Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

ipmanab - Page 4

  • Menulis Karangan Untuk PERS

    Untuk rekan-rekan dan masyarakat umum yang ingin menjadi wartawan modal dasarnya saya ingin memberi masukan ilmu kepada rekan-rekan semua yang datang mengunjungi weblog saya ini.
     
    Disamping itu saya juga ingin mengkritik kepada bapak-bapak wartawan di Nabire yaitu koran harian Lokal Papua Pos Nabire. Saya sangat kesal dengan tulisan mereka beberapa berita yang diturunkan tidak layak untuk dimuat. Barangkali ini merupakan kisi-kisi untuk kita senua. Susah loh untuk mendapat ilmu gratis seperti saya tulis di blog saya. Ini juga saya belajar dan informasi serta dapat buku dari orang yang sayta cintai tapi telah meninggal mendahului saya. Semoga dia di terima sisi Kanan Tuhan Yang Maha Esa. Jika anda ingin mau baca selengkapnya silahkan dowload beritanya berokuty ini menulis_karangan_untuk_pers.pdf
     
    Doma JAD 

  • Nasib Anak Bodoh dan Tidak Jenius Indonesia

    Bukan cerita baru tetapi sudah menjadi cerita lama yang telah mendarah daging setiap insan manusia yang hidup dibumi atau jagad raya yang penuh dengan duka dan derita hidup ini terutama lagi manusia yang hidup di Indonesia.

