Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

..:: West Papua ::.. - Page 13

  • Nasib Anak Bodoh dan Tidak Jenius Indonesia

    Bukan cerita baru tetapi sudah menjadi cerita lama yang telah mendarah daging setiap insan manusia yang hidup dibumi atau jagad raya yang penuh dengan duka dan derita hidup ini terutama lagi manusia yang hidup di Indonesia.

    Banyak lembaga maupun perusahaan yang sangat peduli terhadap kemajuan baik secara individual maupun secara kelompok yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang secara serius diperhatikan oleh lembaga-lembaga kepada seseorang karena pintar dan jenius, namun ada banyak anak bangsa yang tidak diperhatikan oleh bangsa ini terutama dari lembaga-lembaga yang sangat peduli terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dengan alasan karena bodoh dan tidak jenius ! Maka dibenak kecil saya berkata bahwa didalam pengambilan keputusan seperti ini terjadi pengelompokan dan blok-blok, saya tidak mengerti untuk membangun daerah ini juga harus diblok atau atas nama Bangsa Indonesia artinya blok ini, blok itu sementara dalam pengumpulan dana atau pemberian dana dari para donator terutama dari Negara kaya di khususkan untuk bangsa Indonesia dalam pengembangan dan perkembangan di Bidang Pendidikan Bangsa Indonesia secara umum. Di pihak lain ada pulau atau daerah lain menjadi korban dan obyek. Selengkapnya download aja dibawah dari info ini
    Penutup dari beberapa kata kritis diatas ini yang merupakan Saran dan Solusi adalah Rombak dan Tata Ulang secara keseluruhan Dasar Negara RI “ Pancasila “ itu. Rombak dari Sila pertama hingga Sila ke Lima karena saya berpikir sudah waktunya Dasar Neraga tidak berlaku. Contoh Kasus “Jika Mr. A, mendirikan rumah diatas lumpur apa kuat dan bertahan ? Bukan berarti negara Indonesia negara lumpur. Alasannya contoh kecil saja dari Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, disana–sini banyak adanya pembakaran Gereja, disuruh urus persyaratan ini, itu malah dilarang mendirikan tempat ibadah terutama gereja. Saran saya Tak perlu adanya lintas agama segala, hanya boros waktu, ada banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan. Bangsa Indonesia punya Dasar Negara dan mempunyai UUD 1945 sebagai perpanjangan tangan dari Dasar Negara tersebut jika kita patuhi dan laksanakan saya pikir Indonesia jauh lebih bagus dari kemarin-kemarin. Jangan hanya UUD 1945 saja yang dirombak, semua dong termasuk Dasar Negara, karena permasalahan bangsa Indonesia hadapi sekarang ini karena dasar bangsa Indonesia yang sudah keropos alias aus. Ataukah pemimpin kita sekarang ini tidak sejalan dengan pemikir dan pelopor Kemerdekaan terutama yang membuat dan menyusun Dasar Negara “Pancasila” dan “UUD 1945” sehingga perjalanan bangsa Indonesia selalu menghadapi masalah ini, masalah itu yang tiap hari tak henti-hentinya ada terus. Sila Kedua yang bunyinya “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradad, diluar negeri melihat bangsa Indonesia adalah orang beradab yang dinyatakan dengan sopan santun, ramah kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hanya ada baku bunuh-membunuh dari anak ke orangtuanya dari istri ke suami, dari anak ke ibunya, dari kakaknya ke adiknya atau sebaliknya, bom ini, bom itu, bapak perkosa anak cewenya / anak tirinya, anak perkosa ibu kandungnya / ibu tirinya, pembunuhan ini, pembunuhan itu. Dan masih banyak masalah lain dengan Sila Kedua ini. Sila ketiga “Persatuan ”. Jika sudah bersatu, saya pikir secara bersama jatuh bangun membangun Bangsa dari keterpurukan yang kian menjadi-jadi sudah sejahtera damai, aman, Makmur. Dan Sila ke-empat bunyinya “ Kerakyatan Yang dipimpin oleh hihmat Kebijaksaan dalam permusyawatan / Perwakilan “. Yang saya ikuti Anggota Dewan yang dipilih pada Pemilu yang lalu ini hanya aduh argumentasi, aduh jotos saja tidak pernah memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang memilihnya. Serta Sila kelima “ Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat . Maaf disini saya mau mengangkat masalah Papua. Kurang lebih 40 tahun Pada Bangsa Papua bergabung dengan Indonesia dilakukan secara paksa untuk mengindonesiakan Bangsa Papua menjadi Bangsa Indonesia, giliran Bangsa Papua meminta untuk mau jadi bangsa Indonesia dengan cara meminta bantuan ini, bantuan ini dari Lembaga maupun secara perorangan, fasilitas ini, fasilitas itu, kepada Pemerintah Pusat selalu dijawab minta ke Pemda tingkat satu. Barangkali bangsa Kelas II di Bingkai Negara Kesatuan Republik ( NKRI ). Jangan di daerah di dekat saja sekitar wilayah Metropolitan banyak terjadi pergusuran, kumuh-kumuh masyarakat yang tak berdaya, ini yang namanya keadilan sosial, koreksi saja setiap insan manusia Indonesia yang katanya manusia beradab.
    Saya tahu suatu bangsa tidak mungkin tidak punya masalah, tapi masalah bangsa kita Indonesia ini sepertinya penyakit turunan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Banyak pakar-pakar ekonomi, politik dan IPTEK yang tidak pernah memberikan saran maupun solusi terhadap permasalahan bangsa ini. Saya hanya pertanyakan kepakaran mereka ini, yang ada hanya adu argumen yang menghabiskan uang Negara dengan rapat ini, rapat itu.
    Untuk itu saran segera mungkin merombak Dasar Negara Indonesia PANCASILA” karena tidak berlaku di Indonesia. Tidak pas dan tidak layak untuk dipertahankan.
    Indonesia mempunyai nama aliasnya misalnya Negara demokrasi, negara hukum, Negara kepulauan, Negara sedang berkembang sebutan yang telah ada dari dulu, Negara Islam Terbesar Dunia, Negara KKN. Sementara pada pelaksanaannya tidak demikian.
    Selengkapnya jika mau baca silahkan download aja yang berikut ini nasib_anak_bodoh_dan_kurang_jenius_indonesia.pdf
    jiak ad
  • Buah Merah Nabire - Papua

