Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

News Info - Page 5

  • Pengusaha Pendulangan Emas Belum Setor Kewajibannya ke Kas Daerah

    Kamis, 11  Agustus 2005

    NABIRE - Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2003 tentang pertambangan, maka Dinas Pertambangan telah mengeluarkan Surat Ijin Pendulangan Emas (SIPE ) kepada 20 pengusaha emas berskala kecil dan sudah mulai bekerja di lokasi pendulangan emas di Siriwo.

    Menurut Kepala Dinas Pertambangan Nabire, Achmad Fabanyo mengatakan bahwa pengurusan SIPE untuk 14 pengusaha selesai bulan Maret 2005 lalu, 1 pengusaha bulan April 2005 dan 5 pengusaha lainnya Juni 2005 lalu. Namun, kewajiban mereka yakni iuran produksi emas sebesar 10 persen dengan klasifikasi kategori A sebanyak 4 kg dengan nilai jual Rp 40 juta, kategori B sebanyak 3 Kg dengan nilai jual Rp 30 juta dan kategori C sebanyak 2 kg dengan nilai jual Rp 20 juta per bulan hingga saat ini belum terealisasi.

    "Iuran produksi emas sebesar 10 persen sampai saat ini belum terealisasi, padahal kami sudah kirim surat tagihan kepada para pengusaha emas yang mempunyai SIPE, sedangkan klasifikasi ditentukan berdasarkan jumlah alat dan tenaga yang dipakai untuk mendulang emas," ujarnya.

    Lebih lanjut, untuk penyetoran iuran produksi emas ini bisa langsung dilakukan pengusaha ke kas daerah atau melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire.

    Achmad mengatakan jika para pengusaha tidak membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihaknya akan mengenakan sanksi sesuai dengan Perda No 14 Tahun 2003 pasal 22 yakni denda sebesar 5 persen atau mencabut ijinnya.

    Padahal, lanjutnya, kalau iuran produksi emas sebesar 10 persen dibayarkan sampai saat ini bisa mencapai Rp 4,5 Miliar terhitung hingga 1 Maret 2005, sehingga dana sebesar itu tertanam." Ini baru pada iuran produksi emas, belum termasuk pajak dan sumbangan sukarela," terangnya.

    Ditambahkan, pihaknya akan tetap menagih pengusaha emas yang belum membayar tersebut. " Umumnya mereka sudah menikmati hasil usahanya itu, namun kewajibannya untuk membayar iuran hingga saat ini belum dilaksanakan," terangnya. (jon/bat)

    Sumber Cenderawasih Pos

  • Jabatan WAKAPOLRES Nabire - Paniai di Copot dari Jabatan

    Ini hari tanggal 08 Agustus 2005, Wakil Polres Nabire - Paniai di copot dari jabatan oleh Kapolda Papua dan ini perintah langsung dari Kapolri dengan alasan menghalangi para mahasiswa melakukan aksi demontrasi pada tanggal 01 Agustis 2005 yang lalu.
     
    Tujuan  utama para pendemo yang menyatakan dirinya Aksi Mahasiswa Kabupaten Nabire Se - Indonesia untuk Pembaharuan Pembangunan Nabire yang dikomandoi oleh Mathias Butu kemarin tanggal 1 Agustus 2005. Tuntutannya ada tiga hal penting yaitu 1). Mengenai Penerimaan Pegawai Sipil (PNS) 2005, karena dalam penerimaan tidak sama dengan Rekap Pemerintah Pusat.  2).  Illegal Logging, sebenarnya di Nabire banyak PT yang mempunyai HPH tetapi tidak pernah membayar kepada masyarakat pemilik dusun. sementara pemerintah sendiri juga mengalami kerugian milayaran rupiah karena pemilik HPH tidak membayar pajak. 3). Masalah Dana Pendidikan, selama ini Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memperhatikan secara serius di bidang Pendidikan sementara dalam Laporan ke pemerintah Pusat dana pendidikan terlalu beasr. Kenyataan dilapangan hanya seperempat dana yang dianggar yang diberikan kepada Pelajar dan Mahasiswa baik yang sedang belajar di Papua maupun yang sedang belajar di luar Papua.
     