    Banyak lembaga maupun perusahaan yang sangat peduli terhadap kemajuan baik secara individual maupun secara kelompok yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang secara serius diperhatikan oleh lembaga-lembaga kepada seseorang karena pintar dan jenius, namun ada banyak anak bangsa yang tidak diperhatikan oleh bangsa ini terutama dari lembaga-lembaga yang sangat peduli terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dengan alasan karena bodoh dan tidak jenius ! Maka dibenak kecil saya berkata bahwa didalam pengambilan keputusan seperti ini terjadi pengelompokan dan blok-blok, saya tidak mengerti untuk membangun daerah ini juga harus diblok atau atas nama Bangsa Indonesia artinya blok ini, blok itu sementara dalam pengumpulan dana atau pemberian dana dari para donator terutama dari Negara kaya di khususkan untuk bangsa Indonesia dalam pengembangan dan perkembangan di Bidang Pendidikan Bangsa Indonesia secara umum. Di pihak lain ada pulau atau daerah lain menjadi korban dan obyek. Selengkapnya download aja dibawah dari info ini
    Penutup dari beberapa kata kritis diatas ini yang merupakan Saran dan Solusi adalah Rombak dan Tata Ulang secara keseluruhan Dasar Negara RI “ Pancasila “ itu. Rombak dari Sila pertama hingga Sila ke Lima karena saya berpikir sudah waktunya Dasar Neraga tidak berlaku. Contoh Kasus “Jika Mr. A, mendirikan rumah diatas lumpur apa kuat dan bertahan ? Bukan berarti negara Indonesia negara lumpur. Alasannya contoh kecil saja dari Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, disana–sini banyak adanya pembakaran Gereja, disuruh urus persyaratan ini, itu malah dilarang mendirikan tempat ibadah terutama gereja. Saran saya Tak perlu adanya lintas agama segala, hanya boros waktu, ada banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan. Bangsa Indonesia punya Dasar Negara dan mempunyai UUD 1945 sebagai perpanjangan tangan dari Dasar Negara tersebut jika kita patuhi dan laksanakan saya pikir Indonesia jauh lebih bagus dari kemarin-kemarin. Jangan hanya UUD 1945 saja yang dirombak, semua dong termasuk Dasar Negara, karena permasalahan bangsa Indonesia hadapi sekarang ini karena dasar bangsa Indonesia yang sudah keropos alias aus. Ataukah pemimpin kita sekarang ini tidak sejalan dengan pemikir dan pelopor Kemerdekaan terutama yang membuat dan menyusun Dasar Negara “Pancasila” dan “UUD 1945” sehingga perjalanan bangsa Indonesia selalu menghadapi masalah ini, masalah itu yang tiap hari tak henti-hentinya ada terus. Sila Kedua yang bunyinya “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradad, diluar negeri melihat bangsa Indonesia adalah orang beradab yang dinyatakan dengan sopan santun, ramah kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hanya ada baku bunuh-membunuh dari anak ke orangtuanya dari istri ke suami, dari anak ke ibunya, dari kakaknya ke adiknya atau sebaliknya, bom ini, bom itu, bapak perkosa anak cewenya / anak tirinya, anak perkosa ibu kandungnya / ibu tirinya, pembunuhan ini, pembunuhan itu. Dan masih banyak masalah lain dengan Sila Kedua ini. Sila ketiga “Persatuan ”. Jika sudah bersatu, saya pikir secara bersama jatuh bangun membangun Bangsa dari keterpurukan yang kian menjadi-jadi sudah sejahtera damai, aman, Makmur. Dan Sila ke-empat bunyinya “ Kerakyatan Yang dipimpin oleh hihmat Kebijaksaan dalam permusyawatan / Perwakilan “. Yang saya ikuti Anggota Dewan yang dipilih pada Pemilu yang lalu ini hanya aduh argumentasi, aduh jotos saja tidak pernah memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang memilihnya. Serta Sila kelima “ Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat . Maaf disini saya mau mengangkat masalah Papua. Kurang lebih 40 tahun Pada Bangsa Papua bergabung dengan Indonesia dilakukan secara paksa untuk mengindonesiakan Bangsa Papua menjadi Bangsa Indonesia, giliran Bangsa Papua meminta untuk mau jadi bangsa Indonesia dengan cara meminta bantuan ini, bantuan ini dari Lembaga maupun secara perorangan, fasilitas ini, fasilitas itu, kepada Pemerintah Pusat selalu dijawab minta ke Pemda tingkat satu. Barangkali bangsa Kelas II di Bingkai Negara Kesatuan Republik ( NKRI ). Jangan di daerah di dekat saja sekitar wilayah Metropolitan banyak terjadi pergusuran, kumuh-kumuh masyarakat yang tak berdaya, ini yang namanya keadilan sosial, koreksi saja setiap insan manusia Indonesia yang katanya manusia beradab.
    Saya tahu suatu bangsa tidak mungkin tidak punya masalah, tapi masalah bangsa kita Indonesia ini sepertinya penyakit turunan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Banyak pakar-pakar ekonomi, politik dan IPTEK yang tidak pernah memberikan saran maupun solusi terhadap permasalahan bangsa ini. Saya hanya pertanyakan kepakaran mereka ini, yang ada hanya adu argumen yang menghabiskan uang Negara dengan rapat ini, rapat itu.
    Untuk itu saran segera mungkin merombak Dasar Negara Indonesia PANCASILA” karena tidak berlaku di Indonesia. Tidak pas dan tidak layak untuk dipertahankan.
    Indonesia mempunyai nama aliasnya misalnya Negara demokrasi, negara hukum, Negara kepulauan, Negara sedang berkembang sebutan yang telah ada dari dulu, Negara Islam Terbesar Dunia, Negara KKN. Sementara pada pelaksanaannya tidak demikian.
    Selengkapnya jika mau baca silahkan download aja yang berikut ini nasib_anak_bodoh_dan_kurang_jenius_indonesia.pdf
    jiak ad
  • Buah Merah Nabire - Papua

    “ Mensana Incopore Sana “, Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yangsehat. Sebuah ungkapan bahasa latin yang tidak sekedar didengunkan untuk mempopulerkan cabang olahraga, gema ungkapan ini justru telah menjadipilihan utama hidup seseorang. Dalamsetiap perjumpaan, orang selalumenyapa dengan pertanyaan “ apakhabar ? “ dan jawaban pada umumnya“Baik-baik saja!” dan dapat berartibahwa jika raganya baik-baik saja. “Baik-baiksaja dapat diterjemahkan menjadi “sehat-sehat saja”.
     