    “ Mensana Incopore Sana “, Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yangsehat. Sebuah ungkapan bahasa latin yang tidak sekedar didengunkan untuk mempopulerkan cabang olahraga, gema ungkapan ini justru telah menjadipilihan utama hidup seseorang. Dalamsetiap perjumpaan, orang selalumenyapa dengan pertanyaan “ apakhabar ? “ dan jawaban pada umumnya“Baik-baik saja!” dan dapat berartibahwa jika raganya baik-baik saja. “Baik-baiksaja dapat diterjemahkan menjadi “sehat-sehat saja”.
     
    " There Incopore There ", In healthy body there are healthy soul. A expression of
    Ianguage of Latin which not simply thought to popularize athletic branch, sesomnate this expression exactly have come to especial choice live somebody.In each; every discovery , people alwayswhat with question " how goes the word " and answer generally " Just the best of!" and can mean that if just good physical. "translatable Just the best of become " just–just health”.  Deikian beberapa patah kata yang kami uraikan disini. Jika ingin mau baca lebih lanjut silahkan download berikut ini red_fruit_-_buah_merah.pdf
    Utik menjalankan kegiatan kami ini kami sangat membutuhkan dukungan dari saudara-saudara yang sangat peduli terhadap kemajuan Papua . 
     
    Doma, jiak, abou 

  • Natal Nabire - Papua

    Ada beberapa keputusaan yang diambil ber tetapan dengan Persiapan Nataaal Bersama Nabire - Paniai yang akan dilakukan di Wilayah Jabotabek. Kegiatan ini merupakan rutin yang tiap tahun dilakukan.

    Untuk mendapatkan dana untuk kelancaran kegiatan ini adalah yang pertama akan diakan bazar dan akan dialnjutkan berikut karena wakktu jadi minta maaf yan sedalam-dalamnya ok

  • Police acquitted of rights abuses in Papua

    Last Update: Saturday, September 10, 2005. 9:21pm (AEST)

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in Papua Province five years ago.

    The judges ruled a that senior commissioner was not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories in December 2000.

    The same court earlier cleared a local military commander of similar charges.