    Dengan kelakukan dan tindakan yang dilakukan oleh Wakapolres dan anak buahnya dengan sendirinya mematikan dan menginjak-injak Undang-Undang yang mengatur mengenai "menyampaikan aspirasi didepan umum" salah satu butirnya.
     
    Barangkali kami mengharapkan jangan cuma Wakapolres yang jabatannya dicopot tetapi semua jajaran pemerintah juga diperintah karena ini perintah langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Nabire.
     
    Semoga harapan masyarakat Kabupaten Nabire seluruhnya sedang mengharapkan Hukum segera ditegakkan.>><< 
     
    Jack Dogomo 

  • Secara Serentak Nabire Berduka

    Untuk mendoakan kepada Alm. Bapak Yulius Degey, yang meninggal pada tanggal 03 Agustus 2005 yang lalu seluruh Masyarakat Nabire yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Studi Jabotabek di Kontrakan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nabire di Bojong Gede Bogor Jawa Barat. Doa yang dipimpin oleh Sesepuh Ipmanab Bapak Meky Anow menyatakan  sebagai Pengikut Kristus Yesus bahwa jika pada waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa maka seabagai manusia harus menerima kenyataan tersebut.
     
    Dia mencontohkan jika ada kegiatan kemahasiswaan termasuk Ikatan Pelajar Mahsiswa Kabupaten Nabire menyadakan suatu kegiatan namun memberikan suatu alasan ini atau alasan itu yang tidak tepat untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut, karena malas. Tapi jika Tuhan Sang Pencipta menyatakan saya mau memanggil Engkau maka tidak ada alasan ini atau alasan ini dan kenyataan tersebut harus diterima dengan lapan dada.
     
    Kepergian Dia (Alm. Yulius Degey) bukan berarti perjuangan untuk membela rakyat putus sampai disitu tapi kami mengharapkan ada Yulius Degey yang lahir untuk membela rakyat terutama untuk mempertahan Tanah Adat.
     
    Banyak hal yan dia lakukan, seperti dia menantang orang nomor satu Kabupaten Nabire pada saat Pencalonan hingga pemilihan Bupati Nabire tahun 2004 yang lalu.
     
    Doa kami selalu mengiringi menuju ke rumah Bapak Surga Ami .....>>>>>> 

  • Masyarakat Kabupaten Nabire - Papua Berduka

    Bapak Yulius Degey, Ketua Dewan Adat Wilayah Kabupaten Naire meninggal dunia di rumah Sakit Timika. Sosok yang disegani masyarakat Kabupaten Nabire khususnya dan Propinsi Papua secara umum telah menghadap ke Sang Pencipta di Rumash Sakit (RS) Timika Kabupaten Mimika.
    Telah lama menderita sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dan selanjutnya di bawah oleh Romo Nato Gobay menuju ke Timika, namun usaha baik dari Romo tidak tertolong. Motif meniggalnya sang Dewan Adat Kabuaten Nabire kami baru mencari tahu sekaligus lewat informan kami di Timika maupun di Nabire.
    Bapak Almarhum Yulius Degey meninggal seorang istri dan empat (4) orang anak yang masih belia, yang sulung baru berumur 10 tahun duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
    Banyak hal yang dia lakukan dengan cara melawan secara terbuka untuk pembaharuan pembangunan Kabupaten Nabire dan memang dikenal sangat vokal dengan Pembangunan.
    Beberapa aksi protes yang dia lakukan adalah dapat dilihat link dibawah ini.

    http://www.westpapua.net/news/03/10/211003-tuntut_ketua_dprd_tk_ii_nabire_muspi_dan__dewan_-4178.htm http://www.westpapua.net/news/03/10/221003-dewan_adat_papua_minta_pilbup_nabire_ditunda-4192.html http://infopapua.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1619&mode=thread&order=0&thold=0

    Semoga amal ibadahny adapt diterima oleh Yang Maha Kuasa.