    " There Incopore There ", In healthy body there are healthy soul. A expression of
    Ianguage of Latin which not simply thought to popularize athletic branch, sesomnate this expression exactly have come to especial choice live somebody.In each; every discovery , people alwayswhat with question " how goes the word " and answer generally " Just the best of!" and can mean that if just good physical. "translatable Just the best of become " just–just health”.  Deikian beberapa patah kata yang kami uraikan disini. Jika ingin mau baca lebih lanjut silahkan download berikut ini red_fruit_-_buah_merah.pdf
    Utik menjalankan kegiatan kami ini kami sangat membutuhkan dukungan dari saudara-saudara yang sangat peduli terhadap kemajuan Papua . 
     
    Doma, jiak, abou 

  • Natal Nabire - Papua

    Ada beberapa keputusaan yang diambil ber tetapan dengan Persiapan Nataaal Bersama Nabire - Paniai yang akan dilakukan di Wilayah Jabotabek. Kegiatan ini merupakan rutin yang tiap tahun dilakukan.

    Untuk mendapatkan dana untuk kelancaran kegiatan ini adalah yang pertama akan diakan bazar dan akan dialnjutkan berikut karena wakktu jadi minta maaf yan sedalam-dalamnya ok

  • Police acquitted of rights abuses in Papua

    Last Update: Saturday, September 10, 2005. 9:21pm (AEST)

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in Papua Province five years ago.

    The judges ruled a that senior commissioner was not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories in December 2000.

    The same court earlier cleared a local military commander of similar charges.

    One of five judges who presided over the case gave a dissenting opinion.

    He said he believed it was clear that the two defendants were guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International has said the acquittals demonstrated the failure of Indonesia's justice system.

     

    Sumber :  http://www.abc.net.au/news/newsitems/200509/s1457604.htm

    Last Updated 11/09/2005, 09:14:44
    Select text size:  
    Medium size textNormal size text

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in the easternmost province of Papua five years ago.

    Judges ruled the Senior Commissioner not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories at Abepura in December 2000.

    The same court also cleared the then local commander of the paramilitary police, of similar charges.

    One of five judges, Kabul Supriyadi, says he is the only dissenting opinions on the verdicts.

    He says he believes the two defendants are guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International says the acquittals demonstrate the failure of Indonesia's justice system.
     
    Sumber : http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1457585.htm 

     

  • China to Invest US$1 Billion in Fishery Sector

    National

    China to Invest US$1 Billion in Fishery Sector
    Friday, 09 September, 2005 | 11:27 WIB

    TEMPO Interactive, Jakarta:Chinese businessmen have made a commitment to invest in the fishery sector in Indonesia.

    “Total investment will amount to US$1 billion,” said Freddy Numberi, Minister of Fisheries and Maritime Affairs, at his office on Thursday (08/09).

    Assurances regarding the investment were made during a recent visit made by Numberi to the People’s Republic of China (PRC) together with Vice President Jusuf Kalla.

    Investment amounting to US$200 million will be made in Merauke, US$300 million in Terrnate and US$300 in Tual, with the remainder in other regions.

    Numberi said that the cooperation made by the Chinese and Indonesian governments had not fully benefited
    Indonesia up to now, as only issued licenses for fishing in Indonesia.

    The fish are then exported abroad.

    With foreign investment in the fishery sector, fish will be processed in Indonesia. (Sutarto-Tempo News Room)Friday, 09 September, 2005 | 11:27 WIB

    TEMPO Interactive, Jakarta:Chinese businessmen have made a commitment to invest in the fishery sector in Indonesia.

    “Total investment will amount to US$1 billion,” said Freddy Numberi, Minister of Fisheries and Maritime Affairs, at his office on Thursday (08/09).

    Assurances regarding the investment were made during a recent visit made by Numberi to the People’s Republic of China (PRC) together with Vice President Jusuf Kalla.

    Investment amounting to US$200 million will be made in Merauke, US$300 million in Terrnate and US$300 in Tual, with the remainder in other regions.

    Numberi said that the cooperation made by the Chinese and Indonesian governments had not fully benefited
    Indonesia up to now, as only issued licenses for fishing in Indonesia.

    The fish are then exported abroad.

    With foreign investment in the fishery sector, fish will be processed in Indonesia. (Sutarto-Tempo News Room)
    Sumber : http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/09/09/brk,20050909-66364,uk.html
  • Ex-President Joint Student Demo Outside Presidential Palace

    Jakarta (ANTARA News) - Former President Abdurrahman Wahid along with hundreds of university students staged a demonstration outside the presidential palace here Friday to protest several government policies.

