhatian, kalau perhatian kan akan ingat. Atau si wanita kurang berarti lagi untuk dia sampai saat sepenting itu pun sudah dilupakannya. Alasan: Pria juga merasa serba salah jika si wanitanya memintanya menjelaskan alasan sesuatu yang
    dilakukannya. Terkadang mereka melakukan sesuatu tanpa alasan tertentu. Jadi dalam hati pria mungkin bertanya, "Apakah segala sesuatu harus disertai alasan?"

    14. Belanja. Belanja merupakan olahraga satu-satunya yang tidak bisa dilakukan pria. Itu sebabnya mereka paling benci kalau diminta mengantar si wanita belanja.
    Tip ini dimuat oleh Teman Cewe (Regina UGD Depok) tinggal di Bekasi

  • There is what on the otherhand

    In order to be know and there is what on the  othehand  only God and aparaat security knowing.
     
    Kith of just Papua  of where reside in, and also  all raider with i glorify anywhere you reside in, expandedly is political issue in Papua.

    In Papua start this the day and start tonight the date of 07 August 2005, aparat of security start to confiscote dart, big knife and all house too house  keen appliance. That  confiscation is ill define is reason of. 

    How your responce with this occurance ?

    Jack 

  • Iktisar Masalah Papua tanggal 06 Agustus 2005

    Yang ingin melengkapi mengenai masalah Papua yang sedang hanyat-hanyat ini kami telah menyumpaulkan menjadi satu maka silahkan download dan baca yang berikut ini.

    data_masalah_papua.txt 

    Disamping itu masalah tentang lingkungan hidup mengenai 160 jenis burung yang terancam punah yang dilakukan oleh WWF WIlayah Papua di Manaokwari. Jika anda ingin baca tentang maslaah tersebut silahkan download dibawah ini.

    data.2.txt

  • Secara Serentak Nabire Berduka

    Untuk mendoakan kepada Alm. Bapak Yulius Degey, yang meninggal pada tanggal 03 Agustus 2005 yang lalu seluruh Masyarakat Nabire yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Studi Jabotabek di Kontrakan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire di Bojong Gede Bogor Jawa Barat. Doa yang dipimpin oleh Sesepuh Ipmanab Bapak Meky Anow menyatakan  sebagai Pengikut Kristus Yesus bahwa jika pada waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa maka seabagai manusia harus menerima kenyataan tersebut.
     
    Dia mencontohkan jika ada kegiatan kemahasiswaan termasuk Ikatan Pelajar Mahsiswa Kabupaten Nabire menyadakan suatu kegiatan namun memberikan suatu alasan ini atau alasan itu yang tidak tepat untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut, karena malas. Tapi jika Tuhan Sang Pencipta menyatakan saya mau memanggil Engkau maka tidak ada alasan ini atau alasan ini dan kenyataan tersebut harus diterima dengan lapan dada.
     
    Kepergian Dia (Alm. Yulius Degey) bukan berarti perjuangan untuk membela rakyat putus sampai disitu tapi kami mengharapkan ada Yulius Degey yang lahir untuk membela rakyat terutama untuk mempertahan Tanah Adat.
     
    Banyak hal yan dia lakukan, seperti dia menantang orang nomor satu Kabupaten Nabire pada saat Pencalonan hingga pemilihan Bupati Nabire tahun 2004 yang lalu.
     
    Doa kami selalu mengiringi menuju ke rumah Bapak Surga Ami .....>>>>>> 

  • Kapolri Minta Tetap Dalam Wadah NKRI

    Kamis, 04 Agustus 2005

    Terkait Rencana Kegiatan 15 Agustus Oleh Dewan Adat Papua

    JAYAPURA-Rencana Dewan Adat Papua (DAP) yang akan melakukan aksi damai berupa pengembalian Otsus kepada pemerintah pusat serta penyampaian aspirasi kepada DPRP Senin (5/8) nanti, mulai diseriusi pemerintah dalam hal ini Polri selaku penanggung jawab Kamtibmas. Bahkan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto telah meminta agar semua kegiatan itu dilakukan tetap dalam koridor hukum dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Kapolri juga mengingatkan kepada masyarakat agar semua aktifitas seyogyanya tak melanggar norma-norma hukum yang ada. Jika toh ada aksi pemaksaan kehendak, Kapolri menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi agar kegiatan itu tidak menimbulkan ekses yang meluas yang tidak diharapkan.