    Seluruh Masyarakat Kabupaten Nabire di mana pun berada orang yang selalu memperjuang Hak Adat dan HAM telah pergi, siapa penggantinya ? Adalah anda dan saya maka mari kita bersatu untuk membangun dan meneruskan perjuangan dia.......................>>>>>> <<<<<<<

    AMIN

    >>>> SELAMAT JALAN BAPAK KETUA DEWAN ADAT <<<<

  • Mahasiswa Kabupaten Nabire Melakukan Aksi Demo namun Batal

    Mahasiswa Asal Kabupaten Nabire dari berbagai kota Studi di Seluruh Indonesia ingin melakukan Demo di Kator DPRD Kabupaten Nabire namun tercium oleh Kepolisian maka Kepolisian Polres Nabire langsung menguasai Kantor Kabupaten Nabire sehingga demo tersebut tidak jadi. Demikian dikatakan oleh Yermias Iyai melalui telpon selulernya.
     
    Tujuan  utama para pendemo yang menyatakan dirinya Aksi Mahasiswa Kabupaten Nabire Se - Indonesia untuk Pembaharuan Pembangunan Nabire yang dikomandoi oleh Mathias Butu kemarin tanggal 1 Agustus 2005. Tuntutannya ada tiga hal penting yaitu 1). Mengenai Penerimaan Pegawai Sipil (PNS) 2005, karena dalam penerimaan tidak sama dengan Rekap Pemerintah Pusat.  2).  Illegal Logging, sebenarnya di Nabire banyak PT yang mempunyai HPH tetapi tidak pernah membayar kepada masyarakat pemilik dusun. sementara pemerintah sendiri juga mengalami kerugian milayaran rupiah karena pemilik HPH tidak membayar pajak. 3). Masalah Dana Pendidikan, selama ini Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memperhatikan secara serius di bidang Pendidikan sementara dalam Laporan ke pemerintah Pusat dana pendidikan terlalu beasr. Kenyataan dilapangan hanya seperempat dana yang dianggar yang diberikan kepada Pelajar dan Mahasiswa baik yang sedang belajar di Papua maupun yang sedang belajar di luar Papua.
     
    Kami ada beberapa bukti yang kuat karena pada tahun 2001 Kabag Sosial Isaiyas Zinggonau didampingi oleh  salah seorang Anggota Dewan Hosea Madai membagikan formulir dan untuk diisi selanjutnya tidak pernah diproses lebih lanjut, berarti ada penyimpangan dana Pendidikan hingga sekarang dan hal demikian sedang tumbuh subur di Kabupaten Nabire. JIka dalam waktu dari Anggota Dewan Kabupaten Nabire maupun Bawasda Kabvupaten Nabire tidak memperhatikan hal maka satu generasi akan terpotong dan Kasihan kita Kabupaten Nabire ini.
     
    Sementara untuk hai ini tanggal 02 Agustus 2005, semua mahasiswa yang ingin ke Kantor Bupati dipalang untuk waktu yang tidak ditentukan karena dari Kepolisian telah ambil alih untuk pengamaman. Begini nasib mahasiswa Kabupaten Nabire tiap tahun. Dan keadaan semacan akan berlanjut jika ada pihak lain terutama dari Anggota Dewan tidak mengawasi pemakaian dana APBD. Selanjutnya siapa yang bertanggungjawab dengan masalah ini kita tunggu informasi selanjutnya............!!!!!!
     
    Jack Dogomo 

  • AS Tak Dukung Upaya Pemisahan Papua Dari RI

    Sabtu, 30 Juli 2005 - 10:56 AM

    New York, Amerika Serikat (AS)tidak akan mendukung setiap upaya yang mencoba memisahkan Papua dari Republik Indonesia.