    ANTARA reported they protested the government`s plan to raise fuel oil prices and the Helsinki agreement signed by the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM).

    Wahid or who is popularly called Gus Dur took part in the rally seated in a wheel-chair. He suffered s stroke at least two times in the past.

    Speaking with reporters. Gus Dur said the protest was not aimed at anybody nor was it an opposition movement. What the demonstrators wanted was to express their rejection of the peace agreement signed by the government and GAM in Helsinki on Aug 15. Gus Dur said the peace pact would only pave the way for Aceh to become an independent state.

    He also said if Aceh becomes an independent country six other provinces and areas, namely North Sulawesi, Minahasa, Maluku, North Maluku, East Kalimantan, and Papua would follow suit.

    Police kept guard over the demonstration which was held in conjunction with President Susilo Bambang Yudhoyono`s 56th birthday.

    Jakarta Police Chief Inspector Gen Firman Gani was also present to secure the protest.

    Echie, a protestor who was also spokesman of University of Indonesias Students Action Front, said the government`s plan to raise fuel oil prices again would trigger a spiral in the prices of basic commodities which in the long run would worsen the people`s life.(*)


    LKBN ANTARA Copyright © 2005 Terms of Use

    Sumber http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=6200

  • US, Indonesia almost back in step

    Ada yang ingin mau baca berita yang apa aja termasuk di dalam bahasa inggris silahkan download aja di bawah in  us_indonesia_inportent_papua.txt 

    JIAK

  • Pemerintah Perlu Segera Bentuk Majelis Rakyat Papua

    Kamis, 08 September 2005 - 06:24 AM
    Jakarta, Pemerintah sebaiknya segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk menyelesaikan masalah Papua.

    Kalau MRP sudah terbentuk, maka pemerintah tidak boleh intervensi dan campur tangan dalam kerja MRP dalam menyelesaikan masalah Papua. MRP akan merekomendasikan apa saja tentang masalah Papua kepada pemerintah.

    "Dan, pemerintah harus percaya kepada MRP. Tidak boleh ada buruk sangka," kata salah satu penasehat Forum Papua, Harry Tjan Silalahi dalam acara deklarasi Forum Papua di Jakarta, Selasa (6/9).

    Selain Harry, yang turut mendeklarasikan forum tersebut adalah Albert Hasibuan (Ketua), Marzuki Darusman (Wakil Ketua), HS Dillon (Wakil Ketua), Tommy Legowo, Zumrotin K Susilo, Asmara Nababan, Fajrul Falaakh, Faisal Basri, Ny Tuty Herati Nurhadi, Bara Hasibuan, Fikri Jufri, Rizal Sukma, Sabam Siagian, Romo J Budi Hernawan OFM (Jayapura), Wiryono, Shanti Poesposoetjipto dan Syafi'i Ma'arif (penasehat).

    Harry menegaskan, pembentukan MRP merupakan amanat konstitusi. "Saya yakin kalau MRP dibentuk dan kerjanya tidak diganggu pemerintah, maka masalah Papua, beres," kata Wakil Dewan Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu.