    Hal itu diungkapkan Kapolri menanggapi pertanyaan wartawan usai melakukan tatap muka dan pengarahan kepada para Pamen Polda Papua serta para Kapolres di jajaran Polda Papua dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jayapura, Rabu (3/8) kemarin.

    Untuk upaya antisipasi berbagai ekses negatif terkait kegiatan 15 Agustus nanti, Lulusan Akpol Tahun 1973 itu juga menyatakan telah memerintahkan kepada jajaran Polda Papua untuk melakukan pengamanan dengan menggunakan semua kekuatan yang ada untuk menjamin ketertiban selama kegiatan itu berlangsung.

    " Kita harapkan semua kegiatan ini tetap dalam wadah NKRI. Kita juga mohon mereka menyadari, bahwa kita sudah sepakat semuanya tetap berjalan dalam koridor hukum yang ada. Marilah kita bangun negara kita ini agar lebih damai sejahtera dan semua dapat merasakan manfaat," ungkapnya.

    Disinggung jika nantinya terjadi konflik kepentingan pihak tertentu hingga terjadi benturan dengan aparat, termasuk digunakannya simbol bendara Bintang kejora dalam kegiatan itu, Sutanto minta agar semua itu tidak terjadi dan jangan sampai berbenturan dengan norma hukum.

    " Ini perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Yang jelas kita sudah antisipasi kejadian seperti itu. Kita harapkan semua berjalan tetap dalam rambu-rambu," tuturnya ramah.

    Secara terpisah, menyusul beredarnya isu rencana pengibaran bendera Bintang Kejora oleh 3000 massa dipimpin Komandan TPN/OPM Tadius Yogi di wilayah Kabupaten Paniai pada 15 Agustus nanti, ditepis oleh Kapolres Persiapan Paniai AKBP Anthon Diance. Menurutnya, hal itu hanya isu semata yang belum terbukti kebenarannya.

    Meski begitu, Anthon tak mengelak jika di daerahnya masih terdapat kelompok TPN/OPM. Hanya saja, ia memastikan jika kelompok tersebut tidak akan membuat kegiatan yang bersifat makar apalagi menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

    " Itu tidak benar. Buktinya masih aman-aman saja. Memang mereka itu ada tapi komandannya sendiri sudah saya temui dan ada kesepakatan untuk tetap menjaga keamanan. Mereka ngomong punya aspirasi tapi juga tak mau sampai ada pertumpahan darah," ucapnya saat ditemui, di Polda Papua, Rabu (3/8) kemarin.

    Kendati ada kesepakatan tersebut, ia mengatakan pihaknya tetap mengantisipasi segala hal sesuai arahan Kapolri. Pihaknya juga mulai melakukan pendekatan-pendekatan termasuk penggalangan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas. Bahkan ia memastikan belum perlu adanya penambahan kekuatan Polri di wilayah kerjanya.

    Ditanya apakah pihaknya tak melakukan tindakan penegakan hukum kepada kelompok TPN/OPM yang jelas-jelas memperjuangkan pemisahan diri terhadap NKRI, Anthon mengatakan hal itu akan dilakukan jika jelas unsur melawan hukumnya. Sepanjang keberadaannya tak mengganggu, maka tak ada alasan kuat dilakukan penindakan. "Mereka kan tidak buat rusuh atau penyerangan, jadi alasan apa kita tangkap. Tapi tentu terus kita awasi dan pantau," ucapnya sembari tersenyum simpul.

    Menariknya, Anthon juga mengaku bahwa saat masuk ke daerah kelompok TPN/OPM tersebut pada 1 Mei 2005 lalu, jumlah mereka cukup banyak sekitar 500 orang dengan senjata tradisional seperti panah dan tombak. Namun ia membantah jika kelompok itu berniat melakukan penyerangan pada 15 Agustus nanti.