    One of five judges who presided over the case gave a dissenting opinion.

    He said he believed it was clear that the two defendants were guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International has said the acquittals demonstrated the failure of Indonesia's justice system.

     

    Sumber :  http://www.abc.net.au/news/newsitems/200509/s1457604.htm

    Last Updated 11/09/2005, 09:14:44
    Select text size:  
    Medium size textNormal size text

    An Indonesian human rights court has acquitted two senior police officers accused of rights abuses in the easternmost province of Papua five years ago.

    Judges ruled the Senior Commissioner not guilty of allowing his subordinates to torture and kill civilians during a raid on student dormitories at Abepura in December 2000.

    The same court also cleared the then local commander of the paramilitary police, of similar charges.

    One of five judges, Kabul Supriyadi, says he is the only dissenting opinions on the verdicts.

    He says he believes the two defendants are guilty, either by commission or through omission.

    Amnesty International says the acquittals demonstrate the failure of Indonesia's justice system.
     
    Sumber : http://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1457585.htm 

     

  • China to Invest US$1 Billion in Fishery Sector

    National

    China to Invest US$1 Billion in Fishery Sector
    Friday, 09 September, 2005 | 11:27 WIB

    TEMPO Interactive, Jakarta:Chinese businessmen have made a commitment to invest in the fishery sector in Indonesia.

    “Total investment will amount to US$1 billion,” said Freddy Numberi, Minister of Fisheries and Maritime Affairs, at his office on Thursday (08/09).

    Assurances regarding the investment were made during a recent visit made by Numberi to the People’s Republic of China (PRC) together with Vice President Jusuf Kalla.

    Investment amounting to US$200 million will be made in Merauke, US$300 million in Terrnate and US$300 in Tual, with the remainder in other regions.

    Numberi said that the cooperation made by the Chinese and Indonesian governments had not fully benefited
    Indonesia up to now, as only issued licenses for fishing in Indonesia.

    The fish are then exported abroad.

    With foreign investment in the fishery sector, fish will be processed in Indonesia. (Sutarto-Tempo News Room)Friday, 09 September, 2005 | 11:27 WIB

    TEMPO Interactive, Jakarta:Chinese businessmen have made a commitment to invest in the fishery sector in Indonesia.

    “Total investment will amount to US$1 billion,” said Freddy Numberi, Minister of Fisheries and Maritime Affairs, at his office on Thursday (08/09).

    Assurances regarding the investment were made during a recent visit made by Numberi to the People’s Republic of China (PRC) together with Vice President Jusuf Kalla.

    Investment amounting to US$200 million will be made in Merauke, US$300 million in Terrnate and US$300 in Tual, with the remainder in other regions.

    Numberi said that the cooperation made by the Chinese and Indonesian governments had not fully benefited
    Indonesia up to now, as only issued licenses for fishing in Indonesia.

    The fish are then exported abroad.

    With foreign investment in the fishery sector, fish will be processed in Indonesia. (Sutarto-Tempo News Room)
    Sumber : http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/09/09/brk,20050909-66364,uk.html
  • Ex-President Joint Student Demo Outside Presidential Palace

    Jakarta (ANTARA News) - Former President Abdurrahman Wahid along with hundreds of university students staged a demonstration outside the presidential palace here Friday to protest several government policies.

    ANTARA reported they protested the government`s plan to raise fuel oil prices and the Helsinki agreement signed by the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM).

    Wahid or who is popularly called Gus Dur took part in the rally seated in a wheel-chair. He suffered s stroke at least two times in the past.

    Speaking with reporters. Gus Dur said the protest was not aimed at anybody nor was it an opposition movement. What the demonstrators wanted was to express their rejection of the peace agreement signed by the government and GAM in Helsinki on Aug 15. Gus Dur said the peace pact would only pave the way for Aceh to become an independent state.

    He also said if Aceh becomes an independent country six other provinces and areas, namely North Sulawesi, Minahasa, Maluku, North Maluku, East Kalimantan, and Papua would follow suit.

    Police kept guard over the demonstration which was held in conjunction with President Susilo Bambang Yudhoyono`s 56th birthday.

    Jakarta Police Chief Inspector Gen Firman Gani was also present to secure the protest.