    Pernyataan Deplu AS yang disiarkan dari Washington DC, Jumat (29/7), itu sebagai tanggapan atas munculnya selebaran yang konon berasal dari seorang senator AS yang mempertanyakan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang menegaskan kepada dunia bahwa Papua merupakan wilayah NKRI.

    Menurut Deplu AS, berkaitan dengan masalah separatisme di Indonesia, AS tetap mendukung integritas teritorial wilayah Negara Kesatuan RI (NKRI).

    "AS tidak mendukung ataupun memaafkan setiap upaya mempromosikan pemisahan Papua dari RI," tulis pernyataan yang disampaikan juru bicara Deplu AS Sean McCormack.

    AS, katanya, yakin bahwa pelaksanaan reformasi politik dan ekonomi berupa diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Papua dengan tetap dalam NKRI merupakan kunci untuk menjawab berbagai persoalan, termasuk masalah HAM.

    Pembicaraan di AS berkaitan dengan masalah Papua kembali muncul baru-baru ini setelah adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) 2601 yang memuat masalah Papua.

    RUU itu sendiri telah disetujui Kongres AS beberapa hari lalu dengan perbandingan suara 315 versus 78.

    Termasuk di dalam RUU itu (section 1115) adanya kewajiban menteri luar negeri AS untuk melapor kepada Kongres tentang efektivitas otonomi khusus Papua dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di China juga memperingatkan pihak-pihak di AS untuk tidak campur tangan pada masalah dalam negeri Indonesia, khususnya yang menyangkut soal Papua sehubungan adanya bahan tertulis yang mempertanyakan Pepera di Papua tahun 1969.

    Yudhoyono mengaku telah membaca salinan bahan tertulis dari apa yang telah dirumuskan oleh Kongres AS yang mempertanyakan Pepera.

    Presiden berharap hal itu tidak mengganggu hubungan RI-AS karena ketika dirinya berkunjung di Washington DC Mei lalu, AS juga sudah menegaskan dukungannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya soal Aceh dan Papua.

    Mengenai Aceh, Deplu AS dalam pernyataan Jumat (29/7) kembali menyatakan dukungan upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah RI dengan kelompok separatis GAM.

    AS menunggu pelaksanaan perjanjian damai tersebut setelah MoU ditandatangani kedua belah pihak paling lambat 15 Agustus mendatang.

    (sumber: media indonesia)

  • Mampukah EKonomi Kerakyatan Kabupaten Nabire - Papua di Dobrak ?

    Baru beberapa hari yang lalu secara resmi di tutup SIdang RAPBD. Berarti secara logika manusia dapat dipikir bahwa masyarakat Kabupaten Nabire sedang menantikan Pembangunan. Bukan omong kosong belaka, bukan ucapan di bibir, sekarang masyarakat sedang menantikan realitanya.

    Sementara itu sehabis SIdang RAPBD ditutup para pejabat Teras Kabupaten Nabire menyerbu Ibukota Negera, ada apa dibalik itu menjadi tanda tanya, untuk apa , buat apa, dan kepentingan untuk siapa ? Para pejabat Kabupaten Nabire - Papua rame-rame ke Jakarta ? Kita tunggu informasi secara akurat setelah ada pertemuan dengan para pejabat dari Kabupaten Nabire - Papua pada waktu yang akan datang.

    Doma Jack

  • Percumakah Dana APBD untuk Nabire - Papua

    Setelah selesai melaksanakan Sidang APBD Kabupaten Nabire Tahun 2005/2006 para Pejabat Teras Kabupaten Nabire masih berkeliaran di Jakarta tanpa alasan yang jelas. Setelah saya melakukan koordinasi dengan seseorang yang merupakan informan di Nabire memberitahukan bahwa semua pajabat baik DPRD, Bupati Bappeda (penyusun program, Penyusun ANggaraan) dan lain sebagainya sedang berada di Jakarta dan akan kembali ke Nabire - Papua tidak sempat diutarakan oleh Informan di Nabire.

    Bagaimana dengan pendapat saudara sekalian terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang berada di luar Papua terutama bagi saudara sekalian yang yang sedang membutuhkan uluran tangan dari Pemda Kabupaten Nabire.