    Dikatakan Harry, masyarakat Papua bergejolak sampai mengembalikan Otonomi Khusus Papua (otsus) yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, karena pemerintah tidak memperlakukan mereka sebagai manusia.
    Mereka hidup melarat, padahal sumber daya alam mereka kaya. "Perlakukan mereka sebagai manusia, maka semua persoalan akan beres," kata dia.
    Menurut Harry, keanggotaan MRP itu hanya 42 orang, namun bisa merepresentasi semua pihak di Papua. Seperti ada tokoh agama, masyarakat dan tokoh perempuan. Hal senada dikatakan Sabam Siagian. Ia menegaskan, program jangka pendek Forum Papua adalah mendesak dibentuknya MRP. "Jangan dulu pikir yang lain. Kalau MRP sudah terbentuk baru memikirkan yang lain," kata Sabam.
    Menurut Sabam, penyelesaian masalah Papua oleh pemerintah selalu mengulur-ulur sejak pengakuan kedaulatan Kemerdekaan RI oleh Belanda, Desember 1949. Dalam pengakuan kedaulatan waktu itu, kata dia, Belanda mengakui bahwa wilayah Indonesia adalah semua wilayah jajahan Belanda, kecuali tanah Papua akan diselesaikan setahun kemudian.
    Namun, komitmen setahun itu tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia waktu mentargetkan penyelesaian Papua dalam waktu 12 tahun kemudian, namun gagal, sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto. Untuk itu, tegas Sabam, sudah saatnyalah sekarang pemerintah menyelesaikan masalah Papua.
    Albert Hasibuan mengatakan, Forum Papua bertujuan untuk memajukan pengertian yang luas dan mendalam mengenai persoalan Papua kepada masyarakat Indonesia umumnya dan pemerintah khususnya. Selain itu, mengindentifikasi dan mengangkat persoalan-persoalan masyarakat Papua antara lain tuntutan keadilan dan perlindungan hak hidup.
    Dikatakan Albert, peristiwa pengembalian Otonomi Khusus Papua yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, merupakan indikasi kekecewaan masyarakat Papua terhadap otonomi khusus Papua oleh Pemerintah Pusat yang dianggap kurang membawa kemajuan dan manfaat apa-apa. (E-8)


    (sumber: pembaruan)

  • Selesaikan Masalah Papua dan IJB, Tim Pusat Kembali ke Manokwari

    Kamis, 08 September 2005 - 06:22 AM

    Manokwari, Tim Kecil bentukan pemerintah pusat yang dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) Laksda TNI Djoko Sumaryono beranggotan pejabat Depdagri, Mabes Polri dan TNI kembali akan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.

    Pertemuan atau dialog yang direncanakan digelar di Gedung DPRD, Kamis (8/9) tidak saja dihadiri Pjt Gubernur IJB Timbul Pudjianto, Ketua DPRD IJB, Rektor Unipa Prof Dr Frans Wanggai, Hermus Indow yang merupakan tim kecil dari Prov IJB serta Ketua KPUD IJB Ny Regina Sauyai, tapi juga diharapkan kehadiran para bupati/wali kota, ketua DPRD dan anggota muspida kabupaten/kota se-Prov IJB.


    Pertemuan untuk mencari solusi terbaik antara tim kecil pemerintah pusat dan tim kecil Prov IJB mengenai sejumlah permasalah antara Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat terkait dengan pelaksanaan Pilkada serta pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua) ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Manokwari. Dan diharapkan, Sesmenkopolhukam dan rombongan akan tiba di Manokwari pagi ini, Kamis (8/9) sekitar pukul 08.00 WIT dengan menumpang pesawat Merpati dari Jakarta.

    Kabag Humas Setdaprov IJB, Marthen Kaleb Suruan SH ketika dikonfirmasi Manokwari Pos, Rabu membenarkan rencana kedatangan tim kecil pemerintah pusat dipimpin Seskomenkopolhukam tersebut. Bahkan kemarin staf sekretariat DPRD IJB telah menyiapkan ruangan untuk digunakan sebagai tempat pertemuan. ''Ini ada radiogram dari Mendagri mengenai penugasan Seskomenkopolhukam untuk datang berdialog di Manokwari. Tempat sudah disiapkan,'' tukas Suruan.


    Radiogram Mendagri mengenai upaya penanganan masalah di Papua dan IJB berklarifikasi segera dengan nomor 094/2238/SJ itu ditujukan bukan saja untuk Pjt Gubernur Irian Jaya Barat tapi juga untuk Gubernur Papua, para bupati/walikota se Prov Papua dan IJB. Dalam radiogram itu disebutkan, tim pusat dipimpin Sesmenkopolhukam akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan masalah Papua khususnya terkait dengan proses pembentukan MRP dan sosialisasi Otsus.

    Berdasarkan RDG Mendagri tersebut lanjut Kabag Humas, rombang Sesmenkopolhukam dalam upaya mencari solusi terbaik mengenai Papua, tidak saja melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov IJB di Manokwari, tapi juga dengan Pemprov Papua di Jayapura. Akan digelar tiga kali pertemuan secara berturut-turut, di Manokwari, Jayapura dan terakhir di Timika. (lm)

    (sumber: cepos)