    Echie, a protestor who was also spokesman of University of Indonesias Students Action Front, said the government`s plan to raise fuel oil prices again would trigger a spiral in the prices of basic commodities which in the long run would worsen the people`s life.(*)


    LKBN ANTARA Copyright © 2005 Terms of Use

    Sumber http://www.antara.co.id/en/seenws/?id=6200

  • US, Indonesia almost back in step

    Ada yang ingin mau baca berita yang apa aja termasuk di dalam bahasa inggris silahkan download aja di bawah in  us_indonesia_inportent_papua.txt 

    JIAK

  • Pemerintah Perlu Segera Bentuk Majelis Rakyat Papua

    Kamis, 08 September 2005 - 06:24 AM
    Jakarta, Pemerintah sebaiknya segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk menyelesaikan masalah Papua.

    Kalau MRP sudah terbentuk, maka pemerintah tidak boleh intervensi dan campur tangan dalam kerja MRP dalam menyelesaikan masalah Papua. MRP akan merekomendasikan apa saja tentang masalah Papua kepada pemerintah.

    "Dan, pemerintah harus percaya kepada MRP. Tidak boleh ada buruk sangka," kata salah satu penasehat Forum Papua, Harry Tjan Silalahi dalam acara deklarasi Forum Papua di Jakarta, Selasa (6/9).

    Selain Harry, yang turut mendeklarasikan forum tersebut adalah Albert Hasibuan (Ketua), Marzuki Darusman (Wakil Ketua), HS Dillon (Wakil Ketua), Tommy Legowo, Zumrotin K Susilo, Asmara Nababan, Fajrul Falaakh, Faisal Basri, Ny Tuty Herati Nurhadi, Bara Hasibuan, Fikri Jufri, Rizal Sukma, Sabam Siagian, Romo J Budi Hernawan OFM (Jayapura), Wiryono, Shanti Poesposoetjipto dan Syafi'i Ma'arif (penasehat).

    Harry menegaskan, pembentukan MRP merupakan amanat konstitusi. "Saya yakin kalau MRP dibentuk dan kerjanya tidak diganggu pemerintah, maka masalah Papua, beres," kata Wakil Dewan Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu.

    Dikatakan Harry, masyarakat Papua bergejolak sampai mengembalikan Otonomi Khusus Papua (otsus) yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, karena pemerintah tidak memperlakukan mereka sebagai manusia.
    Mereka hidup melarat, padahal sumber daya alam mereka kaya. "Perlakukan mereka sebagai manusia, maka semua persoalan akan beres," kata dia.
    Menurut Harry, keanggotaan MRP itu hanya 42 orang, namun bisa merepresentasi semua pihak di Papua. Seperti ada tokoh agama, masyarakat dan tokoh perempuan. Hal senada dikatakan Sabam Siagian. Ia menegaskan, program jangka pendek Forum Papua adalah mendesak dibentuknya MRP. "Jangan dulu pikir yang lain. Kalau MRP sudah terbentuk baru memikirkan yang lain," kata Sabam.
    Menurut Sabam, penyelesaian masalah Papua oleh pemerintah selalu mengulur-ulur sejak pengakuan kedaulatan Kemerdekaan RI oleh Belanda, Desember 1949. Dalam pengakuan kedaulatan waktu itu, kata dia, Belanda mengakui bahwa wilayah Indonesia adalah semua wilayah jajahan Belanda, kecuali tanah Papua akan diselesaikan setahun kemudian.
    Namun, komitmen setahun itu tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia waktu mentargetkan penyelesaian Papua dalam waktu 12 tahun kemudian, namun gagal, sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto. Untuk itu, tegas Sabam, sudah saatnyalah sekarang pemerintah menyelesaikan masalah Papua.
    Albert Hasibuan mengatakan, Forum Papua bertujuan untuk memajukan pengertian yang luas dan mendalam mengenai persoalan Papua kepada masyarakat Indonesia umumnya dan pemerintah khususnya. Selain itu, mengindentifikasi dan mengangkat persoalan-persoalan masyarakat Papua antara lain tuntutan keadilan dan perlindungan hak hidup.
    Dikatakan Albert, peristiwa pengembalian Otonomi Khusus Papua yang didasarkan Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Adat Papua (DAP), pada 12 Agustus 2005, merupakan indikasi kekecewaan masyarakat Papua terhadap otonomi khusus Papua oleh Pemerintah Pusat yang dianggap kurang membawa kemajuan dan manfaat apa-apa. (E-8)


    (sumber: pembaruan)

  • Selesaikan Masalah Papua dan IJB, Tim Pusat Kembali ke Manokwari

    Kamis, 08 September 2005 - 06:22 AM

    Manokwari, Tim Kecil bentukan pemerintah pusat yang dipimpin Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) Laksda TNI Djoko Sumaryono beranggotan pejabat Depdagri, Mabes Polri dan TNI kembali akan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat.