    Di samping itu, kesiapan pengamanan aparat terkait kegiatan 15 Agustus nanti yang akan dipusatkan di Kota Jayapura, juga dilakukan oleh jajaran Polresta Jayapura. Hal itu untuk menepis segala isu miring bersifat provokatif terhadap masyarakat tentang akan terjadinya chaos (kekacauan) nantinya.

    " Ya isu-isu itu sudah kami ketahui termasuk isu akan datangnya pejabat dari PBB, saya pikir itu semua tak benar karena pemerintah sudah memberikan pernyataan yang sangat jelas. Kami harapkan masyarakat tetap tenang melakukan aktifitas seperti biasa," ujar Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti acara tatap muka oleh Kapolri di Polda Papua, kemarin.

    Untuk pengamanan, Kapolresta menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan maksimal khusunya di tetempat-tempat yang akan dijadikan lokasi kegiatan oleh pihak DAP seperti Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II, Kantor DPRP dan Lapangan Trikora Abepura.

    " Kita juga lakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat juga pihak penyelenggara agar tak terjadi ekses di lapangan. Bagaimana cara penyampaian aspirasi itu supaya tidak berbenturan dengan aturan hukum dan kami coba membuka komunikasi, kalau memang masih ada yang tidak jelas kami coba menjawabnya," tuturnya.

    Ia juga menyatakan pihaknya belum menetapkan status siaga I, namun tak menutup kemungkinan tergantung perkembangan situasi di lapangan nantinya. " Saya himbau ikuti aturan secara normatif, selaku aparat kita coba beri pelayanan terbaik," ucapnya

    Ilegal Logging ///

    Sementara itu, menyinggung soal kegiatan Operasi Hutan Lestari (OHL) terkait aksi pembalakan kayu liar di Papua yang telah dilaksanakan Mabes Polri beberapa waktu lalu, kembali ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sutanto bahwa operasi tersebut akan terus berlanjut sebagai salah satu tugas Polri. " Tetap kita laksanakan karena kita juga tak mau hutan kita rusak. Dan ini bukan hanya saja di Papua tapi di daerah lain seperti Kalimantan yang memang rawan terhadap pencurian kayu," ujarnya.

    Bahkan Kapolri juga menyatakan ia akan menindak tegas bagi oknum anggota Polri termasuk di jajaran Polda Papua yang terbukti terlibat kasus ilegal logging. Mengenai adanya dugaan beberapa perwira Polda Papua yang beberapa waktu lalu disinyalir terlibat, Sutanto menegaskan proses penyidikan masih berjalan. " Akan kita tindak jika ada bukti itu," ucapnya singkat.

    Di sisi lain, menyoal sejumlah rekening anggota polri yang dicurigai bersumber dari dana-dana siluman, Kapolri di Jayapura mengatakan pihaknya secara konsisten dan kontinyu telah bekerjasama dengan lembaga terkait seperti PPATK untuk menelusuri kebenarannya. " Kita ingin penegak hukum di Indonesia ada kerjasama, Karena yang kita tangani ini bermacam-macam selain Ilegal logging, ilegal manning, penyelundupan sampai korupsi. Dan untuk mengungkap ini tak mudah karena mereka tentu menggunakan jasa perbankan, tapi ini yang mau kita ungkap," tandasnya.

    Menariknya, meski sebelumnya pihak Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Aryanto Boedihardjo telah menyatakan adanya beberapa perwira yang diindikasikan memiliki rekening mencurigai, namun para jajaran petinggi Polri di lingkungan Polda Papua nampaknya bisa berlega hati.
     
    Sumber : http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.1.html 

  • Ada Pihak Tertentu Ingin Kacaukan Papua

    Kamis, 04 Agustus 2005

     

    *Modusnya Menyebarkan Isu Lewat Selebaran

    SEMENTARA itu Els-HAM Papua menilai perkembangan situasi politik di Papua pada empat bulan terakhir ini semakin memanas. Bahkan, menjelang 15 Agustus sebagai tanggal yang diagendakan Dewan Adat Papua (DAP) untuk mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) ke pemerintah pusat di Jakarta, telah mengundang banyak isu yang meresahkan seluruh rakyat Papua.