     Silhkan tangkapan saudara kami sangat butuhkan, bagi yang melihat dan megunjungi sitsu ini.

    Jack Dogomo 

     

  • Indonesian General Received Cash Payments

    Associated Press
    Indonesian General Received Cash Payments
    07.25.2005, 07:29 AM

    An international watchdog group claimed Monday that the local unit of an American gold-mining company appeared to have paid an Indonesian general accused of rights abuses almost US$250,000 (euro206,000) to protect its mine.

    A spokesman in Jakarta for PT Freeport Indonesia, a unit of New Orleans-based Freeport McMoRan Co., denied the accusation made by in a report by Global Witness, a London-based group that monitors natural resource use and human rights.

    The spokesman, Siddharta Moersjid, said the company provided support for transport and logistics for Indonesian forces guarding its mine in remote Papua province, but denied paying officers directly.

    A military spokesman also denied officers received money directly from Freeport.

    In a report called "Paying for Protection," Global Witness said it appeared that PT Freeport Indonesia had paid large sums of money directly to individual military and police officers, not to the Indonesian government or military institutions.

    "This should be a red flag in a country like Indonesia," said Diarmid O'Sullivan, a campaigner for the group. "The real troubling question is where did the money go?"

    O'Sullivan declined to reveal the source of the allegations, a practice he said was customary for Global Witness, which describes itself on its Web site as working to "highlight the link between the exploitation of natural resources and human rights abuses." But he said the organization "was completely confident" in them.

    The report names former Papua military chief Gen. Mahidin Simbolon as apparently receiving US$247,705 (euro205,000) between 2001 and 2003 in payments for unspecified humanitarian projects, military celebrations and for "security services."

    Rights groups have accused Simbolon of abuses when he was a commander in Indonesia's former province of East Timor in 1999, where soldiers and militiamen are alleged to have committed crimes against humanity that included at least 1,200 murders.

    Indonesian troops in Papua have been accused of rights abuses in putting down a simmering separatist rebellion. In 2002, rogue soldiers were accused of involvement in ambush close to the mine that killed two American school teachers.

    Freeport's practices in Papua have concerned some of its shareholders, who fear that the company may be liable at home if soldiers on the company's payroll are found guilty of human rights abuses.

    Freeport-McMoran's Grasberg mine in Papua is one of the world's largest gold and copper mines. For the first six months of 2005, the company posted earnings of US$305.6 million (euro252 million) .

    Moersjid, the Freeport spokesman, said it was "not true" the company paid officers directly, including to Simbolon.

    "We are providing support for logistics and transport and the like, but we are not paying them directly," he said.

    An Indonesian military spokesman acknowledged that troops received money if "they were sick or things like that" but that no senior officers received funds directly.

    Other foreign companies exploiting Indonesia's natural resources have also been accused of paying army units to protect them, including U.S. energy giant ExxonMobil Corp, which taps natural gas fields in Aceh province.

    "The military needs money, and companies need security for their plants," said Rusdi Marpaung, a nongovernmental group focusing on human rights in Aceh. "It is a kind of corrupt symbiosis."

  • Pejabat Kab. Nabire Kebanjiran di Jakarta

    Setelah penutupan Sidang RAPBD Kabupaten Nabire Tahun Ajaran 2005/2006 Pejabat Teras Pemda Kabupaten Nabire berkeanjiran di Jakarta ? Kedatangan pejabat ini untuk mengurusi apa, selanjutnya apa yang diberikan kepada masyarakat di Nabire masih tanya ?

    Kedatangan mereka ini hanya menghabiskan uang rakyat yang baru selesai penutupan SIdang RAPBD. Beberapa mahasiswa sempat mendatangi ke tempat hotel mereka mengingat tapi hasil nihil.

    Untuk sementara ini saja yang lapor semoga saudara tidak bosan untuk membaca  dan mengunjungi di situs ini.

     

    Jack Dogomo