    Pertemuan atau dialog yang direncanakan digelar di Gedung DPRD, Kamis (8/9) tidak saja dihadiri Pjt Gubernur IJB Timbul Pudjianto, Ketua DPRD IJB, Rektor Unipa Prof Dr Frans Wanggai, Hermus Indow yang merupakan tim kecil dari Prov IJB serta Ketua KPUD IJB Ny Regina Sauyai, tapi juga diharapkan kehadiran para bupati/wali kota, ketua DPRD dan anggota muspida kabupaten/kota se-Prov IJB.


    Pertemuan untuk mencari solusi terbaik antara tim kecil pemerintah pusat dan tim kecil Prov IJB mengenai sejumlah permasalah antara Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat terkait dengan pelaksanaan Pilkada serta pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua) ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Manokwari. Dan diharapkan, Sesmenkopolhukam dan rombongan akan tiba di Manokwari pagi ini, Kamis (8/9) sekitar pukul 08.00 WIT dengan menumpang pesawat Merpati dari Jakarta.

    Kabag Humas Setdaprov IJB, Marthen Kaleb Suruan SH ketika dikonfirmasi Manokwari Pos, Rabu membenarkan rencana kedatangan tim kecil pemerintah pusat dipimpin Seskomenkopolhukam tersebut. Bahkan kemarin staf sekretariat DPRD IJB telah menyiapkan ruangan untuk digunakan sebagai tempat pertemuan. ''Ini ada radiogram dari Mendagri mengenai penugasan Seskomenkopolhukam untuk datang berdialog di Manokwari. Tempat sudah disiapkan,'' tukas Suruan.


    Radiogram Mendagri mengenai upaya penanganan masalah di Papua dan IJB berklarifikasi segera dengan nomor 094/2238/SJ itu ditujukan bukan saja untuk Pjt Gubernur Irian Jaya Barat tapi juga untuk Gubernur Papua, para bupati/walikota se Prov Papua dan IJB. Dalam radiogram itu disebutkan, tim pusat dipimpin Sesmenkopolhukam akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan masalah Papua khususnya terkait dengan proses pembentukan MRP dan sosialisasi Otsus.

    Berdasarkan RDG Mendagri tersebut lanjut Kabag Humas, rombang Sesmenkopolhukam dalam upaya mencari solusi terbaik mengenai Papua, tidak saja melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov IJB di Manokwari, tapi juga dengan Pemprov Papua di Jayapura. Akan digelar tiga kali pertemuan secara berturut-turut, di Manokwari, Jayapura dan terakhir di Timika. (lm)

    (sumber: cepos)

  • Dana BOS di Papua Belum Disalurkan

    Kamis, 08 September 2005 - 06:13 AM

    Jayapura, Meski penyaluran dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) tahun 2005 ini, khusus untuk bidang pendidikan tersalur secara nasional sebesar 74 persen dari total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp Rp 13,489 triliun, namun untuk di Papua belum tersalurkan.

    Belum tersalurkan dana BOS dan beasiswa untuk Papua sebesar Rp 55 miliar ini, menurut Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Jery Haurissa SE, MM disebabkan karena permasalahan transportasi dan komunikasi, bahkan daerah-daerah pedalaman sampai saat ini belum diketahui penyalurannya melalui mana, sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana BOS dan biasiswa tersebut.

    "Kita telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas P dan P kabupaten/kota di Papua. Saya sudah minta kepala dinas untuk mengkoordinir sekolah-sekolah supaya persyaratan dan nomor rekening untuk segera dikasihkan ke kita. Disamping itu, keputusan gubernur mengenai Tim PKPS-BBM dalam proses, tapi kalau memang sudah ada, kita akan segera diselesaikan, sebab uangnya langsung diserahkan ke sekolah yang bersangkutan, bukan uangnya dibawa orang," ujar Haurissa di Gedung DPR Papua, Rabu (7/9) kemarin.