    Demikian disampaikan Ketua BPH Els-HAM Papua, Drs Allosysius Rewarin, SH kepada wartawan pada acara konferensi pers di Kantor Els-HAM Papua, Rabu (3/8) kemarin. Ia mengatakan, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi di Papua segaja memperkeruh suasana dengan menyebarkan sejumlah selebaran di seluruh Tanah Papua.

    Isinya selebaran itu menurut dia, mencoba memprovokasi rakyat Papua untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mengarah kepada konflik SARA, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso. Termasuk konflik politik seperti yang terjadi di Aceh antara TNI dan GAM. "Isu-isu tersebut, seperti tanggal 15 Agustus 2005 akan dilaksanakan referendum bagi bangsa Papua untuk menentukan apakah rakyat Papua tetap bergabung dengan NKRI atau berdiri sendiri. Bahkan isu yang dihembuskan adalah adanya pasukan PBB akan tiba di Papua tanggal 12 Agustus 2005," kata A Rewarin.

    Selaian itu, lanjutnya, dikatakan bahwa Tom Beanal telah bertemu dengan Kongres Amerika Serikat untuk meminta referendum bagi bangsa Papua Barat pada bulan Agustus, juga muncul selebaran yang isinya memuat tentang kalender perjuangan Papua yang di dalamnya memuat tentang kemerdekaan Papua pada tanggal 15 Agustus 2005.

    Dikatakan, dari hasil monitoring relawan Els-HAM di seluruh Tanah Papua juga melaporkan bahwa berbagai isu dan selebaran sudah sangat meresahkan seluruh rakyat yang hidup di tanah ini, baik itu orang pendatang (non Papua) maupun orang Papua asli sendiri.

    Isu-isu ini, kata A Rewarin, kemudian menjadi alasan pembenaran bagi TNI/Polri, untuk menggelar ribuan pasukan dari Pantai Utara, Pengunungan Tengah, Pantai Selatan Papua hingga wilayah perbatasan NKRI dan PNG. "Hal ini diikuti dengan operasi-operasi penyamaran intelejen yang sudah merambah ke kampung-kampung di seluruh Tanah Papua, termasuk juga dengan latihan-latihan milisi di lokasi trasmigrasi di Manokwari," katanya.

    Dikatakan, belum dipastikan berapa jumlah pasukan yang hadir di Papua. Tapi sumber Els-HAM di Timika melaporkan bahwa kehadiran militer di Timika diperkirakan sudah mencapai 5000 personel militer.

    Terkait dengan situasi politik di Papua sejak tiga bulan terakhir dan menyikapi agenda 15 Agustus 2005, Elesham Papua menyeruhkan delapan poin seruan. Adapun delapan poin seruan yang dibacakan oleh Diaz Nwijangge antara lain; pertama, kepada semua rakyat Papua dan non Papua agar tetap menahan diri dan tidak terpancing berbagai isu provokatif yang segaja dibuat untuk memacing konflik horizontal maupun vertikal Papua.

    Kedua, masyarakat diharapkan agar jangan mudah menelan berbagai isu-isu yang tidak resmi, selain yang disampaikan media resmi yang ada. Poin ketiga, kepada semua warga Papua dan non Papua diharapkan tetap menjaga Papua sebagai negeri yang damai. Keempat, kepada setiap komponen yang terlibat dalam Dewan Adat Papua (DAP) agar memberikan informasi yang bernar kepada masyarakat adat Papua.

    Kelima, kepada TNI dan Polri yang bertugas di Papua diharapkan mengedepankan pendekatan persuatif dan kemanusian dalam melaksanakan tugasnya di Papua. Keenam, pemerintah Jakarta segera menarik semua pasukan non organik dari wilayah Papua. Ketujuh, segera lapor ke polisi bila ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memprovokasi warga untuk membuat kerusuhan.

    Dan poin kedelapan, Gubernur Provinsi Papua DR JP Solossa, M.Si dimohon memberikan pernyataan yang tidak provokatif, sebaiknya sebagai kepala daerah harus memberikan pernyataan yang menetralisir yang sedang memanas.(ito)

    Sumber - http://www.cenderawasihpos.com/Utama/h.2.html