    Disamping itu, kata Haurissa, masih diperlukan penyesuaian data karena data yang dikeluarkan dari pusat berbeda dengan data yang ada di kabupaten/kota sendiri, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing.

    Ditanya berapa kabupaten yang sudah lengkap persyaratannya? Kepala Dinas P da P ini mengaku belum mengetahuinya secara persis karena sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan ini, karena ada tim yang menangani hal ini. Hanya saja, pihaknya tidak menginginkan adanya orang yang mengeluarkan dana tersebut tanpa sepengetahuannya.

    Menurutnya, bagi kota/kabupaten yang sudah masuk, pihaknya langsung menyalurkan dana BOS sesuai dengan jatah yang ditetapkan.

    Diungkapkan, plafon dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Papua sebesar Rp 55 miliar, sudah termasuk dengan dana untuk biasiswa, bagi SD, SMP dan SMA/SMK.

    "Dana untuk PKPS BBM khususnya BOS ini, sudah ada disini. Saya sudah terima dia punya DIP dan Mendiknas sudah serahkan ke saya. Hanya saja, saya masih menunggu semua persyaratan dan rekening dari sekolah baru akan kita jalankan, disamping itu ada tim yang dibentuk dengan SK Gubernur untuk menyalurkan dana ini. Jadi, bukan saya kelola sesuai kemauan saya. Dan, saya memang sebagai pengguna anggaran, kuasa dari Mendiknas ke saya. Nanti, ada tim yang mengelola ini dan nanti saya tinggal mengontrolnya dengan Bawasda, Irjen, BPKP atau masyarakat ada pengaduan-pengaduan, ya saya serahkan untuk diperiksa," paparnya.

    Namun, yang jelas pihaknya siap mencairkan dana BOS tersebut untuk disalurkan ke sekolah-sekolah yang berhak menerima dan pihaknya menargetkan sampai akhir bulan September 2005 ini sudah selesai disalurkan melalui Bank BRI.

    Haurissa mengungkapkan, penerima dana BOS tersebut adalah murid yang ditentukan oleh masing-masing sekolah ditentukan Dinas P dan P kabupaten/kota, bukan pihaknya. Tetapi murid yang orangtuanya tergolong ekonomi lemah. Penerima dana BOS di Papua ini, ujar Haurissa, sebanyak 393.600-an siswa untuk SD, SMP sekitar ratusan ribu sedangkan untuk SMA tidak sampai seratus ribu.

    Lebih lanjut, besarnya dana yang diterima sesuai aturan adalah untuk SD sebesar Rp 235.000/siswa dalam setahun, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 324.500/siswa dalam setahun. Jadi, uangnya bukan diserahkan ke anak, tetapi uangnya diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dikelola dalam kepentingan proses belajar mengajar di sekolah secara keseluruhan.

    "Jadi, bukan diserahkan kepada siswa dananya, itu dikeliru. Artinya, sekolah punya dana operasional sebesar itu dan yang dikelola sekolah tersebut, dan ini diketahui kepala sekolah, jika pelaksanaannya tidak sesuai maka dia bisa dihukum," jelasnya.

    Disamping itu, katanya, pada waktu dana ini sudah berjalan maka tidak boleh ada pungutan-pungutan lagi dan tahun 2006 nantinya dana BOS tersebut langsung akan keluar melalui dana Dekon, sehingga pihaknya akan mendata secara baik sekolah-sekolah, misalnya SD, SMP dan SMA berapa orang yang berhak akan disampaikan ke pusat.

    PT Pos dan PT Askes

    Sementara itu, terkait permintaan pemerintah kepada PT Bank BRI dan PT Pos Indonesia untuk segera menyelesaikan penyaluran dana Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak(PKPS-BBM) tahun 2005 pada akhir September ini, Cenderawasih Pos mencobah memintah penjelasan dari Pihak PT Pos Indonesia, khusus Kanwil Pos XI Papua Maluku terkait realisasi Dana Konpensasi BBM di Papua.

    Asisten Manager Penata Layanan Pos Kanwil XI Papua maluku Sulistiyono SE.Ak menjelaskan, selama ini penyalurannya melalui PT Pos, namun untuk tahun ini PT Pos khusus menangani bidang pendidikan saja, karena bidang kesehatan sudah diberi wewenang kepada PT Askes. Dan sektor pendidikan masih dipilah lagi, dimana sasarannya ke siswa dan ke sekolah yang dikenal dengan Bantuan Khusus Murid(BKM) dan Bantuan Operasinal Sekolah(BOS)

    "Sesuai informasi dari pusat bahwa BKM ditanggung sepenuhnya oleh PT POS, sedangkan untuk BOS ditangani dua lembaga, yaitu Pos dan BRI, artinya belum ditentukan secara pasti oleh Pemerintah Provinsi, apakah nanti melalui PT POS ataukah melalui BRI, semua tergantung Pemda Provinsi Papua. Sedangkan secara Nasional yang melalui PT Pos baru 3 Provinsi yaitu, Jawa Barat, Bali dan Jawa Timur, lainnya lewat perbankan. Kami pernah mengajukan proposal ke Dinas P dan P namun tidak mendapat respon,"ungkapnya.

    Dikatakan, PT Pos Papua baru menangani dana BKM, sedangkan BOS baru diusulkan. Dimana pihaknya telah menuntaskan dana BKM tahap pertama dan tahap ke II masih menunggu alokasi dari pusat. "Sampai sekarang belum ada informasi kapan disalurkan dan berapa besar jumlahnya kami belum tahu. Biasanya kalau sudah dicairkan oleh pemerintah pusat, maka pihak pos langsung menyalurkan.

    Mengenai prosedur penyalurannya, ia mengatakan dari departemen terkait diberikan kepada PT Pos pusat, selanjutnya langsung dialokasikan ke daerah-daerah sesuai data yang diberikan dari daerah masing-masing, dari daftar itulah maka pihak departemen akan membuat jadwal penyalurannya. Misalnya, dua minggu atau satu bulan sebelum pembayaran mereka sudah distribusikan ke masing-masing kantor pos terdekat, dan nanti dari pihak kantor pos akan menyalurkan sesuai data atau daftar yang dimiliki pada kantor pos. Dan penyalurannya ke tiap sekolah melalui kepala sekolah atau orang yang ditunjuk dari sekolah tersebut, jadi tidak diambil langsung oleh siswa bersangkutan di kantor pos.

    Dikatakan, untuk penyaluran tahap pertama sudah dilakukan dan realisasinya 100 persen, dan sudah dilaporkan ke Pusat, namun besarnya angka yang terealisasi enggan disebutnya,karena tidak diketahui jumlahnya secara pasti.

    Sementara itu dari PT Askes diperoleh keterangan, bahwa Dana Konpensasi sudah diterima oleh Askes sebagian dan khususnya Papua ini pihaknya sudah melayani peserta, baik melalui rumah sakit dok II dan Abepura serta puskesmas-puskesmas. Semua masyarakat miskin dilayani, baik yang punya kartu askes ataupun yang tidak mempunyai kartu askes dengan membawa kartu sehat atau surat keterangan dari distrik tanpa mengeluarkan biaya sepersenpun. Hal itu diungkapkan Manager Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin(PJK-MM) PT Askes Region Papua Maluku Artileri, kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya Rabu(7/9) kemarin.

    Dikatakan,PT Askes sudah mulai menjalankan program tersebut sejak 1 Januari 2005 untuk melayani peserta miskin berdasarkan permintaan menteri kesehatan. Dan PT Askes membayar kepada puskesmas berdasarkan pernyataan sisa dana pkps bbmnya. Misalnya habis bulan Desember, maka askes dalam hal ini membayar kapitasi yaitu kepada dinas kesehatan mulai Januari sepanjang ada pernyataan dari kepala dinas atau pihak rumah sakit bahwasanya dananya habis pada bulan berapa,maka askes yang akan melanjutkan.

    "PT askes menerima penugasan,jadi konpensasi BBM ini diberikan kepada kami untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Mengenai besarnya dana konpensasi, tergantung besarnya jumlah pasien pada tiap rumah sakit",tegasnya.(bat/cr-141)

    (sumber: cepos)